Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

FIKIH KEBHINEKAAN

FIKIH KEBHINEKAAN: MEMBANGUN HARMONI ANTAR-UMAT BERAGAMA

Oleh: Anjar Nugroho SB

ABSTRAK

Tujuan fikih kebhinekaan adalah untuk membangun cara berfikir yang memandang keberbedaan adalah begian dari sunnatullah, dan berupaya untuk membangun kehidupan yang harmonis antar umat manusia yang berbeda-beda. Agama merupakan salah satu fenomena pluralitas yang harus disadari setiap orang, sejarah kehidupan manusia yang panjang telah melahirkan kreatifitas budaya dalam berbagai bentuk termasuk kreatifitas spiritual. Dari kreatiftas spiritualnya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluq spiritual. Tetapi apakah kesadaran seperti ini telah ada dalam diri manusia beragama? Sementara banyak kasus konflik antar maupun inter umat beragama mencuat sebagai bagian dari ketiadaan toleransi antar maupun inter umat beragama. Dalam kontek inilah fikih kebhinekaan menemukan titik urgensinya. Fikih kebhinekaan menggali nilai-nilai normatif dalam khasanah suci umat Islam yaitu al-Qur’an untuk menemukan aspek kemashlahatan yang mendalam. Nilai kemashalahan itu bersifat universal sebagai watak hakiki syari’ah/fikih yang ingin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.

 

  1. Pendahuluan

Presiden Susilo Bambang Yudoyono meninggalkan banyak pekerjaan rumah terkait konflik antar umat beragama di Indonesia. Beberapa kasus yang muncul, baik antar maupun intra umat beragama, seperti pengusiran komunitas Syi’ah di Sampang Jawa Timur dan komunitas Ahmadiyah di Nusa Tengara Barat, maraknya tuduhan “penodaan agama” atau “aliran sesat”, sengketa pembangunan rumah ibadah dan juga masalah diskriminasi akibat pembatasan definisi agama[1] dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa, seakan dibiarkan berlalu seiring dengan berjalannya waktu. Tidak ada penangangan yang berjangka panjang, kalau toh ada penyelesaian, hanya menyentuh aspek permukaaan saja minus menyelami penyelesaian yang mendalam dan berjangka panjang, seperti pemindahan (relokasi) bagi kelompok minoritas. Relokasi tentu menyelesaikan masalah, akan tetapi sumber masalah, berupa sikap mental memusuhi yang lain tidak akan pernah padam dengan adanya relokasi.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan sederetan masalah keagamaan tersebut terus mencuat di bumi persada Indonesia ini, adalah pertanyaan yang belum terjawab tuntas. Pemerintah lebih senang penanganan yang lebih berpotensi menimbulkan efek pencitraan daripada harus berfikir keras untuk merumuskan perencanaan penangangan kasus yang lebih mempunyai cakupan yang lebih luas dan berjangka panjang.

Kebhinekaan yang mestinya adalah sumber nilai untuk merajut relasi sosiologis antar umat beragama maupun antar masyarakat yang lebih luas yang lebih memberi harapan untuk hidup damai dan berdampingan layaknya saudara, justru dalam beberapa kasus adalah menjadi sumber utama munculnya kasus. Bhineka yang artinya adalah keberbedaan atau kemajemukan belum dipahami sebagai bagian dari kenyataan sejarah kealaman dan kemanusiaan. Berbeda seolah adalah lahan yang paling subur untuk menumbuhkan kebencian kepada yang lain (the other). Berbeda dari yang lain memunculkan ego yang menganggap bahwa yang lain adalah salah dan membenarkan apa yang dilakukan diri sendiri kepada yang lain itu tanpa mengindahkan nilai-nilai luhur agama, yaitu keselamatan dan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil’âlamîn).

Kebhinekaan atau kemajemukan atau pluralitas adalah keniscayaan. Keragamaan isi alam sera respon dan refleksi manusia atas lingkungannya melahirkan keragaman budaya, peradaban bahkan agama. Kesadaran untuk mengakui realitas plural menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing manusia dapat hidup bebas untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai dengan pencarian dan pilihannya, serta dapat menghargai dan menghormati kedirian orang lain. Kesadaran tentang pluralitas, termasuk pluuralitas agama akan membawa orang lain mudah memahami kebebasan pilihan yang diambil orang lain. Agama merupakan salah satu fenomena pluralitas yang harus disadari setiap orang, sejarah kehidupan manusia yang panjang telah melahirkan kreatifitas budaya dalam berbagai bentuk termasuk kreatifitas spiritual. Dari kreatiftas spiiritualnya menunjukkan bahwa manusia adalah makhluq spiritual (homo religius).[2]

Jika semua orang menyadari hal tersebut tentu persoalan sosiologis berbasis agama yang berujung tindak kekerasan atau konflik dapat diatasi. Persoalanya adalah, ketika kesadaran akan adanya perbedaan belum tertanam dalam masing-masing orang, maka dalam konteks ini perlu dilakukan penyadaran secara fundamental menyangkut cara berfikir dalam melihat realitas kebhinekaan/plural. Salah satu cara untuk langkah itu adalah menawarkan pemikiran yang digali secara eksploratif-imajinatif dari nilai-nilai keagamaan, dalam hal ini adalah keislaman. Untuk itu tulisan ini menawarkan fikih kebhinekaan sebagai alternatif untuk membangun cara berfikir yang memandang keberbedaan adalah begian dari sunnatullah, dan berupaya untuk membangun kehidupan yang harmonis antar umat manusia yang berbeda-beda.

  1. Tujuan Fikih

Sebelum mengelaborasi secara lebih mendalam tentang fikin kebhinekaan, akan penulis paparkan secukupnya tentang pengertian fikih secara umum dan menelisik lebih ke dalam tentang tujuan atau landasan filosofi adanya fikih. Fikih berarti berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, dimana pengetahuan tersebut diambil dari dalil yang bersifat tafshîliyyah.[3] Secara prinsip, fikih memerlukan dua komponen dasar agar bangunan fikih dapat berdiri, yaitu dalil (nash Qur’an dan Hadis), metode istinbath (proses dan prosedur mengambilan keputusan hukum/nilai tertentu dalam sebuah/beberapa nash.

Di atas komponen pembentuk fikih, terdapat landasan utama fikih yang menjadi titik tolak dari keseluruhan proses dan hasil (produk pemikiran) fikih. Fikih pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama ushûl fiqh, setiap hukum (fiqh) itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah (manusia), baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu setiap mujtahid dalam meng-istinbāt-kan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpatokan kepada tujuan-tujuan syara’ dalam men-syarīat-kan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Mashlahât secara terminologi adalah sesuatu yang bermanfaat, baik dengan menarik sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti menghasilkan manfaat dan kebahagiaan atau dengan cara menolak, seperti menjauhkan dari kemadharatan dan penyakit.[4]

Mashlahât menurut Abdullah Abd al-Muhsin az-Zaki, adalah suatu ketentuan yang dalam merumuskan hukum dengan menarik manfaat dan menolak mafsadât dari manusia.[5] Sedangkan al-Khawârizmi mendefinisikan mendefinisikan mashlahât adalah memelihara maqâsid asy-syarî’ah dengan menolak mafsadât dari umat.[6] Al-Buti memandang memandang mashlahât adalah suatu manfaat yang dikehendaki oleh syari’ untuk hamba-Nya dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[7] Asy-Syâtibî mendifinisikan mashlahât sesuatu yang merujuk atau dikembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia.[8]

Sementara al-Gazâli mendefinisikan :

Yang sama maksud dengan mashlahât adalah memelihara tujuan syara’. Dan tujuan syara’ kepada makhluq ada lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Dengan demikian, semua yang mencakup pemeliharaan dasar-dasar yang lima ini adalah maṣlahāt dan semua yang tidak mencakup dasar-dasar ini adalah mafsadah dan menolak mafsadât adalah suatu kemaslahatan.[9]

Dalam pengertian tersebut, al-Gazâli tidak memaknai mashlahât secara ‘urfi. Yang dia maksud adalah menarik manfaat atau menolak kesulitan menurut maqâsid asy-syar’iyyah, bukan kemanfaatan dan kesulitan itu sendiri. Dalam hal ini terkadang menusia memandang sesuatu bermanfaat, sedang menurut pandangan syar’i adalah merusak (mafsadât) atau sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada kepastian antara mashlahât dan mafsadât menurut ‘urf manusia dan ‘urf syar’i. Dengan kata lain maṣlahāt dalam pandangan al-Gazâli adalah memelihara tujuan syar’i, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Karena tujuan manusia, ketika bertentang dengan tujuan syari’ dalam suatu kemaslahatan tetentu bukanlah merupakan kemaslahatan, melainkan hawa nafsu yang merasuk ke dalam jiwa.[10] Karena itu mashlahât tidak hanya dipandang dari sudut manusia, tetapi harus melihat pada apa yang telah disebutkan dalam nas.[11]

Memperkuat pendapat al-Gazāli, Waḥbah az-Zuhaili memandang bahwa setiap mashlahât dikembalikan kepada usaha memelihara tujuan syara’ yang berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Apabila mashlahât difahami seperti itu, maka tidak ada perbedaan pendapat untuk memeganginya sebagai hujjah.[12] Az-Zuhaili lalu menjelaskan dengan lebih jelas sebagaimana terkutip sebagai berikut,

Karena manusia berbeda-beda dalam menentukan kemaslahatan sesuai dengan terwujudnya kemanfaatan zati (sesungguhnya), bukan menolak kemaslahatan yang sudah disepakati, maka dalam pemberlakuan hukum hendaknya ada keseimbangan keadilan antara manusia dalam menentukan maṣlahāt dan manfaat. Dari sinilah menjadi jelas keperluan untuk menentukan maṣlahāt berdasarkan ketentuan syara’, dengan tidak boleh dibebankan kepada individu tertentu. Dengan demikian dapat difahami hukum yang sesuai dengan watak manusia.[13]

Hasan Hanafi dalam hal ini telah mengembangkan paradigma fikih dan ushûl fiqh Maliki, karena menggunakan pendekatan kemaslahatan (mashlahât mursalâh) serta membela kepentingan umat Islam. Paradigma ini dikuatkan Malikiyah berdasarkan tradisi Abdullah Ibn Mas’ud yang dikembangkan dari Umar Ibn al-Khattāb. Hanafi berpendapat bahwa Malikiyah lebih dekat dengan realitas untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan umum.[14]

Kiri Islam Hasan Hanafi mengkaji secara kritis seluruh tradisi legislasi (tasyri’) dengan menerima apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang sahih, karena syarī’at pada dasarnya berdiri di atas landasan kemaslahatan.Kemaslahatan merupakan prinsip kajian atas teks Al-Qur’an dan sunnah, ijma’, dan ijtihâd para fuqaha.[15]

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fikih) adalah kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional, keadilan sosial. Karena sejak semula, syariat islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syarī’at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi, maupun ukhrawi semuanya mencerminkan prinsip kemaslahatan.

Melihat uraian tentang fikih dan kemashlahatan di atas, dapat dikaitkan dengan fenomena keberagaman/kebhinekaan      yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu ketika tujuan kehidupan yang beragama adalah kehidupan yang harmonis tanpa diskriminasi maupun kedhaliman antara pihak yang satu kepada pihak yang lain, maka tujuan ini segaris dengan tujuan fikih yang menjadikan kemashlahatan sebagai dasar dan tujuannnya. Berangkat dari titik ini, kemudian dapat dibangun secara epistemilogis pemikiran fikih yang mengarah kepada harmonisasi kehidupan antar/intra umat beragama.

  1. Fikih Kebhinekaan

Nurcholish Madjid (1999), cendekiawan Muslim terkemuka Indonesia menawarkan sebuah teologi alternatif yang dia namai teologi pluralistik. Dalam defininisinya yang fundamental, teologi pluralistik adalah percaya bahwa seluruh kepercayaan agama lain ada juga dalam agama kita (all religions are the some different parths leading to some goal). Pada dasarnya semua agama adalah sama (dan satu), walaupun mempunyai jalan yang berbeda-beda untuk suatu tujuan yang sama dan satu. Dalam al-Qur’an, misalnya diilustrasikan bahwa semua Nabi dan Rsul itu adalah Muslim (orang yang pasrah kepada Allah). Semua agama para Nabi dan Rasul itu adalah Islam (berserah diri secara total kepada Allah). Sementara Islam par exellence adalah bentuk terlembaga dari agama yang sama, sehingga semua agama itu sebenarnya adalah satu dan sama. Perbedaannya hanyalah dalam bentuk syariah. Dalam bahasa keagamaan inilah yang disebut “jalan”. Semua agama adalah “jalan” kepada Tuhan. Di dalam al-Qur’an istilah jalan diekspresikan dengan banyak kata, sesuai dengan maknanya yang memang plural, adanya banyak jalan itulah yang dipakai al-Qur’an, seperti shirat, sabil, syarî’ah, tharîqah, minhâj, mansak (jamaknya manâsik) dan maslak (jamaknya suluk).[16]

Konfirmasi al-Qur’an tentang rumusan pluralitas keyakinan sebagaimana yang digambarkan Cak Nur di atas dapat dirujuk dalam ayat-ayat sebagai berikut:

Dan masing-masing mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya; maka berlom-lombalah kamu (dalam berbuat) kebikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Baqarah (2):148).

Dan kami telah menurunkan al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, mengkonfirmasi dan menjadi batu ujian trhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya; maka putuskan perkara mereka menurut apa yang Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya dijadikannya kamu satu umat (saja) , tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah jualah tempat kamu sekalian kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu (al-Maidah (5):48).

         Penggalan awal ayat pertama li kullin wijhatun huwa muwallîha secara harfiah terjemahnya adalah “Dan masing-masing mempunyai kiblat yang kepadanya ia menghadap”. Otoritas tafsir zaman klasik pada umumnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “masing-masing” (kullin) dalam penggalan ayat tersebut adalah masing-masing umat beragama atau masing-masing komunitas agama (ahl al-adyân, ahl al-millah). Karenanya Departemen Agama RI dalam Al-Qur’an dan terjemahnya menerjemahkan penggalan ayat tersebut dengan “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya”.[17]

Semua istilah seorang-olah menggambarkan bahwa jalan dalam beragama kelihatan tidaklah satu, tetapi banyak, dan sangat tergantung pada masing-masing pribadi yang mempunyai idiom sendiri-sendiri mengenai bagaimana beragama. Tetapi sesungguhnya jalan itu satu, tetapi jalurnya banyak. Inilah prinsip yang menggambarkan kesatuan dalam keanekaragaman.

Secara etimologi kata wijhah dalam ayat-ayat di atas perlu delaborasi lebih jauh. Kata tersebut secara leksikal berarti sisi, arah, tempat tujuan, tempat dihadapan, kiblat dan sejenisnya. Al-Azhari (370 /980) mengatakan wijhah artinya kiblat. Ibn Faris (w. 395 / 1004) mengatakan wijhah berarti setiap tempat yang berada di depanmu. Menurut Ibn Mandhur (w. 711 / 1311) wijhah artinya tempat yang anda tuju, juga berarti kiblat. Al-Wahidi (w. 468 / 1076) dan Al-Baghawi (w. 516 / 1122) mengartikan wijhah sebagai nama bagi segala sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Kata wijhah memiliki akar kata yang sama bahkan dalam beberapa maknanya sinonim dengan kata wajh (wajah, muka). Kata wajh menunjuk kepada pengertian segala sesuatu yang berada di muka (di depan), unsur menonjol yang mewakili esensi sesuatu, hati (kalbu), tujuan, arah, sisi, jalan dan kebenaran. Secara keseluruhan jaringan konseptual yang terkandung dalam kata wijhah dan berbagai turunannya menunjuk kepada pengertian arah, tujuan, orientaasi, pandangan, dan praktek keagamaan.[18]

Dengan pernyataan Al-Qur’an bahwa tiap-tiap komunitas beragama mempunyai kiblatnya yang menyimbulkan orientasi masing-masing kiranya dapat dilihat adanya pengakuan di dalam Al-Qur’an terhadap pluralisme agama. Apresiasi semacam ini merupakan pencerminan dari respons Islam terhadap kemajemukan agama sebagai fenomena masyarakat dan sekaligus merupakan bagian dari konsepsi agama yang tercermin dalam kitab suci ini. Al-Qur’an mengajarkan bahwa risalah Muhammad saw bukanlah suatu yang baru dan unik dalam sejarah wahyu . Ia hanyalah salah satu dari mata rantai panjang para rasul Tuhan yang diutus sebelumnya dengan silih berganti dengan membawa missi pokok yang sama.

Di tengah keragaman atau pluralitas keberagamaan pada masa kenabian Muhammad, tidaklah menghalangi beliau untuk mengembangkan sikap-sikap toletansi antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Bahkan, Muhammad pernah memberi suri tauladan yang sangat inspiring dihadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat bahwa, Nabi pernah dikucilkan dan bahkan diusir dari tumpah darahnya (Makkah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali ke Makkah. Peristiwa itu dikenal dalam Islam dengan fathul Makkah. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak menggambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya. “Antum Tulaqâ (kamu sekalian bebas)”, Begitu ucapan Nabi kepada mereka.[19]

Peristiwa itu sangat memberi inspirasi dan memberi kesan yang mendalam terhadap penganut agama Islam di mana pun mereka berada. Nabi telah memberi contoh kongkret dan sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan pluralisme keagamaan yang amat real dihadapan umatnya. Tanpa didahului polemik pergumulan filosofis-teologis, Nabi tidak menuntut “truth claim” atas nama dirinya maupun atas nama agama yang dianutnya. Dia mengambil sikap agree in disagreement (Q.S. al-Takatsur : 1-8), dia tidak memaksakan agamanya untuk diterima oleh orang lain (Q.S. al-Kafirun : 1-6).

Etika Islam, sebagaiman telah disebut oleh George F. Hourani (1985), adalah sifat “Ethical Voluntarism”, sebenarnya mengandung dimensi historisitas keteladanan (uswatun hasanah) yang terpancar dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Etika pemihakan terhadap fundamental values kemanusiaan sangat dijunjung tinggi oleh penganut Islam. Memihak kepada fundamental values, aturannya, berarti menepikan segala macam sekat-sekat teologis yang selama ini telah terkristal dan terbentuk oleh perjalanan hidup sejarah kemanusiaan itu sendiri dalam perspeksif Islam, konsepsi etika keberagamaan, khususnya yang menyangkut hubungan antar umat beragama, adalah bersifat sangat terbuka dan dialogis. Panggilan untuk mencari titik temu (kalimatun sawâ’) antar berbagai penganut ahli kitab adalah tipikal model panggilan al-Qur’an.[20]

Ajaran normatif al-Qur’an sebagai rujukan agar umat Islam dapat membina saling pengertian yang baik degan umat dari agama lain, seperti dapat difahami dari pernyataan ayat, “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan. (al-An’am : 108), dan “Janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang baik (al-Ankabut : 46). Membina saling pengertian yang baik dapat dilakukan dengan meningkatkan frekwensi dialog konstruktif untuk menjelaskan posisi masing-masing dan memahami posisi pihak lain.        Dialog ini juga berfungsi untuk menghindari disharmoni antar umat beragama.

Dr. Verkuil membedakan dialog antar umat beragama dalam tiga bentuk. Pertama, dialog dalam rangka menciptakan saling pengertian antar umat. Dengan berdialog, umat beragama dapat saling mempelajari ajaran agama yang berbeda. Kedua, dialog dijadikan cara untuk menciptakan kerjasama untuk menghadapi masalah bersama dalam masyarakat. Ketiga, dialog dalam rangka pengkabaran injil dan Kitab Suci lainnya.[21]

Dalam ayat Q.S. al-An’am ayat 108 melarang umat Islam untuk melakukan penghinaan, pencacian dan penggunaan kata-kata yang menyinggung umat agama lain, tetapi menurut Q.S. al-Ankabut : 42 boleh berdiskusi secara baik dan bertukar pandangan mengenai pengalaman agama masing-masing. Masalah agama sesungguhnya merupakan masalah yang sangat sensitif. Kecintaan dan kesetiaan seseorang kepada agamanya, seperti ditegaskan oleh Abu Hayyan, dapat mendorong orang untuk bertindak secara melampui batas kewajaran dan bertentangan dengan akal sehat serta pikiran jernih bilamana agamanya inista atau menerima penghinaan.[22] Masing-masing umat beragama menganggap baik perbuatan yang mereka kerjakan dalam agama mereka, sehingga apabila ada yang mencacinya akan segera bangkit kemarahan yang berlebihan.

Menciptakan kondisi ideal untuk mencapai titik temu antar umat beragama adalah merupakan kepentingan semua pihak dan tanggung jawab bersama. Beban itu sepenuhnya tidak dapat dipikul oleh umat Islam atau Protestan atau oleh pihak-pihak umat Katholik dan lain-lain secara sepihak. Hal demikian juga terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi terutama yang terkait langsung dengan deklarasi “konstitusi Madinah” yang oleh Robert N. Bellah (1965) disebut sebagai deklarasi “modern” yang muncul sebelum peradaban manusia yang benar-benar modern timbul.[23]

Dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, sejak semula, memang telah dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus.[24] Jika ada hambatan atau anomali-anomali di sana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang bersifat intoleran atau eksklusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis-ekonomis-politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidak-mesraan hubungan antar pemeluk beragama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika agama itu.

Untuk itu sumbangan pemikiran yang perlu disampaikan kepada umat beragama terkait dengan realitas pluralistik yang seringkali menimbulkan konfik antar-agama yang sangat akut adalah bagaimana menjadikan fikih kebhinekaan sebagai pandangan hidup baru (new perspective) agar klaim-klaim kebenaran dapat terhapus dalam cara pandang umat beragama. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana semua pihak mampu berbuat banyak dalam mengatasi konflik agama yang telah mengoyak persatuan dan persaudaraan bangsa.

Penutup

Setelah melihat uraian tentag fikih kebhinekaan di atas, sedikitnya, ada dua langkah yang bisa dilakukan dalam kerangka pencegahan dan penanganan konflik antar maupun inter agama. Pertama, mengubah cara pandang umat terhadap agama dari citra yang impersonal menuju citra yang personal. Dari sesuatu yang simbolistik menjadi sesuatu yang substantif. Karena, memang, hal yang paling esensial dari keberadaan suatu agama bukanlah penyelenggaraan ritus-ritus dan upacara praksis keagamaan lainnya; melainkan bagaimana nilai-nilai keluhuran, keadilan, kemanusiaan, rahmat dan kedamaian yang notebene merupakan pesan pokok turunnya agama itu sendiri-bisa teraplikasi dalam keseharian para pemeluknya.

Agama bukanlah sekumpulan doktrin yang mati, statis, simbolis, ataupun utopis. Agama harus benar-benar dipahami sebagai kesatuan nilai-nilai tersebut di atas yang amat personal dan realistis. Sebab itulah penghayatan keagamaan yang baik bisa dilihat dari amal perbuatan, moralitas, serta praktek kehidupan sosial setiap umat.

            Kedua, mengembangkan dialog antar umat beragama. Sejauh ini, wacana dialog antar agama cenderung menjadi konsumsi kalangan elit umat beragama saja. Sementara pada tingkatan grass root umat, wacana ini relatif asing. Padahal, potensi konflik antar umat beragama justru menguat pada level akar rumput. Maka diperlukan pengembangan wacana dialog antar agama dengan lebih intens lagi melibatkan kalangan grass root umat.

Pada tahap awal, dialog tersebut bisa berupa kajian masing-masing umat terhadap ajaran agamanya tentang persaudaraan, kemanusiaan, interaksi antar umat beragama dan seterusnya. Karena toh pada setiap agama itu terdapat nilai-nilai universal yang bisa menyatukan persepsi setiap pemeluk agama yang berbeda akan hubungan sosial yang sehat dan wajar. Dan pada tahapan berikutnya, umat dari agama yang berbeda tersebut bisa mulai membicarakan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama, dalam format “kita” semua berbicara tentang “kita”. Bukan lagi dalam format “kami” berbicara tentang “kalian”.

DAFTAR PUSTAKA

 

A.H. Ridwan, Pemikiran Hasan Hanafī tentang Rekonstruksi Tradisi Keilmuan Islam, cet.I, (Yogyakarta : Ittiqa Press, 1998)

Abd Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978)

Abdullah Abd al-Muhsin az-Zaki, Usūl al-Fiqh Mazhāb al-Imām Ahmad Dirāsat Uṣūliyyah Muqāranah, cet. 2, (Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Hadisah, 1980)

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Musytasyfā min al-Uṣūl , (Damaskus : Baid al-Husain, t.t.)

Al-Qurthubi, Al Jami Li Ahkam al-Qur’an, (t.tp: t.tp, t.t)

Al-Thabari, , Jami’ al bayan an Ta’wil Ay al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995)

Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996)

Asy-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī As-Syarī’ah, (Beirut ; Dār al-Kutub al-Timiyyah, t.t.)

Christian de Jonge, Menuju Keesaan Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Muria, 1987)

CRCS, Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia: Usulan Penganan Kasus-Kasus Mendesak, Perbaikan Implementasi, dan Perubahan Kebijakan, (Yogyakarta: Program Studi Budaya dan Lintas Budaya, 2014).

Husain ḥamid ḥasan, Nazāriyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī, (Kairo: Dār an-Naḥdah al-‘Arābiyyah, 1971)

Jalāl ad-Dīn Abd Ar-Rahmān, al-Masāih al-Mursalāh wa Makānatuhā fī at-Tasyri’, (Beirut : Dār al-Kutub al-Jami’, ttp.)

Karen Amstrong, A History og God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, (New York: Alfred A.. Knoft, 1993)

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Irsyād al-Fukhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl , cet. I, (Surabaya: Syirkah Maktabat Ahmad bin Sa’ad Ibn Nabhan, t.t.)

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawābit al-Maḥlahah fī as-Syarī’ah al-Islāmiyah, cet.2, (Beirut : Muassisah ar-Risālat , 1977)

Mustafa Zaid, al-Maṣlahah fī at-Tasyri’ al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tūfī, (t.t.p. Dār al-Fīkr al-‘Arabi, 1954)

Nurcholish Madjid, 1999, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta : Paramadina, 1999)

Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Bandung: Mizan, 2000)

Robert N. Bellah (ed)., Religion and Progress in Modern Asia, (New York: The Free Press, 1965), hlm.

Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al- Islāmī, cet. 2, (Damaskus : Dār al-Fīkr, 1986)

                [1] Dua sumber utama pembedaan kelompok penganut agama atau kepercayaan yang mendasari diskriminasi itu adalah penjelasan atas UU PPA (1965) dan UU Adminisrasi Kepeendudukan (2006), yang kurang lebih tercermin dalam sttruktur Kementerian Agama. Bagian Penjelasan UU PPA membedakan dua kelompok agama, yang pertama adalah eman agama yang telah diakui secara resmi dan, yang kedua adalah agama lain yang pengikutnya relatif sedikit tapi posisinya “dibiarkan adanya. Dalam UU Administrasi Kependudukan ada cara pembedaan yang konsisten, yaitu “penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan” dan “Penghayat Kepercayaan”. Kedua sumber ini menggambarkan adanya tiga kategori (bahkan bisa dianggap hirarki) pemeluk agama di Indonesia, yaitu pemeluk agama “yang sudah diakui”, pemeluk “agama yang belum diakui sebagai agama sesuai peraturan” dan penghayat kepercayaan. Lihat CRCS, Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia: Usulan Penganan Kasus-Kasus Mendesak, Perbaikan Implementasi, dan Perubahan Kebijakan, (Yogyakarta: Program Studi Budaya dan Lintas Budaya, 2014).

                [2] Karen Amstrong, A History og God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, (New York: Alfred A.. Knoft, 1993), hlm. xix

                [3] Abd Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 15

[4] Jalāl ad-Dīn Abd Ar-Rahmān, al-Masāih al-Mursalāh wa Makānatuhā fī at-Tasyri’, (Beirut : Dār al-Kutub al-Jami’, ttp.), hlm. 12-13

                [5] Abdullah Abd al-Muhsin az-Zaki, Usūl al-Fiqh Mazhāb al-Imām Ahmad Dirāsat Uṣūliyyah Muqāranah, cet. 2, (Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Hadisah, 1980), hlm. 513

                [6] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Irsyād al-Fukhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl , cet. I, (Surabaya: Syirkah Maktabat Ahmad bin Sa’ad Ibn Nabhan, t.t.), hlm 242

[7] Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, Dawābit al-Maḥlahah fī as-Syarī’ah al-Islāmiyah, cet.2, (Beirut : Muassisah ar-Risālat , 1977), hlm. 23

[8] Asy-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī As-Syarī’ah, (Beirut ; Dār al-Kutub al-Timiyyah, t.t.) II, hlm. 29

                [9] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Musytasyfā min al-Uṣūl , (Damaskus : Baid al-Husain, t.t.), hlm. 251

                [10] Husain ḥamid ḥasan, Nazāriyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī, (Kairo: Dār an-Naḥdah al-‘Arābiyyah, 1971), hlm. 6

                [11] Mustafa Zaid, al-Maṣlahah fī at-Tasyri’ al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tūfī, (t.t.p. Dār al-Fīkr al-‘Arabi, 1954), hlm. 20

                [12] Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al- Islāmī, cet. 2, (Damaskus : Dār al-Fīkr, 1986), hlm. 765

                [13] Ibid., hlm. 750

                [14] A.H. Ridwan, Pemikiran Hasan Hanafī tentang Rekonstruksi Tradisi Keilmuan Islam, cet.I, (Yogyakarta : Ittiqa Press, 1998), hlm. 35 – 36

                [15] Ibid., hlm. 36

[16] Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Bandung: Mizan, 2000.

                [17] Al-Thabari (w. 310/923) melaporkan sejumlah ahli tafsir klasik yang mengemukakan tafsir demikian ini, sepert Ibn’Abbas (w. 68/ 687), Mujahid (w. 104/ 722), Al-Rabi’ (w. 114 / 732), Al-Suddi, dan Ibn Zaud (w. 183 / 798). Al-Thabari sendiri dan para penafsir sesudahnya mengikuti tafsir demikian. 2 Tetapi ada pula beberapa mufassir yang tidak jelas identitasnya yang menafsirkan “masing-masing” dalam ayat diatas sebagai masing-masingpenduduk negeri Muslim mempunyai arah dan posisi tertentu menghadap ke kiblat (Ka’bah). Selain itu ada pula tafsir yang menyatakan bahwa “masing-masing” dalam ayat di atas maksudnya masing-masing nabi. 3 Tafsir terakhir ini tidak jauh berbeda dengan tafsir pertama karena nabi mewakili suatu komunitas agama. Lihat Al-Thabari, , Jami’ al bayan an Ta’wil Ay al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), hlm. 208

                [18] Lihat Al-Qurthubi, Al Jami Li Ahkam al-Qur’an, (t.tp: t.tp, t.t), hlm. 223

[19] Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 61-65

                [20] Ibid.

                [21] Lihat Christian de Jonge, Menuju Keesaan Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Muria, 1987), hlm. 182

                [22] Lihat Nurcholish Madjid, 1999, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 77

[23] Robert N. Bellah (ed)., Religion and Progress in Modern Asia, (New York: The Free Press, 1965), hlm. 78

                [24] Amin Abdullah, Studi Agama Op.Cit., hlm. 43-45

Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

HUMANITARIAN AID

Development Assistance Terhadap Bencana Alam Tsunami Aceh Tahun 2006

Oleh: Anjar Nugroho SB

Pendahuluan

Peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi serambi Mekkah Aceh. Gempa bumi dan Tsunami Aceh pada hari Minggu pagi, 26 Desember 2004. Kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejab di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan banguan hancur lebur, ribuan pula mayat hilang dan tidak di temukan dan ribuan pula mayat yang di kuburkan secara masal.

Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak pada bujur 3.316° N 95.854° E kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa Bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika.

Kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah kegempaan bumi, yaitu sekitar 500-600 detik (sekitar 10 menit). Beberapa pakar gempa mengatakan menganalogikan kekuatan gempa ini, mampu membuat seluruh bola Bumi bergetar dengan amplitude getaran diatas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah samudera Indonesia ini, juga memicu beberapa gempa bumi diberbagai tempat didunia.

Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar.

Kekuatan gempa pada awalnya dilaporkan mencapai magnitude 9.0. Pada Februari 2005 dilaporkan gempa berkekuatan magnitude 9.3. Meskipun Pacific Tsunami Warning Center telah menyetujui angka tersebut. Namun, United States Geological Survey menetapkan magnitude 9.2. atau bila menggunakan satuan seismik momen (Mw) sebesar 9.3.

Kecepatan rupture diperkirakan sebesar 2.5km/detik ke arah antara utara – barat laut dengan panjang antara 1200 hingga 1300 km. Menurut Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jan Egeland, jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara (hingga minggu 2/1/2005) mencapai 127.672 orang.

Namun jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diketahui, diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk karena masih banyak daerah yang terisolir.

Kerusakan dan Korban

Bencana terbesar yang pernah melanda Indonesia pada 26 Desember 2004. Bencana ini telah menimbulkan dampak bagi beberapa sektor kehidupan. Total kerusakan akibat Tsunami secara keseluruhan diperkirakan berjumlah US$ 210 milyar, yang terfokus pada dua sektor utama : infrastruktur dan sektor produktif. Pada sektor produktif, pertanian menunjukkan persentase kerusakan terbesar, yaitu sebesar 80% dari total kerusakan yang terjadi, diikuti oleh kerusakan di sektor perdagangan (14%), perikanan (2%) dan usaha kecil (4%).2 Bencana tsunami telah merusak sekitar 37.000 ha sawah, termasuk 8.000 ha sawah irigasi dan 28.000 ha perkebunan rusak.

Secara keseluruhan kerusakan tanah dan lahan pertanian di Aceh berlokasi di pesisir pantai barat dan timur Aceh. Beberapa kabupaten yang berada di Aceh yang mengalami dampak tsunami di sektor prtanian ialah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat, dan Aceh Utara. Kerusakan pada sektor pertanian tersebut mencakup kerusakan pada sifat tanah dan lahan yang mempengaruhi produktivitas pertanian masyarakat. Dan sebagian besar kerusakan itu berdampak.

Akibat dari bencana itu jauh lebih luas dan kompleks jika dipandang dari kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Kematian dalam jumlah yang besar telah menyebabkan hilangnya sumber daya manusia dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, yang berakibat sangat serius baik di Aceh maupun di Nias. Dalam jangka panjang, merosootnya kemampuan kelembagaan sosial dan pemerintahan dapat mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat. Trauma yang meluas yang dialami oleh korban dan penduduk secara umum telah menyebabkan komunikasi dalam proses trekonstruksi mengalami gangguan. Banyak penduduk di daerah bencana tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik akibat tekanan psikologis yang besar.

Bantuan Lembaga Donor Internasional

  1. Australia (Ausaid)

Australia yang merupakan salah satu donor utama bantuan kemanusiaan untuk Indonesia telah menjalin kerjasama yang baik dalam kemanusiaan dan tanggap bencana. Secara umum, program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia dikelola oleh AusAid (Australian Agency For International Development). Program bantuan Australia untuk Indonesia ini bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Pasca terjadinya bencana tsunami Aceh, bantuan luar negeri dari pemerintah Australia terus berdatangan melalui beberapa program. Bantuan luar negeri Australia terdiri dari bentuk pinjaman, hibah, maupun bantuan teknis. Tidak hanya di bidang rekonstruksi dan pemulihan pembangunan, pemerintah Australia berperan penting dalam memberikan bantuan langsung dan bantuan teknis di sektor pertanian. Melalui lembaga dibawah pemerintahannya yaitu ACIAR, Australia melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya Aceh dalam menata dan memacu kembali sektor pertanian Aceh di wlayah-wilayah yang mengalami kerusakan pasca terjadinya bencana tsunami.

ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research) merupakan bagian dari lembaga bantuan luar negeri Pemerintah Australia dan melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan pemberian bantuan dari Australia dalam membantu masyarakat mengatasi kemiskinan. ACIAR dibentuk pada tahun 1982, beroperasi dibawah naungan departemen Luar Negeri dan perdagangan.

ACIAR atau Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia baik berupa program maupun penelitian sejak 1983. Secara keseluruhan berbagai program penelitian ACIAR memberikan penekanan pada upaya meningkatkan produktivitas pertanian; meningkatkan penghidupan di daerah perdesaan; dan membangun ketahanan masyarakat sebagai landasan bagi penanggulangan kemiskinan sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

ACIAR telah membuat beberapa program bantuan, baik itu finansial maupun kerjasama dalam hal penyuluhan dan penelitian-penilitian ilmiah dengan badan penelitian daerah Aceh setempat dan kelompok-kelompok petani yang ada, salah satunya ialah Badan Pengkajian Teknologi Pertanin (BPTP) Aceh. Program kerjasama tersebut berupa rehabilitas lahan pasca tsunami, baik itu perbaikan sifat tanah maupun perbaikan sistem penanaman.

Bantuan ACIAR dalam pemulihan sektor pertanian Aceh dapat dilihat dari proyek-proyek yang dilakukan antara pihak Australia yaitu melalui lembaga ACIAR dengan lembaga penelitian pertanian Aceh dan petani-petani di Aceh. Kegiatan-kegiatan proyek tsunami pertanian diantaranya termasuk pelatihan tentang tanah, membentuk forum komunikasi, mengadakan penelitian-penelitian untuk meneliti tanah yang rusak oleh bencana tsunami dan masalah-masalah yang dihadapi oleh tanaman pada tanah setelah terjadi tsunami.

Segala proyek ACIAR yang berkaitan untuk pemulihan sektor pertanian Aceh pasca tsunami didanai oleh pemerintahan Australia dengan anggaran yang disesuaikan dengan proyek yang akan dilakukan. Disamping itu, di setiap proyek ditempatkan seorang penanggungjawab atau disebut dengan proyek leader. Manajer dari setiap proyek akan bertanggungjawab akan keberlangsungan dari proyek tersebut.

Secara spesifikasi, peran Australia dalam membantu pemulihan sektor pertanian Aceh pasca bencana tsunami dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Badan penelitian dan pengembangan pertanian terkait, dalam hal ini yaitu Badan Pengkajian Teknologi Pertania (BPTP) Aceh melalui proyek-proyek yang telah dirancang oleh ACIAR, baik itu dalam bentuk penelitian, pelatihan, dan bantuan teknis lainnya. Kerjasama juga dilakukan secara langsung terhadap petani-petani setempat dengan tujuan pemulihan dapat tercapai seefektif mungkin.

Masalah yang paling krusial dalam sektor pertanian sebagai akibat dampak dari bencana tsunami di Aceh ialah rusaknya lahan-lahan pertanian akibat genangan dan lumpur dari air laut. Kerusakam lahan secara fisik, kimia dan biologi ini, menyebabkan terganggunya produktivitas pertanian. Untuk itu, salah satu program ACIAR dalam bantuan pemulihan sektor pertania Aceh ialah dalam rehabilitasi lahan pertanian. Peran Australia dalam bantuan rehabilitas lahan pertanian dapat dilihat dari proyek-proyek kerjasama yang dibuat ACIAR. Proyek ACIAR tersebut diantaranya ialah:

  1. SMCN/2005/004 : Management of oil Fertility for restoring cropping in tsunami- affected areas of Nanggroe Aceh Darussalam province, Indonesia.

Proyek ini melaksanakan kegiatan mengenai pengelolaan tanah untuk restorasi tanam di daerah terkena tsunami di Aceh. Proyek ini dimulai pada 1 Juni 2005 dan berakhir pada 31 Mei 2007. Proyek ini mengeluarkan anggaran sebesar $447,369.00 dan di pimpiin oleh Dr Peter Slavich.1

Proyek ini melakukan kegiatan pelatihan riset dan penyuluh dalam metode lapangan untuk menilai salinitas tanah secara cepat. Metode ini menggunakan gelombang elektromagnetik (EM38) untuk mengukur salinitas tanah di daerah perakaran.2 Penilaian tanah dan tanaman dilakukan di 20 lokasi di seluruh pantai timur Aceh pada tahun 2005. Salinitas tanah dilakukan dengan pengambilan contoh tanah di setiap lokasi selama periode dua tahun.3 Hasilnya menunjukkan bahwa genangan air garam laut mengubah keseimbangan kation dalam tanah dan menyebabkan kekurangan kalium dan kalsium. Untuk itu diperlukan pemumukan pada tanah untuk mengembalikan keseimbangan tanah.

  1. SMCN/2005/118 : Restoration of annual cropping of Nanggroe Aceh Darussalam province, Indonesia

Proyek ini ditujukan untuk menangani masalah mengenai restorasi tanam tahunan di daerah yang terkena tsunami Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Proyek ini dimulai pada 1 September 2006 dan berakhir pada 31 Agustus 2008.4 Proyek ini berada di bawah tanggungjawab manajer Dr Gamini Keerthisinghe, selaku pihak dari ACIAR. Dalam bantuan proyek ini, Asutralia melalui ACIAR mengeluarkan anggaran sebesar $858,059.00.5.

FISIP Volume 2 No. 1 Febriari 2015 Page 8 Proyek ini bertujuan untuk memperkuat dan membangun kapasitas teknis penyuluhan untuk mengelola tanah yang terkena dampak tsunami dan memulihkan produksi tanaman kembali. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan dan memperagakan praktek pengelolaan tanah untuk mengembalikan produktivitas tanaman tahunan di daerah produksi yang terkena dampak tsunami, dan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi untuk pertukaran informasi antara pemerintah, non-pemerintah dan kepentingan masyarakat kelompok kerja. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah salinitas tanah yang tinggi ialah menunda penanaman sampai curah hujan meluruhkan garam yang dikandung tanah dan melakukan pemantauan dan analisis dengan menggunakan EM 38.

  1. International Labour Organization (ILO)

Sejak awal tahap respon keadaan darurat, Program Penanggulangan Tsunami ILO telah tumbuh menjadi sebuah program pengembangan terpadu yang luas dan terpusat mencakup bagian-bagian relevan dari mandat inti ILO. Fokus ILO adalah “Membuat orang kembali bekerja, memberdayakan kelompok yang dirugikan secara sosial, dan memulihkan perekonomian masyarakat Aceh dan Nias” Program tersebut berdasarkan pada prinsip kepemilikan lokal, pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan dan adil, dan pembangunan-kapasitas kelembagaan, dimana kebutuhan masyarakat dan komunitasnya menjadi basisnya. Program ILO bertujuan untuk mendirikan lembaga-lembaga yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas di antara mitra-mitranya.

Dalam kemitraan dengan konstituen ILO (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten, serikat buruh dan organisasi pengusaha), serta dengan sejumlah mitra lainnya, program ILO didasarkan pada sebuah analisis pasar kerja dan kebutuhan lapangan kerja masyarakat dan individu. Komponen-komponen program yang berbeda tersebut bertautan satu sama lain, baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk secara ekonomis memadukan orang kembali dan di saat yang bersamaan meningkatkan daya serap tenaga kerja perekonomian lokal.

Komponen-komponen program adalah: 1) layanan ketenagakerjaan, 2) pelatihan kejuruan dan keterampilan, 3) pengembangan perusahaan dan keuangan mikro, 4) rehabilitasi jalan pedesaan berbasis sumber daya lokal, 5) pencegahan pekerja anak, dan 6) pembangunan ekonomi lokal. Kesetaraan jender dan partisipasi mitra sosial ILO adalah persoalan lintas bidang utama.

Di sepanjang program tersebut. terdapat prakarsa-prakarsa tingkat provinsi serta aktivitasaktivitas lokal, yang terpusat terutama di Banda Aceh, Aceh Besar dan Nias. Berbagai komponen-komponen program ILO berusaha keras untuk bekerja bersama sampai pada tingkat yang paling memungkinkan guna meningkatkan dampak dan keterpaduan internal program tersebut. Sejauh ini pada tahun 2006, ILO telah berhasil dalam meningkatkan kapasitas operasionalnya di Nias. Secara keseluruhan, ILO telah bekerja pada 7 daerah tambahan, yaitu Bireun, Calang, Lhokseumawe, Meulaboh, Pidie, Teluk Dalam (Nias) dan Sabang. Aceh Besar dan Teluk Dalam adalah lokasi yang dipilih untuk prakarsa Program Bersama PBB serta merupakan daerah geografis untuk program terpadu ILO dalam bidang Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi.

Mitra kelembagaan utama ILO di Aceh dan Nias adalah BRR, pemerintah provinsi, yang diwakili oleh dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten, organisasi Serikat Pekerja/Buruh (seperti KSPI dan KSBI), organisasi pengusaha (APINDO) di Aceh dan Nias. Sebuah kemitraan yang strategis juga telah dibina dengan Program Pembangunan Kecamatan, sebuah program pemerintah bagi pengembangan masyarakat dengan cakupan nasional. Kolaborasi dilakukan dengan beberapa badan pemerintahan dan LSM.

Sebagai bagian dari sistem PBB, ILO juga bekerja erat dengan banyak badan PBB lainnya, khususnya dengan UN Habitat dan FAO. Sampai saat ini, Program ILO di Aceh telah menerima pendanaan lebih dari 18 juta dolar Amerika,1 yang berasal dari sumber daya ILO sendiri serta sejumlah donor lainnya. Pendanaan dalam jumlah besar telah disediakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di bawah program Respon Darurat dan Pemulihan Peralihan (Emergency Response and Transitional Recovery – ERTR). Donor-donor lainnya meliputi Australia (AusAID), Selandia Baru (NZAid), Amerika Serikat (Departemen Tenaga Kerja), Finlandia, Belanda, Irlandia, Kanada (CIDA), OCHA, Federasi Serikat Pekerja/Buruh Internasional, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh Inggris, dan perusahaan sektor swasta — Migros dan ADDECO.

Komponen Pelatihan Kejuruan saat ini adalah komponen yang mendapatkan pendanaan paling sedikit. Namun, semua kegiatan dan campur tangan yang dilakukan oleh Program ILO di Aceh memiliki elemen pelatihan keterampilan sebagai intinya guna memberikan kontribusi bagi tujuan keseluruhan untuk menciptakan pekerjaan bagi para lelaki dan perempuan di Aceh dan Nias. Untuk tahun 2006, alokasi program keseluruhan adalah sebesar 10 juta dolar Amerika. Pendanaan saat ini untuk Program Pencegahan Pekerja Anak, Program Mulai dan Tingkatkan Bisnis Anda (SYB) dan aktivitas Rehabilitasi Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal (LBIR) pada tahun 2007-2008 berjumlah 4.2 juta dollar Amerika. Program pelatihan kejuruan, pengembangan perusahaan, promosi kesetaraan jender, pembangunan ekonomi lokal dan mata pencaharian bagi korban yang terkena dampak konflik adalah program-program prioritas yang membutuhkan mobilisasi sumber daya lebih lanjut.

Kebijakan Pemerintah untuk Rekonstruksi Aceh

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan pemerintah terkait rekonstruksi Aceh pasca Tsunami, maka pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Tugas yang diemban oleh BRR bukanlah tugas yang ringan karena sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, belum pernah didirikan suatu badan yang khusus dibentuk sebagai koordinator dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kepalanya setingkat Menteri, sehingga BRR tidak memiliki panduan/contoh sebelumnya dalam menjalankan tugasnya ini. Oleh karena itu, BRR berusaha keras untuk membangun NAD lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya bencana (build back better) dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, menerapkan struktur administrasi dan manajemen yang “flat“, serta sistem pendukungnya yang fungsional dan ringkas.

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, Negara-negara/ Lembaga-lembaga Donor (multilateral dan bilateral), Palang Merah Internasional/Negara Lain/Indonesia, NGO/LSM (internasional dan lokal), serta dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri (private sector), yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 900 lembaga.

Di antara banyaknya tantangan yang dihadapi oleh BRR baik itu dengan pemerintah Indonesia, masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia dan pihak-pihak donor yang menjadi sumber dana rehabilitasi, fokus pada penelitian ini hanya terkait tantangan yang dihadapi oleh BRR dengan lembaga-lembaga donor terutama internasional. Lembaga donor terutama pihak internasional menyumbangkan 2/3 dari total bantuan yang sebesar USD 7,2 milyar dan dipihak lain BRR merupakan pihak yang mengelola dana tersebut serta melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan serta pelaksanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

BRR memiliki tantangan mengelola dana dari pihak asing yaitu bagaimana BRR dapat membangun kepercayaan para donatur atas dana yang diamanatkan padanya untuk proyek rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Menjaga integritas dan kredibilitas adalah sangat penting bagi BRR terutama terhadap dunia internasional (dalam hal ini adalah lembaga donor) karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Mengapa integritas harus dijaga? Kepercayaan dunia internasional harus dijaga, agar komitmen dana untuk membangun kembali NAD dan Nias dapat direalisasikan dan dipergunakan sesuai rencana (kegunaan, jumlah dan waktu).

Perlu dipahami bahwa jumlah USD 7,2 milyar adalah janji negara/lembaga donor (pledge) yang dinyatakan pada Januari 2005, yang dalam realisasinya sangat bergantung pada kinerja, integritas dan pelaporan hasil kerja keseluruhannya. Pada intinya, ini semua bergantung pada kredibilitas dan integritas organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu BRR yang menjadi faktor penentu (Reorganisasi & Regionalisasi BRR NAD-Nias, Banda Aceh, 22 Juni 2006). Selain itu, BRR memiliki tantangan akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai program pembangunan dan pelaporannya karena hal itu merupakan kunci sukses mengatasi berbagai tantangan korupsi.

Belajar dari kasus bencana alam di negara lain, banyak negara/institusi donor yg membatalkan komitmennya, dimana alasan utamanya adalah karena tidak percaya dengan negara penerima bantuan. Namun pada kenyataannya, BRR mampu dan berhasil membangun kepercayaan dari negara-lembaga donor karena dana tersebut mampu ia realisasikan secara baik dan kongkret untuk pembangunan NAD dan Nias. BRR berhasil meyakinkan pihak donor untuk merealisasikan komitmen sumbangan dananya sebesar 93% sampai masa bakti BRR akhir tahun 2008, 4 bulan sebelum akhir masa tugas BRR dan lebih dari 100% 1 tahun setelah masa tugas BRR berakhir. Hal ini menjadi penting karena proses kerjasama antara negara pemberi donor dan Negara yang ditimpa bencana seperti di southeastern Iran pada tahun 2003 dan Gujarat, India tahun 2001 tidak pernah mencapai angka seperti yang diraih oleh BRR.

Hubungan antara BRR dan lembaga donor adalah kolaborasi yang melibatkan dilema-dilema atau hambatan yang berkaitan dengan kepercayaan dan kerjasama. Dilihat dari drama theory, hambatan untuk kerjasama bisa hilang, bila setiap pihak dalam kasus ini tidak mempunyai dilema konfrontasi dan kolaborasi. Dilema konfrontasi terjadi bila kepentingan semua pihak belum bisa dipertemukan. Untuk kasus BRR dan lembaga donor, kedua belah pihak sudah mempunyai kesepakatan, dimana lembaga donor berkomitmen untuk memberikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias sehingga kedua belah pihak sudah tidak mempunyai dilema konfrontasi.

Walaupun, sudah ada komitmen, lembaga donor bisa saja tidak merealisasikan komitmennya, karena ada dilema-dilema kolaborasi, yang terdiri dari dilema kepercayaan (trust) dan dilema kerjasama (cooperation). Kedua dilema ini disebabkan karena adanya keraguan dari pihak donor terhadap pihak Indonesia dalam memanfaatkan dana yang diberikan. Namun pada kenyataannya, BRR berhasil meyakinkan pihak donor untuk merealisasikan komitmen sumbangan dananya sebesar 93%. Hal ini menunjukkan bahwa BRR dapat membuat suatu sistem yang bisa menghilangkan dilema kepercayaan dan memperkuat dilema kerjasama dari lembaga donor untuk merealisasikan komitmen dana bantuan.

Dalam menghilangkan dilema-dilema kolaborasi dengan lembaga donor, BRR juga harus menghilangkan dilema-dilema yang terjadi dengan beberapa pihak internal seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), institusi pelaksana ditingkat daerah, pemerintah Aceh maupun masyarakat Aceh sendiri. Karena jika BRR dapat menghilangkan dilemanya dengan pihak internal tersebut, proses kolaborasi dengan lembaga donor akan semakin baik.

Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

DUNIA ISLAM

PROPOSAL PERDAMAIAN UNTUK KONFLIK SURIAH

Oleh: Anjar Nugroho SB

ABSTRAK

Makalah ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana konflik internal yang terjadi di Suriah dan bagaimana penyelesaian konflik internal Suriah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar alAssad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang. 2. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.

 

  1. Latar Belakang

Menilik kedalam konflik Suriah sendiri disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri lima dekade pemerintahan partai Ba’ath. Pemberontak yang bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah berjuang dengan cara yang semakin terorganisir. Pihak oposisi sendiri didominasi oleh Muslim Sunni. Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang ‘sejiwa’ dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah.[1] Inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat, dan rakyat ingin rezim ini digulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat. Konferensi Jenewa II telah melahirkan berbagai ‘tawaran’ untuk dapat menyelesaikan konflik. Konferensi ini bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara di Suriah terlepas pihak mana yang memiliki kendali besar di medan perang.[2]

Hukum internasional jelas menjunjung tinggi prinsip non-intervensi seperti yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang secara garis besar memuat penjelasan mengenai prinsip non-intervensi. Intervensi pihak asing terhadap konflik yang terjadi dalam suatu negara berdaulat adalah tidak sah dalam hukum internasional apabila tidak disertai mandat dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun juga diperlukan apabila pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah mencederai hukum internasional. Pandangan hukum internasional terhadap intervensi dalam konflik internal suatu negara dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pihak yang mempunyai yurisdiksi secara internasional dalam hal ini PBB namun jika sebaliknya yang terjadi maka intervensi tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.

PBB telah mengupayakan penyelesaian konflik bersenjata di Suriah, dari blokade damai, embargo,pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa proposal perdamaian ke Suriah hingga dikeluarkannya Resolusi mengenai perlucutan senjata kimia dan resolusi bantuan kemanusiaan di Suriah namun konflik yang terjadi di negara Timur Tengah itu belum mencapai titik akhir perdamaian. Sebagai badan organisasi internasional seharusnya PBB dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif sesuai ketentuan dalam hukum internasional terhadap konflik bersenjata yang terjadi di Suriah sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut dapat dihentikan dengan segera. Namun berbagai cara penyelesaian konflik yang diupayakan oleh PBB belum menemui titik temu yang dapat membawa perdamaian di negeri Timur Tengah itu.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai fokus kajian dalam makalah ini antara lain: seperti apakah konflik internal yang terjadi di Suriah dan bagaimanakah penyelesaian konflik internal Suriah.

 

  1. Tragedi Kemanusiaan di Suriah

Bukan yang pertama kali ini Suriah menghadapi masalah dalam negeri yang mengundang intervensi luar. Ketika Hafez al Assad, ayah dari Bashar al Assad, berkuasa, Suriah juga menarik perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan di kota Hama tahun 1982 yang menewaskan ribuan orang. Tragedi itu terjadi ketika Presiden Hafez al Assad memerintahkan pasukannya untuk menghabisi demonstrasi yang digalang oleh kelompok Muslim Brotherhood. Kelompok ini berkembang pada tahun 1970-an di Hama sebagai cabang dari Muslim Brotherhood di Mesir.

Muslim Brotherhood menghendaki reformasi politik, termasuk diberikannya hak-hak sipil warga negara, pengakhiran penyiksaan yang biasa dilakukan oleh regim berkuasa terhadap siapa saja yang dianggap melawan, dan penegakan rule of the law. Pada bulan Februari 1982, Muslim Brotherhood menyerang unit militer Suriah yang sedang mencari anggota oposisi di Hama dan mengambil alih serta menguasai kota. Presiden Hafez al Assad menjawab aksi itu dengan mengirim 12.000 tentara.

Operasi penumpasan pemberontakan di Hama berlangsung selama 3 minggu. Hama dikepung tentara yang diperkuat kendaraan lapis baja dan tank. Helikopterhelikopter militer terus menerus menerjunkan pasukan dan menghancurkan wilayah pemukiman penduduk. Pertempuran di Hama berlangsung begitu sengit sehingga banyak pihak menyebutnya sebagai pertempuran yang menentukan. Sebab salah satu pihak yang memenangkan pertempuran diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan.

Pertempuran di Hama ini pada akhirnya berubah menjadi perang saudara karena tentara yang berasal dari daerah itu membelot dan berbalik melawan pasukan pemerintah. Jumlah korban tewas dalam pertempuran itu hingga kini masih menjadi perdebatan. Mereka yang bersimpati kepada pemerintahan Hafez al Assad mengatakan bahwa korban tewas sekitar 3.000 orang. Namun para pengritik Hafez al Assad mengatakan korban tewas mencapai 20.000 orang. Suriah akhirnya mendapat julukan sebagai negara polisi paling opresif di dunia.

Setelah sang ayah menguncang dunia dengan tragedi Hama, kini sang anak mengikuti jejak tersebut dengan peristiwa Homs. Kota Homs merupakan pusat pemberontakan dan revolusi selama 10 bulan terakhir, yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al Assad. Serangan mortir yang dilakukan pasukan Suriah di Kota Homs pada hari Jum’at tanggal 2 Februari lalu telah menewaskan setidaknya 217 orang. Apa yang terjadi di kota Homs hanyalah salah satu dari sekian banyak aksi kekerasan oleh aparat keamanan Suriah yang menewaskan lebih dari 5000 orang tewas di seluruh negeri sejak demontrasi yang menuntut Suriah lebih demokratis dan pluralis dimulai awal tahun 2011. Karena itu, tidak kurang dari Sekjen PBB Ban Ki Moon memperingatkan Presiden Bashar al Assad agar berhenti membantai rakyatnya sendiri. Menurut Ba Ki Moon, angin perubahan telah berhembus kencang di Suriah sehingga tidak ada gunanya dihentikan dengan aksiaksi kekerasan.

Namun pemerintah Suriah dengan tegas menolak segala bentuk intervensi asing, atas nama siapapun. Kini setelah Rusia dan China memveto Resolusi DK PBB, bukan mustahil tragedi Hama akan terulang lagi. Perang saudara bisa terjadi lagi. Jika itu terjadi, dunia menuntut agar Rusia dan Cina ikut bertanggung jawab. Sebab pada kenyataannya situasi dalam negeri Suriah tidak semakin membaik pasca penolakan resolusi PBB tersebut. Hanya dua hari setelah penolakan itu, pada tanggal 6 Februari 2012 pasukan Suriah kembali menyerang kelompok pemberontak di Kota Homs hingga menewaskan 95 warga sipil.

Fakta membuktikan, bahwa sebagian besar negara Arab adalah aliansi abadi blok Barat, yang dinakhodai langsung oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan Super Power tunggal dunia. Keberadaan kekuatan militer Suriah di kawasan tentu saja menjadikan mereka jengah, karena dianggap sebagai kekuatan lawan. Tidak jarang, beberapa kasus sebelumnya sudah pernah diangkat untuk merontokkan Suriah terutama presidennya, namun semuanya gagal.

Konflik Suriah pada awalnya dimulai dari kekecewaan besar dan penindasan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya sendiri, maka timbulah perlawanan dari rakyat dan akhirnya menjadi perlawanan dan perjuangan secara sistematis untuk mengakhiri rezim. Tidak dipungkiri bahwa menggeliatnya perlawanan rakyat Suriah banyak diilhami oleh ‘Musim Semi Arab’ yang melanda negara Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 sampai dengan 2011.[3]

Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba’ath dan mengganti dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan “gerombolan bersenjata” untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.[4] Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menuding semua pihak yang terlibat perang saudara di Suriah telah melakukan pelanggaran hukum internasional lantaran mempersulit pengiriman bantuan ke negara itu. “Ribuan orang tidak mendapatkan perawatan medis, termasuk obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk menyelamatkan jiwa,” kata Ban, seperti dikutip BBC, Kamis, 24 April 2014.[5]

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi mengenai krisis kemanusiaan di Suriah. Resolusi Nomor 2139 itu menuntut semua pihak, khususnya pihak berwenang Suriah, segera memberikan akses kemanusiaan yang cepat, aman dan tanpa hambatan bagi badan-badan kemanusiaan PBB dan mitra pelaksana mereka, termasuk lintas garis konflik dan lintas batas untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat mencapai orang yang membutuhkan melalui rute tercepat.[6] Resolusi tersebut juga menuntut penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, termasuk penggunaan pemboman udara seperti bom barel yang digunakan rezim Suriah tanpa pandang bulu untuk menargetkan penduduk sipil. PBB juga menuntut semua pihak mendemilitarisasi fasilitas medis, sekolah dan fasilitas sipil lainnya, dan menyerukan kebebasan akses terhadap seluruh area untuk tenaga, peralatan, transportasi dan persediaan medis.

Dewan Keamanan PBB, Sabtu, 22 Februari 2014, memutuskan mengadopsi resolusi yang menuntut kedua belah pihak dalam konflik mematikan di Suriah–pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan para pemberontak–memberi akses langsung ke seluruh negara itu untuk penyaluran bantuan dari luar kepada jutaan orang warganya yang membutuhkan.

Ini adalah pertama kalinya 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tentang krisis kemanusiaan Suriah saat pendukung Assad–Rusia dan Cina–bergabung dengan anggota Dewan Keamanan lainnya untuk mengirim pesan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertikai agar penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya untuk warga sipil yang terperangkap dalam konflik, tak diblokir.

Rusia dan Cina telah melindungi sekutunya di Suriah, Assad, di Dewan Keamanan PBB selama perang saudara yang berlangsung tiga tahun. Kedua negara telah mem-veto tiga resolusi yang mengutuk pemerintah Suriah dan mengancam untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Assad. Dalam resolusi tersebut, Dewan sangat mengutuk “pelanggaran luas hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional oleh pemerintah Suriah” dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk mencabut pengepungan daerah permukiman, termasuk di Aleppo, Damaskus dan pedesaan Damaskus, serta Homs.

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), saat ini terdapat lebih dari 2,4 juta pengungsi yang terdaftar di wilayah tersebut: 932.000 di Libanon, 574.000 di Yordania , 613.000 di Turki, 223.000 di Irak, dan sekitar 134.000 di Mesir.[7] Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, penggunaan senjata nuklir biologi kimia (Nubika) dilarang sebab bertentangan dengan kemanusiaan.

Laporan badan PBB menyimpulkan bahwa senjata kimia memang telah digunakan dalam konflik Suriah. PBB mencatat, senjata kimia digunakan sebanyak lima kali sepanjang konflik Suriah berlangsung sejak tahun 2011ini.Laporan itu menyebut adanya bukti-bukti yang kredibel dan konsisten dengan penggunaan senjata kimia. PBB menyebutkan lima lokasi penggunaan senjata kimia tersebut, yakni Ghouta, Khan Al Asal, Jobar, Saraqueb dan Ahsrafieh Sahnaya. Untuk dua lokasi lainnya, yakni Bahhariyeh dan Sheik Masqood tidak terdapat cukup bukti soal penggunaan senjata kimia.

Menurut laporan tersebut, ada penggunaan senjata kimia dalam skala besar di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Untuk wilayah ini, PBB menemukan adanya penggunaan gas sarin[8] yang mematikan. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak yang ikut menjadi korban. Senjata kimia juga digunakan di wilayah Khan Al Asal pada 19 Maret lalu terhadap tentara Suriah dan juga warga sipil. Kemudian di Jobar, tercatat penggunaan senjata kimia dalam skala kecil terhadap tentara Suriah pada 24 Agustuslalu. Di wilayah Saraqueb, penggunaan senjata kimia tercatat digunakan pada 29 April lalu. Ada korban sipil yang turut menjadi korban senjata kimia tersebut. Pada 25 Agustus, senjata kimia dalam skala kecil digunakan melawan tentara Suriah di wilayah Ashrafiah Sahnaya, dekat Damaskus. Laporan tersebut disampaikan oleh tim PBB yang dipimpin oleh seorang ahli bernama Swede Ake Sellstrom. Pada 16 September lalu, Sellstrom telah menyampaikan laporan awal kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon soal penggunaan senjata kimia di Suriah. Dalam laporan awal, disebutkan bahwa senjata kimia yang dilarang telah digunakan secara luas di Suriah.

Laporan awal tersebut juga menyebut adanya penggunaan gas sarin dalam serangan di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Namun sayangnya, laporan PBB ini tidak turut menyebutkan pihak-pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia tersebut. Mengingat hal tersebut di luar mandat yang diberikan DewanKeamananPBB terhadap tim investigasi mereka. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengakui bahwa tentaranya memang memiliki senjata kimia. Dia juga telah sepakat untuk menyerahkan senjata kimia tersebut kepada dunia internasional untuk dihancurkan. Namun Assad bersikeras bahwa militernya tidak pernah menargetkan warga sipil.Hal ini menanggapi tudingan negara-negara Barat, pemerintah negara Arab, kelompok HAM internasional serta kelompok pemberontak bahwa rezimnya yang bertanggung jawab secara penuh atas serangan dengan senjata kimia tersebut. Assad dan sekutunya, Rusia serta Iran menyalahkan kelompok pemerontak atas serangan mematikan tersebut.[9]

Dalam 10 bulan terakhir ini Presiden Bashar al Assad harus menghadapi unjuk rasa yang menentang kepemimpinannya. Ia menjuluki para pendemo sebagai teroris karena kegiatan yang dilakukannya dianggap sebagai konspirasi asing. Meskipun telah berkuasa selama 11 tahun tetapi Presiden Assad tidak mau meninggalkan tampuk kekuasaannya. Ia bertekad untuk terus mengatasi berbagai aksi kerusuhan di negaranya dengan kekuatan yang dimilikinya, meskipun untuk itu akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Di lain sisi, ia juga berjanji untuk membiarkan rakyat Suriah menentukan pilihannya pada bulan Maret mengenai konstitusi baru yang akan memusatkan perhatian pada sistem multipartai. Ia mengatakan pemilu parlemen akan menyusul dan bisa diselenggarakan paling cepat bulan Mei 2012. Namun apa yang dijanjikan Presiden Assad itu gagal mengurangi semangat para pemberontak. Pemimpin oposisi Suriah yang mengasingkan diri ke Turki, Omar al Muqdad mengingatkan para penguasa otoriter di kawasan Timur Tengah agar memperhatikan apa yang terjadi dengan pemimpin Libya Muammar Khadafi, yaitu siapapun yang membunuh rakyatnya sendiri akan berakhir seperti itu. Pemimpin Dewan Nasional Suriah itu tidak lupa mendorong rakyat Suriah agar menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al Assad. Kematian Khadafi telah memberi efek domino seperti hal nya Arab Spring. Sebab, revolusi yang pertama kali terjadi di Tunisia itu kemudian menjalar ke Mesir, kemudian berlanjut ke Yaman dan Libya. Meskipun negara-negara Barat mendukung digulingkannya Presiden Assad, namun banyak faktor lokal yang menghambat seperti kelas menengah yang tidak bersatu menjadi oposisi. Dalam konteks di atas terlihat bahwa apa yang dikatakan Dubes Rusia di PBB bahwa mereka yang mendukung resolusi DK PBB hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi berkuasa, sangat beralasan. Namun sebaliknya sikap Rusia itu juga memperlihatkan dukungannya untuk mempertahankan regim yang berkuasa.

Sebab Rusia merupakan pemasok utama senjata bagi Suriah. Seperti pada tanggal 10 Januari 2012 lalu, sebuah kapal kargo Rusia yang berisi senjata sempat berhenti di Lamasol, Siprus, karena cuaca buruk. Kapal tersebut membawa berton ton amunisi untuk pasukan Suriah. Setelah berada di Limasol selama beberapa jam, kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tartus, Suriah, beberapa hari kemudian. Diperkirakan, sepuluh persen penjualan senjata Rusia secara global masuk ke negara sekutunya itu. Kontrak penjualan senjata itu bernilai 1,5 miliar dolar AS. Selain amunisi, penjualan senjata Rusia ke Suriah itu termasuk pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata antitank. Pengamat meyakini, Rusia khawatir, jatuhnya Presiden Suriah Bashar al Assad akan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar AS. Apalagi, Suriah menjadi sekutu terakhir setelah pemimpin Libya, Muammar Khadafi dijatuhkan. Sebaliknya Amerika Serikat yang sangat ingin Presiden Assad digulingkan, bergerak diluar payung PBB untuk menekan regim penguasa Suriah. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengusulkan agar dibentuk koalisi internasional di luar konteks payung PBB yang terdiri dari negara-negara sahabat rakyat Suriah untuk mendukung konsep perubahan di Suriah secara damai. Menurut Hillary Clinton, kelompok komunikasi sahabat Suriah ini mirip dengan kelompok komunikasi sahabat rakyat Libya yang berani menumbangkan regim Muammar Khadafi. Seruan Menlu AS ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Dukungan juga datang dari kelompok oposisi Suriah melalui Dewan Nasional Suriah (SNC) yang menyatakan niatnya untuk meminta Majelis Umum PBB mengeluarkan keputusan internasional yang mendukung rakyat Suriah serta mendukung pembentukan kelompok komunikasi internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Suriah serta mengucilkan regim Bashar al Assad. Lebih jauh Amerikat Serikat juga menginginkan agar aliran senjata dan dana ke Suriah dapat dihentikan dengan menjatuhkan sanksi tambahan. Menurut AS, tekanan harus ditingkatkan serta memperberat sanksi nasional dan regional yang telah terjadi.

Pemberlakuan sanksi – 8 diharapkan dapat menguras sumber pendanaan dan pengapalan senjata sehingga pemerintah Suriah tidak menjadi mesin pembunuh. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan bahwa AS akan mengungkap siapa saja yang masih mendanai regim Assad dan mengirimkan senjata untuk untuk pasukan keamanan Suriah. Bahkan Senator Joe Lieberman mengusulkan agar ada opsi militer untuk mengakhiri kekuasaan Assad. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan dukungan pada tentara Suriah yang membelot dan melakukan perlawanan. Dewan Nasional Suriah (SNC) yang beroposisi, melalui ketuanya Burhan Ghalioun, menilai, dukungan seperti itu kemungkinan dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi rakyat Suriah. Demikian pula dengan Pasukan Pembebasan Suriah melalui Ketuanya Riad al Assad, mengatakan tidak ada jalan lain untuk memaksa Assad mundur selain melalui aksi militer.

Pemajuan demokrasi suatu negara saat ini pada kenyataannya harus ditandai dengan runtuhnya penguasa yang sedang berkuasa. Tanpa itu, apapun upaya yang dilakukan oleh sang penguasa tidak akan ada artinya. Seperti upaya perubahan konstitusi pada bulan Maret yang kemudian diikuti dengan penyelenggaraan pemilu pada bulan Mei seperti yang dicanangkan Presiden Assad nampaknya sudah sulit dipercaya. Kelompok oposisi sudah sangat ingin mengambil alih kekuasaan sebagai simbol perubahan. Kondisi demikian ini yang sedang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengambil keuntungan. Pemerintah Indonesia yang berpengalaman dalam pengelolaan konflik di kawasan Asia Tengggara kiranya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur-jalur yang mungkin dapat dilakukan. Misalnya melalui Organisasi Negara-negara Kerja Sama Islam (OKI) atau melalui perwakilan Indonesia di PBB.

  1. Penyelesaian Konflik Suriah

Terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah, beberapa negara anggota PBB menolak adanya rencana intervensi. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Serta pernyataan presiden Obama untuk sewaktu-waktu melancarkan gencatan senjata terhadap Suriah terlebih dengan adanya isu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al-Assad meskipun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga negara Amerika.[10] Perang Melawan Teror menjadi kampanye pembenaran bagi Amerika serta sekutunya untuk menggunakan aksi militer dalam rangka melindungi hak-hak sipil masyarakat. Dalam Konflik Suriah teror berasal dari pemerintah Suriah yang disimbolkan dengan otoritarian presiden Bashar al-Assad sehingga teror ini harus diperangi dengan tindakan intervensi.

Legalitas intervensi masih menjadi perdebatan dalam politik internasional. Golongan yang mendukung dilakukannya intervensi berdasarkan pada aspek normatif perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (HAM) sedangkan golongan yang menolak intervensi memandang setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri atas penduduk dan teritorialnya.

Konsep hegemoni dalam teori kritis menjelaskan bahwa kelompok yang berkuasa menetapkan dan melegitimsi kekuaaan mereka melalui universalisme budaya serta ide-ide. Ide-ide mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan produk dari negara-negara Barat dalam rangka mempertahankan serta memperluas hegemoninya. Dengan universalisme nilai-nilai ini negara-negara berkuasa seperti Amerika Serikat tentu akan mendukung tatanan sosial yang mereka inginkan bahkan membentuk tatanan tersebut. Pasca Perang Dunia II Amerika Serikat sudah memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan yang berpengaruh terutama dalam membentuk norma kehidupan internasional. Salah satu wadahnya adalah PBB dan institusi-institusi internasional. Dengan ikut campur dalam konflik yang terjadi di dunia, Amerika mencoba mempengaruhi hasilnya demi menguntungkan kapitalisme global. Dalam tatanan dunia saat ini Amerika Serikat merupakan negara besar yang hegemonik yang bekerja untuk memastikan bahwa dunia amanbagi kepentingan kapitalisme. Asumsi lainnya dari teori kritis menyangkut peran negara bukan sebagai aktor utama, negara adalah penjaga dari kepentingan ekonomi dan politik yang tidak dapat dipisahkan.[11]

Faktor ekonomi yang ingin dilindungi oleh Amerika dari intervensinya di Suriah menyangkut suplai minyak bumi dari negara sekutu Amerika di Timur Tengah (Arab Saudi dan Kuwait), dan faktor politiknya adalah kepentingan Amerika Serikat di negara-negara sekutunya (Turki, Israel). Atas pertimbangan dua faktor inilah Amerika berupaya untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Perdamaian di Suriah hanya dapat terjadi dengan hegemoni dari Amerika Serikat. Dan hegemoni demi kapitalisme tersebut telah diciptakan oleh Amerika melalui nilai-nilai yang mereka perjuangkan yaitu demokrasi dan hak asasi manusia.

Amerika Serikat sebagai negara yang tekun memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta HAMtentunya tidak akan membiarkan pelanggaran HAM di Suriah terus berlanjut. Ide mengenai perlindungan HAM menjadi dasar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan negara lain. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB terdapat 29 pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM akan melegitimasi intervensi.[12] Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan keberatannya dengan rencana intervensi militer di Suriah. Pertimbangannya, efektif tidaknya serangan terbatas dan kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah, jika aksi militer dilakukan serta tidak adanya dukungan internasional terhadap rencana intervensi. Walaupun hingga saat ini rencana intervensi terhadap konflik Suriah masih mengalami penundaan.

Piagam PBB ditetapkan sebagai norma hukum universal bagi doktrin non-intervensi. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PBB didasari oleh asas kesetaraan kedaulatan bagi seluruh anggotanya. Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Piagam PBB tidak mengatur pemberian kewenangan untuk mengintervensi perkara domestik dalam yurisdiksi suatu negara.[13]

Walaupun jelas tergambar dalam piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekuatan bersenjata, Piagam PBB juga menekankan mengenai HAM dalam pembukaannya. Hal ini menimbulkan dilema dan perdebatan mengenai kedaulatan dan intervensi. Bagaimanapun ada beberapa pendapat yang kontra, cukup adil bila dikatakan bahwa Piagam PBB lebih mengutamakan larangan penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter bagi negara yang bertindak bagi keasadarannya sendiri.

Selanjutnya, dalam kurun waktu saat ini penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter oleh komunitas internasional tidak mendapatkan dasar hukum yang dapat diterima secara luas. International Court of Justice (ICJ) menolak kemungkinan bahwa hak intervensi secara paksa adalah sejalan dengan hukum internasional. ICJ mengemukakan bahwa ‘apapun yang terjadi dalam organisasi internasional’ hak intervensi dengan kekerasan tidak sahdalam hukum internasional. ICJ juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah metode yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia.[14]

Hingga saat ini berbagai cara telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah. Mulai dari embargo terhadap ekspor dan impor barang-barang di Suriah, blokade, pembekuan aset Assad hingga pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah. Intervensi yang merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang dianggap ampuh untuk menghentikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Suriah juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Pada akhirnya, sebagai badan internasional yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad. Sebuah resolusi yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi mengakhiri konflik di negara Timur Tengah itu.

  1. Kesimpulan

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

 

Andrew Heywood. Global Politics. Palgrave Macmillan : 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/ diakses pada 5 Juli 2015

http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaansenjata-kimia-di-suriah diakses pada 5 Juli 2015

http://www.antaranews.com/berita/420540/pbbsetujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah diakses pada 5 Juli 2015

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-BantuanKemanusiaan-Suriahdiakses pada 5 Juli 2015

http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/115572884/Sekjen-PBB-Bantuan-untuk-SuriahDipersulit diakses pada 5 Juli 2015

http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.htmldiakses pada 5 Juli 2015

Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012

[1] Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm 247

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

[3]http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/ diakses pada 5 Juli 2015

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

[5]http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/115572884/Sekjen-PBB-Bantuan-untuk-SuriahDipersulit diakses pada 5 Juli 2015

[6]http://www.antaranews.com/berita/420540/pbbsetujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah diakses pada 5 Juli 2015

[7] http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-BantuanKemanusiaan-Suriahdiakses pada 5 Juli 2015

[8] Gas Sarin adalah senyawa organofosfat dengan rumus [(CH3)2CHO]CH3P(O)F. Ini adalah cairan tidak berwarna, tidak berbau,[1] digunakan sebagai senjata kimia karena potensi ekstrim sebagai agen saraf. Ia telah diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal di Resolusi PBB 687. Produksi dan penimbunan sarin dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia tahun 1993 di mana ia diklasifikasikan sebagai Jadwal Substansi 1.

[9] http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaansenjata-kimia-di-suriah diakses pada 5 Juli 2015

[10]http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.htmldiakses pada 5 Juli 2015

[11] Michael Byers, Op.Cit Hal. 67

[12] Andrew Heywood. Global Politics. Palgrave Macmillan : 2011. Hal. 325

[13] Charter of the United Nations, Statute and rules of court and other documents , International Court ofJustice, The Hague, 197813International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement,ICJ Reports 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54

[14] International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement, ICJ Reports 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54

Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

POLITIK DUNIA

Krisis Utang Yunani dan Peranan Uni Eropa

Oleh: Anjar Nugroho SB

 

Pendahuluan

             Pada tiga tahun terakhir ini, terjadi gejolak di dalam perekonomian Uni Eropa. Hal ini tidak lain dikarenakan efek domino yang disebabkan oleh krisis keuangan Yunani. Pemerintah Yunani tidak mampu melunasi utang yang menumpuk hingga mencapai defisit keuangan. Ketidakmampuan pemerintah Yunani mengatasi krisis keuangan di dalam negerinya ini kemudian berimbas pada negara-negara lain di kawasan Eropa. Irlandia, Portugal, Spanyol, Italia, Perancis, dan beberapa negara lain turut terkena dampak dari krisis Yunani ini. Efek domino ini dapat terjadi salah satunya diakibatkan oleh keterikatan negara-negara Eropa tersebut di dalam sistem eurozone. Krisis keuangan yang tidak kunjung selesai dan justru berdampak ke negara Eropa lainnya ini juga berimbas pada merosotnya pasar saham di beberapa negara di dunia. Hal ini kemudian menjadi isu global yang hangat diperbincangkan.

Krisis ini tentu kemudian mendapat tanggapan serius oleh Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang juga membawahi Yunani. Uni Eropa bersama negara-negara anggotanya  berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi gejolak krisis yang tengah dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Pengaruh perpolitikan turut pula mewarnai penyelesaian masalah krisis keuangan ini. Kucuruan dana pinjaman menjadi salah satu opsi yang ditawarkan Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, pinjaman atau bailout untuk Yunani ini sendiri masih menuai sejumlah kontroversi dan perdebatan di antara negara-negara Uni Eropa tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Yunani untuk mengembalikan pinjaman ini dan melakukan pengetatan anggaran di dalam negerinya. Krisis keuangan yang melanda Eropa ini kemudian turut pula menghadapi hambatan dan tantangan di dalam penyelesaiannya. Untuk itulah di dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan krisis Yunani, perbedaan di dalam penyelesaiannya, serta hambatan dan tantangan yang tengah dihadapi dalam penyelesaian tersebut.

Latar Belakang Krisis Yunani

Setelah lima tahun berlalu dari krisis keuangan global yang bermula dari bangkrutnya perusahaan investasi besar Amerika Serikat, Lehman Brother’s yang terjadi pada pertengahan tahun 2008, dunia masih belum sepenuhnya aman dari ancaman krisis. Hal ini menyusul adanya krisis ekonomi Eropa yang disebabkan oleh permasalahan keuangan Yunani. Pemerintah Yunani tidak mampu menyelesaikan persoalan hutang-hutangnya yang jatuh tempo pada 2010 silam. Goncangan ini muncul akibat operasional pemerintahnya yang tidak sehat,besar pasak daripada tiang. Hal ini mengantarkan Yunani masuk dalam periode krisis yang sangat besar. Ancaman sebagai negara gagal semakin kuat. Bahkan beberapa kalangan menilai krisis hutang yang dialami Yunani lebih mengerikan dan lebih besar dampaknya dari krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam.

Berdasarkan data dari CIA World Fact Book, utang pemerintah Yunani berjumlah $405.7 miliar atau sekitar 125% dari GDP-nya. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata negara Uni Eropa. Jumlah tersebut tidaklah mengherankan jika melihat kondisi defisit fiskalnya. Diperkirakan pada akhir tahun 2009, pengeluaran Yunani adalah $145.2 miliar dengan total pendapatan hanya sekitar $108.7 miliar atau terjadi defisit fiskal sebesar $36.5 miliar (25.1%). Pada 2010, GDP Yunani sebesar $350 miliar, sementara utangnya sebesar $406 miliar. Jumlah atau besarnya utang ini sebenarnya tidak begitu besar, namun rasio utang perGDP Yunani adalah sebesar 116%, sangat signifikan. Defisit perdagangannyasekitar $43 miliar. Cadangan devisanya hanya $4 miliar. Defisit anggaran13.6% dari GDP .

Per 21 Juli 2011 (Kompas, Jumat, 22 Juli 2011, Internasional, halaman 12) jumlah utang Yunani paling besar setelah Italia di dalam kelompok Eurozone yang tercatat sudah mencapai 350 miliar euro (setara dengan 499 miliar dollar AS), atau sekitar 160 persen dari PDB, dan pada akhir Juli 2011 menjadi kurang lebih 172 persen dari PDB, yang berarti jauh di atas 60 persen dari PDB yang dianggap sebagai batas aman .
Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, maka dalam satu dekade ke depan utang Yunani jumlahnya akan menjadi hampir dua kali lipat saat ini. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 3% per tahun dan bahkan minus -1.9% di tahun 2009 (data World Economic Outlook IMF April 2010), besarnya utang ini sangat berpotensi menjadi malapetaka ketika tak mampu dibayar .

Menurut analisis dari Surendro (2010) dalam Tambunan (2011), kondisi fiskal Yunani yang buruk tersebut sebenarnya mencuat pada triwulan keempat tahun 2009 ketika pemerintah negara tersebut melaporkan revisi perkiraan defisit fiskal negara itu kepada Eurostat. Defisit keuangan pemerintah Yunani yang semula dilaporkan hanya sekitar 3,7 persen terhadap PDB, menjadi sangat besar di dalam laporan revisi tersebut yang mencapai sekitar 13,6 persen dari PDB (walaupun masih lebih kecil dibandingkan dengan rasio defisit fiskal terhadap PDB Irlandia)

Kondisi Yunani menjadi tambah parah setelah keluar pernyataan resmi dari pemerintahnya mengenai ketidakmampuannya membayar utangnya yang jatuh tempo sebanyak 8,5 miliar euro pada tanggal 19 Mei 2010, terkecuali jika pemerintah Yunani bisa mendapatan bantuan dana dari UE dan IMF (Ichsan, 2010).

Krisis yang terjadi di Yunani ini menimbulkan kekhawatiran di pasar financial global ditambah dengan adanya penurunan peringkat kredit (credit rating) Yunani pada akhir April 2010 menjadi yang terendah diantaranya negara-negara Uni Eropa (Eurozone).
Pemerintah negara-negara Eurozone mulai mengkhawatirkan dampak terbesar dari krisis ini yakni kepanikan pasar dimana investor akan menjual surat utang negara-negara yang memiliki kondisi hampir sama dengan Yunani dimana negara-negara yang terdeteksi akan mengalami hal serupa diantaranya Irlandia, Spanyol, Belgia, dan Portugal.

Perbedaan Pandangan Eurozone

Krisis Yunani yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya ini banyak dianggap sebagai sebuah kesalahan sistem eurozone yang diterapkan di negara-negara Uni Eropa. Hal ini membuat beberapa pihak berpandangan untuk mengeluarkan Yunani dari negara anggota eurozone. Dengan melihat kenyataan bahwa Yunani telah mengalami defisit hingga empat kali lipat dari batas yang ditentukan eurozone, maka dapat dipandang bahwa Yunani tidak mampu untuk turut tergabung di dalam eurozone ini. Hal ini turut pula membawa kepada perdebatan mengenai keefektifan mata uang bersama untuk diaplikasikan di suatu kawasan.

Terjadi perdebatan pada penentuan nasib Yunani di dalam eurozone ini. 80% masyarakat Yunani lebih memilih agar Yunani bertahan dengan mata uang euro (New York Times, 2012). Mayoritas masyarakat ini memilih tetap menggunakan euro sebagai mata uangnya untuk menghindari semakin terpuruknya perekonomian Yunani jika harus kembali menggunakan mata uang drachma. Ketakutan akan menurunnya investor dan inflasi yang meninggi menjadi faktor-faktor mengapa beberapa pihak tetap menginginkan Yunani berada dalam eurozone. Hal ini dapat saja terjadi jika Yunani mampu untuk mengatasi kebijakan pengetatan anggarannya. Namun jika pengetatan anggaran ini diingkari oleh Yunani, maka Yunani dapat saja keluar dari eurozone untuk selanjutnya kembali menggunakan drachma sebagai mata uangnya. Kebijakan pengetatan anggaran ini perlu untuk dilakukan Yunani setelah Uni Eropa, yang dipimpin oleh Jerman, mengucurkan dana bantuan atau bailout guna mengatasi krisis Yunani.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh George Soros. Soros (2012) menilai bahwa ketidaksamaan persepsi mengenai mata uang euro menjadi kelemahan dari penggunaan euro itu sendiri. Soros (2012) melihat euro merupakan mata uang yang tidak komplit, yakni memiliki bank sentral namun tidak memiliki departemen keuangannya. Di dalam masa awal pembentukannya, eurozone dinilai sebagai sistem yang mampu mereduksi resiko-resiko keuangan yang dihadapi negara. Eurozone menerapkan sistem sedemikian rupa untuk bank-bank  sentral agar mampu saling terikat satu sama lain. Hal ini kemudian memudahkan bank-bank komersial di dalam mengakumulasikan negara-negara anggota lemah (Soros, 2012).

Namun hal ini tidak sejalan dengan praktek yang terjadi, euro menjadi sistem mata uang yang justru mengikat negara-negara lain di dalam suatu krisis keuangan. Soros (2012) melihat bahwa Jerman lah yang memiliki posisi menentukan mengenai masa depan dari adanya eurozone. Hal ini mengingat bahwa Jerman merupakan negara kreditur terbesar dalam eurozone dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Soros (2012) berpendapat bahwa Jerman mempunyai dua pilihan, tetap bertahan di dalam eurozone atau keluar dari eurozone. Jika Jerman tetap bertahan, maka Jerman perlu untuk melakukan sejumlah perubahan besar. Jerman tidak lagi seharusnya melakukan permintaan pengetatan anggaran bagi negara-negara yang yang tengah dilanda krisis. Sebab hal ini tidak cukup efektif dan justru semakin memperparah krisis di Benua Eropa. Soros (2012) lebih menyarankan agar Jerman keluar dari eurozone. Jika Jerman keluar dari eurozone maka akan terjadi gejolak politik yang akan berlangsung sementara. Namun dalam dampak jangka panjang, hal ini akan lebih menstabilkan kondisi euro sebagai mata uang.

Peran Uni Eropa

Berbagai upaya dilakukan oleh EU untuk membantu menyelamatkan Yunani dan negara-negara anggota EU yang suspect krisis yang telah menghantui Uni Eropa sejak 2,5 tahun terakhir. Pertemuan para petinggi Uni Eropa dilakukan di Brussel,Belgia pada 28-29 Juni 2012. European Council telah berjuang selama 2,5 tahun dengan tujuan agar krisis yang melanda Yunani tidak meluas dan menimbulkan efek buruk di kawasan tersebut.
Jerman dan Perancis berusaha keras mencari solusi menangani krisis Euro. Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembentukan kesatuan fiskal Eropa, dan mengatakan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan krisis utang Zona Euro. Merkel telah mencoba membujuk Uni Eropa dan mitra Zona Euro untuk menegosiasikan perubahan perjanjian Uni Eropa guna menegakkan disiplin anggaran dan kontrol utang di Zona Euro.

Pemerintah Jerman menegaskan perubahan untuk membangun kekuatan guna mem-veto anggaran nasional di Zona Euro yang melanggar aturan bersama dan menghukum negara pelanggar aturan itu. Dia menolak tuduhan bahwa Jerman sedang mencari mitra untuk mendominasi Eropa dan menilainya sebagai tudingan yang aneh. Ditambahkannya, kesatuan fiskal Eropa dan sanksi otomatis diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan di pasar musik.

Pada penyelesaian krisis keuangan Yunani oleh Uni Eropa ini, bukan berarti mengalami jalan mulus. Selain mengalami adanya perbedaan pandangan mengenai status Yunani di dalam eurozone dan masa depan eurozone, terdapat pula hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan-hambatan ini dapat terjadi dari peran Jerman sendiri. Jerman dan beberapa negara kreditur menyatakan bahwa akan membantu negara-negara Eropa yang terkena krisis dengan bantuan dana atau bailouts. Namun hal ini bukan merupakan jalan utama untuk dapat menghindarkan Eropa dari krisis yang berkepanjangan. Bantuan dana ini hanya mampu menjadi bantuan temporer untuk mengatasi krisis. Hal ini kemudian turut berpengaruh terhadap kondisi perpolitikan Jerman yang akan melaksanakan Pemilu pada bulan September. Kemudian berlanjut ke hambatan berikutnya yakni peran dari ECB. Pengaruh ECB yang berjanji dalam pengikatan pasar tidak terlalu mulus. Hal ini menjadi hambatan diakibatkan tanpa peran ECB pun telah melemahkan biaya pinjaman yang berdampak ke menurunnya pasar Eropa. Hambatan lainnya juga muncul dari Perancis mengenai keengganan Perancis dalam menyetujui sejumlah sistem penyelesaian yang telah diajukan oleh Jerman. Keengganan Perancis ini dapat berujung pada revisi mengenai penyelesaian krisis yang kemudian dapat memperpanjang penyelesaian krisis di Eropa.

Dari hambatan-hambatan ini, Uni Eropa tengah menghadapi sejumlah tantangan, tidak saja hanya berkaitan dengan penyelesaian krisis namun juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya di masa depan. Di dalam penanganan krisis ini, secara tidak langsung Uni Eropa juga melakukan proses di dalam penentuan kebijakan luar negerinya. Kemampuan Uni Eropa dalam mengatasi penyelesaian krisis di benuanya menjadi faktor penting untuk dapat memperlihatkan kekuatan Uni Eropa di kancah internasional. Jika Uni Eropa mampu mengatur penyelesaian krisis, tantangan-tantangan eksternal akan kembali mengangkat agenda dan mendorong pembaharuan usaha untuk menguatkan kapasitas Uni Eropa dalam area ini (Lehnend dalam Park, 2012).

 

 

Kesimpulan

Dari penjabaran-penjabaran mengenai penyelesaian krisis Yunani di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Uni Eropa sebagai organisasi kawasan tengah mendapatkan tantangan yang cukup serius. Kekuatan Uni Eropa tengah dipertaruhkan di dalam upaya penanganan krisis ini. Hal ini turut diikuti dengan sejumlah hambatan yang muncul dari internal Uni Eropa sendiri. Kemudian, efektifitas dan masa depan sistem eurozone yang dibentuk oleh negara-negara Uni Eropa juga mendapat perdebatan yang serius. Hal ini berkaitan dengan posisi Yunani dalam eurozone dan peran Jerman sebagai negara kreditur terbesar di dalam eurozone. Penulis beropini bahwa organisasi kawasan seperti Uni Eropa memang mampu meningkatkan peran negara-negara anggotanya di dalam hubungan internasional. Namun hal ini akan berjalan ketika sistem diterapkan dengan baik. Kegagalan Yunani dalam menagani krisis dalam negeri yang berujung pada efek domino menjadi contoh serius bagi organisasi-organisasi kawasan yang lain. Perlu adanya tinjauan lebih lanjut sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu mata uang yang digunakan bersama dalam satu kawasan.

REFERENSI

New York Times. 2012. Greece [online] dalam http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/greece/index.html [diakses 23 Juni 2015]

BBC. 2012. Timeline: The Unfolding Eurozone Crisis [online] dalam http://www.bbc.co.uk/news/business-13856580 [diakses 23 Juni 2015]

Park, Jeanne. 2012. European Foreign Policy and the Euro Crisis [online] dalam http://www.cfr.org/eu/european-foreign-policy-euro-crisis/p29511#p7 [diakses 23 Juni 2015]

The Economist. 2012. EU Summit and the Euro Crisis [online] dalam http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/12/eu-summit-and-euro-crisis [diakses 23 Juni 2015]

Soros, George. 2012. The Tragedy of the European Union and How to Resolve It [online] dalam http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/sep/27/tragedy-european-union-and-how-resolve-it/ [diakses 23 Juni 2015]

US News. 2012. Should Greece Leave the Eurozone? [online] dalam http://www.usnews.com/debate-club/should-greece-leave-the-eurozone [diakses 23 Juni 2015]

Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

EKONOMI POLITIK INDONESIA

POROS MARITIM SEBAGAI POLITIK EKONOMI BARU INDONESIA

Oleh: Anjar Nugroho SB

 

Pendahuluan

            Poros maritim adalah istilah lama yang muncul kembali menjadi bahan pembicaraan publik akhir-akhir ini. Pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2015 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), semakin mempopulerkan istilah poros maritim, “kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu”. (Kurniawan and Muhamad, 2014)

Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dilintasi garis khatulistiwa, terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan pperairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi menambah luas wilayah laut yuridiksi nasional menjadi 5,8 juta kilometer persegi. (Suhartono, 2012: 1)

Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Idonesia telah mempunyai jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain di dunia. Di samping itu nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti serta kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan bangsa.

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia sesungguhnya merupakan keharusan karena hal itu akan mendorong meningkatkan kesejahteraan bangsa, oleh karena itu diperlukan kemampuan maritim yaitu kemampuan ekonomi, politik, dan militer dari bangsa sendiri. Tulisan singkat ini mencoba membahasapa saja yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam upaya menuju poros maritim dunia.

Indonesia Menuju Negara Maritim

            Paling awal adalah memahami pengertian negara maritim, mengingat adanya pandangan bahwa meskipun Indonesia memiliki sejumlah prasarat untuk menjadi kekuatan maritim, sebagaimana ditetapkan oleh para ahli strategi maritim seperti Alfred Thayer Mahan dan Geoffrey Till, akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum menjadi negara maritim. Status Indonesia barulah sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 pada 16 November 1994. (Motik dan Djalal, 2011: 33)

Pakar Hukum Laut Hasyim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanafaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis (Motik dan Djalal, 2011: 40). Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya.

Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau launya sangat sedikit tetapi mampu memanfaatkan laut tersebut untuk kepentingannya, misalnya Singapura. Negara Belanda yang lautnya sangat kecil menjelajahi Samudera Hindia dan menjajah Indonesia hingga ratusan tahun. Indonesia, menurut Hasyim Djalal, adalah negara kepulauan yang kini sedang menuju kembali atau bercita-cita menjadi negara maritim karena di masa lalu pernah menjadi negara maritim seperti di jaman Brawijaya atau Majapahit.

Ini berarti, jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, terlebih dahulu Indonesia harus berupaya menjadi megara maritim. Untuk menjadi negara maritim, menurut Hasyim Djalal, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan ruang lautnya, antar lain: mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya; mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia; mampu menghapus praktek ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya; mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya; mampu menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia; mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut Internasional.

Laksamana TNI (Purn) Agus Suartono, Mantan Panglima TNI, menyatakan jika Indonesia ingin menjadi poros maritim, maka harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyediaan tempat berlabuh yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang akan beristirahat atau perbaikan
  2. Penyediaan pelabuhan bungkar muat yang efisien
  3. Penyediaan galangan kapal yang mumpuni
  4. Penyediaan pelayanan pengisian bahan bakar dan air tawar yang kompetitif
  5. Penyediaan sistem informasi yang cepat dan terkini
  6. Dukungan manajemen yang efektif dan handal.
  7. Menghadirkan keamanan laut yang memadai untuk menjaga keamanan perairan laut dari berbagai tindak pelanggaran hukum. (Suhartono, 2012: 3-4)

Tantangan Pembangunan Maritim

            Untuk menjadi negara atau poros maritim, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan yangng muncul selama ini. Yang paling penting harus diantisipasi adalah permasalahan keamanan maritim kawasan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan samudera Pasifik dan Hindia, dimana sebagaian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia, membuat Indonesia tidak bisa mengabaikan permasalahan keamanan kawasan yang terkait dengan maritim.

Perubahan iklim global juga harus mendapat perhatian untuk diantisipasi. Hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) memprediksi bahwa tahun 2030 sekitar 2000 pulau-pulau kecil Indonesia akan tenggelam. Berikut terjadinya erosi dan berkurangnya lahan pesisir, kerusakan ekosistem, intrusi air laut, menurunnya kualitas air, dan tingginya kerentanan kerusakan bangunan pantai. (Muhamad: 2014: 2)

Sarana infrastruktur untuk mendukung negara maritim masih menjadi problem yang harus segera diperbaiki. Kondisi pelabuhan di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Word Economy Forum melaporkan, kualitas pelabuhan Indonesia hanya mendapatkan nilai 3,6 atau peringkat 103 dari 142 negara. Dan dari 134 negara, menurut Global Competitiveness Report 2010-2011, daya saing pelabuhan Indonesia hanya berada di urutan ke-95 (Muhamad, 2014: 3).. Akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan dan sistem logistik, Indonessia mengalami potensi kerugian ekonomi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu lalu lintas tersibuk di dunia. Lemahnya pengelolaan logistik juga memperdalam jurang kesenjangan kawasan Timur dann Barat Indonesia.

Perairan Indonesia yang sangat kaya sumberdaya perikanan menjadi target-target bagi ribuan kapal setiap tahun untuk melakukan praktek kegiatan perikanan ilegal (illegal fishing). Kerugian ekonomi bagi Indonesia akibat kegiatan yang melibatkan tidak kurang dari 10 negara tetangga diperkirakan lebih dari Rp. 100 trilyun setahun. Disamping praktek perikanan ilegal, ternyata praktek perijinan kapal ilegal (illegal licensing) juga sangat marak di Indonesia. Praktek illegal licensing tersebut dilakuukan terhadap ribuan kapal yang melakukan aktivitas di laut Indonesia, seperti laut Arafura, laut Aru, laut Banda dan lain-lain. Praktek perikanan merusak (destructive fishing) menggunakan bom, bius, trawl juga semakin marak (Forum Maritim Hebat, 2014: 1-2). Hal-hal seperti ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia untuk menuju Indonesia sebagai negara maritim atau poros maritim dunia.

Arah, Fokus dan Prioritas Pembangunan Maritim

Potensi nilai total ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mencapai lebih dari 1 trilyun dollar AS, tentu merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam aspek pembangunan ekonomi dan politik Indonsia (Koran Tempo, 5 Oktober 2013). Untuk itu, dibawah ini akan dielaborasi beberapa prioritas pembangunan/perhatian yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Forum Maritim Hebat, 2014).

Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan menjadi lumbung ikan. Laut Indonesia menyediakan sumber pangan yang melimpah; ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatiif dan obat-obatan bagi masyarakat. Laut Indonesia juga berpotensi menghasilkan komoditas sederhana, garam yang melimpah ruah. Dengan posisi di 3 besar untuk perikanan tangkap dan budidaya, tidak sulit bagi Indonesia untuk menjadi lumbung ikan dunia. Dalam ranah ini pula Indonsia juga perlu mendorong pola perikanan berkelanjutan dan membangun siistem logistik perikanan.

Kedua, mengembangkan energi matahari, angin dan arus laut. Sektor energi di Indonesia mengalami masalah serius, karenna laju permintaan energi di dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan energi. Potensii energi berbasis matahari, angin (bayu), dan arus laut sangat besar namun belum mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000-an pulau besar dan kecil, upaya memenuhi target listrik di seluruh wilayah di Indonesia melalui pendekatan konvensional, mampir mustahil dilakukan. Padahal penduduk yang bermukim di pulau-pulau tersebut juga punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas tersebut.

Ketiga, Melakukan restorasi dan rehabiltasi ekosistem dan mendukung upaya konservasi laut. Mengembangkan praktek dan strategi konservasi laut berskala lokal, nasional dan regional yang memungkinkan mendukung status keamanan biodiversity dunia.

Keempat, mengembangkan industri perkapalan/maritim, jasa maritim dan obat-obatan. Saat ini sistem perkapan Indonesia masih dikuasai asing. Pengembangan teknologi perkapalan, sistem rantai pasok, mengembangkan sistem galangan kapal dan pelabuhan, dan sistem menejemen perkapalan, perlu dilakukan, sehingga kapal yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Pengembangan bioteknologi kelautan saat ini sangat tergantung sekali dengan inport bahan baku produk kelautan berteknologi tinggi, dimana laut Indonesia sebenarnya menyediakan semua bahan-bahan tersebut. Kedepan, perlu sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung hilirisasi hasil riset kelautan guna mendukung pengembangan industri farmasi dan obat-obatan.

Kelima, pembenahan transportasi laut dan reformulasi sistem logistik (Tol Laut). Keberadaan transportasi maritim, pembangunan dan penataan pelabuhan, perlu didukung dengan sistem pengelolaan dan perencanaan yang emmadai. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan terpadu dalam reformasi dan reformulasi sistem logistik Indonesia. Aspek Keamanan dan keselamatan pelayaran juga penting untuk diperhatikan sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut Indonesia diselimuti awan gelap dengan banyaknya kasus tenggelamnya kapal dan tabrakan di laut.

Keenam, Pengelolaan pulau-pulau terluar, termasuk di dalamnya melakukatan tata ruang laut, pengawasan alur laut kepulauan Indonesia dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Kesemuanya ini untuk mendukung sistem kelola laut yang baik dan mendayagunakan potensi pulau dan laut Indonesia.

Ketujuh, melakukan diplomasi ekonomi maritim (Muhamad, 2014: 7-9). Saat ini, tidak ada satu negarapun yang tidak mengutamakan diplomasi ekonomi. Semua hubungan antarnegara pada akhirnya berujung pada hitung-hitungan ekonomi. Diplomasi ekonomi diharapkan dapat menopang upaya pemerintah menciptakan perekonomian nasional yang lebih mandiri dan kompetitif. Diplomasi ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong penguatan investasi asing yang dapat menunjang pembangunan di bidang kelautan maupun meningkatkan daya dukung infrastuktur kelautan.

Penutup

Ketika poros maritim dunia akan menjadi tujuan Indonesia, maka terbelih dahulu Indonesia berupaya dan memperkuat statusnya ke arah negara maritim. Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan nasional. Indonesia harus membangun sistem menejemen kelautan yang kuat dengan menyediakan pula sara dan prasarana yang diperlukan. Disamping itu juga harus peduli dan merespon berbagai permasalahan keamanan maritim yang mengancam kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Diplomasi ekonomi maritim juga perlu menjadi perhatian dalam uapaya untuk mendukung pencapaian Indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia, antara lain dengan mengkonsolidasikan semua kerjasama internasional yang dapat mendorong pemanfaatan semua potensi dan kekayaan alam laut Indonesia.

REFERENSI

Forum Maritim Hebat, “Manifesto Maritim Hebat”, dalam http://dfw.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Manifesto-Maritim-Hebat-2014.pdf, diakses 29 April 2015

Motik, Candra dan Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim: 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, (Jakarta: Lembaga Laut Indonesia, 2011

Kurniawan, Budi and Muhamad, Dimas, “Defining Jokowi’s Vision of Maritime Exis”, dalam The Jakarta Post, 21 Oktober 2014

“Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia US Dollar 1,2 T” dalam Koran Tempo, 5 Oktober 2014

Simela Victor Muhamad, “Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”, dalam Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November 2014

Suhartono, Agus, “Kedaulatan Maritim Indonesia”, dalam http://supplychainindonesia.com/new/wp-content/files/Kedaulatan_Maritim_Indonesia.pdf, diakses tanggal 29 April 2015

Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

DUNIA ISLAM

DAYA TAHAN ISRAEL DALAM MENGATASI BANGSA ARAB

Oleh: Anjar Nugroho

 

Latar Belakang Permasalahan

Konflik Israel-Arab adalah konflik paling fenomenal di Timur Tengah sampai saat ini. Israel yang secara geografis negara kecil melawan beberapa negara Arab, khususnya yang berbatasan langsung dengan Israel, seperti Mesir, Yordania, Libanon, Syuriah dan Irak. Termasuk dalam konflik itu adalah konflik Israel dengan Palestina. Walaupun negara kecil, akan tetapi secara faktual, Israel menunjukkan diri sebagai negara kuat yang sulit untuk dikalahkan sampai hari ini. Bisa jadi ini karena dukungan kuat dari Amerika Serikat dan Inggris terhadap Israel yang merupakan sekutu utamanya.

Konflik tersebut pada dasarnya merupakan konflik yang telah berakar ratusan tahun. Asal mula konflik tersebut dapat ditarik sejak tahun 1881, dengan adanya pertentangan yang terjadi antara gerakan Zionisme dengan nasionalisme Arab pada masa akhir abad ke-19. Zionisme merupakan sebuah gerakan masyarakat Yahudi yang ingin kembali dan memperoleh ‘tanah asli’ mereka.

Melawan negara-negara Arab, Israel menunjukkan diri sebagai negara yang sangat kuat. Berbagai perang terbuka, seperti Perang Enam Hari pada tahun 1967, Perang Ramadhan (Yom Kippur) antara Israel melawan Mesir dimenangkan secara telak oleh Israel. Bahkan dalam Perang Enam Hari telah menenggelamkan kharisma Ghamal Abdul Nasser (Presiden Mesir) sebagai tokoh utama negara-negara Arab. Tak pelak kejadian itu membuat negara-negara Arab dalam posisi mentalitas yang sangat rendah. Begitu pula dalam peran Libanon tahun 1982, Israel memeperoleh kemenangan. Hanya peran PBB yang kemudian meredakan konflik itu dalam sementara waktu.

Kekuatan politik dan militer Israel memang tidak ada yang menandingi di kawasan itu sampai hari ini. Apalagi dengan dukukungan Amerika Serikat, Israel semakin superior. Walau demikian perlu dikaji secara lebih mendalam, bagaimana Israel bisa membangun kekuatan militer yang kuat dan mampu melakukan negosiasi sehingga Amerika Serikat sebagai negara adi daya bersedia menjadi sekutu utamanya. Dan yang lebih menarik untuk dikaji adalah, bagaimana negara-negara Arab yang secara kuantitatif jumlahnya banyak, serta mereka memiliki kekuatan “minyak” yang sebenarnya bisa digunakan untuk melawan Israel. Tetapi memang faktanya negara-negara Arab tidak begitu kompak ketika melawan Israel, khususnya Arab Saudi yang nota benenya adalah sekutu Amerika Serikat juga.

Berbagai Pihak yang Terlibat

Banyak negara yang terlibat dalam konflik Israel-Arab. Israel berada dalam posisi melawan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya. Keterlibatan negara-negara Arab lainnya semakin meneguhkan langengnya konflik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat dan sekutunya (khususnya Inggris) memposisikan diri sebagai pendukung utama Israel. Di bawah ini akan diuraikan keterlibatan negara dan pihak dalam konflik Israel-Arab.

  1. Negara/pihak yang terlibat perang secara langsung dengan Israel

Negara yang pernah terlibat perang secara langsung dengan Israel adalah Mesir, Yordania, Suriah, Libanon dan Iraq. Bagaimana keterlibatan negara-negara tersebut dalam perang melawan Israel akan diuraikan kemudian.

  1. Negara yang diposisikan sebagai musuh oleh Israel karena mendukung negara/pihak yang terlibat konflik dengan Israel.

Iran sampai hari ini diposisikan sebagai musuh utama oleh Israel karena mendukung perjuangan palestina dan para pejuang Hisbulloh di Libanon dan Yordania yang selalu merepotkan Israel. Iran oleh Israel sangat diperhitungkan karena

  1. Negara yang mendukung Israel

Amerika dan Inggris adalah dua negara yang sangat getol mendukung Israel sampai hari ini melawan negara-negara/pihak yang berkonflik dengan Israel.

  1. Negara yang secara tidak langsung berkonflik dengan Israel

Arab Saudi, Kuwait, Aljazair, Sudan adalah negara-negara yang tidak secara langsung melawan Israel akan tetapi pernah melakukan gerakan mendukung negara-negara yang berkonflik dengan Israel dengan alasan solidaritas sebagai sesama negara Muslim.

  1. Para pejuang Palestina

Panyak faksi di Palestina yang memperjuangkan eksistensi dan kemerdekaan bangsa Palestina. Yang paling awal dan sangat populer adalah PLO (Palestine Liberation Organization). PLO sendiri terdiri atas banyak faksi, diantaranya yang terbesar adalah FATAH. Pada perkembangan berikutnya faksi-faksi lain di luar PLO/FATAH yang berjuangan melawan Israel antara lain HAMAS, Jihad Islam dan Brigade Intifadah al-Aqsha.

Berbagai Proses Kemunculan, Perkembangan dan hasil Mutakhir

Asal mula konflik orang-orang Yahudi/Israel dengan Arab/Palestina dapat ditelusuri dari munculnya keinginan orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara di bumi Palestina setelah selama lebih kurang 1.800 tahun menjadi bangsa yang tersebar di beberapa negara Afrika, Amerika dan Eropa. Gerakan tersebut mereka wujudkan dalam suatu gerakan nasionalisme Yahudi yang muncul pada abad ke-19. Secara resmi gerakan ini lahir pada saat diselenggarakan Kongres Zionis Internasional di Basel, Swiss, tahun 1897.

Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben Guorion (salah satu pemimpin Zionis) mengumumkan kemerdekaan Israel di tanah Palestina yang menandai konflik Israel-Arab. Proklamasi tersebut segera mendapat reaksi negara-negara Arab sekitarnya, yaitu: Mesir, Libanon, Yordania, Suriah, dan Irak. Lalu negara-negara Arab tersebut menyerang Israel. Serangan di tahun 1948 ini menandai Perang Israel-Arab I. Akan tetapi, walaupun Israel dikeroyok oleh beberapa negara Arab, karena negara-negara Arab kurang persiapan pada akhirnya terpaksa menandatangangi perjanjian gencatan senjata dengan Israel.

Perang Israel-Arab II dikenal sebagai perang Suez terjadi pada tahun 1956. Perang ini disebabkan oleh rencana Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, untuk menasionalisasi Terusan Suez yang pada waktu itu dikelola bersama perusahaan Inggris dan Perancis. Tentu rencana ini ditentang oleh Inggris dan Perancis. Israel kemudian memanfaatkan kesempatan untuk bersama-sama Inggris dan Perancis menyerang Mesir. Konsekwensi dari perang ini adalah semenanjung Sinai dikuasi Israel, walaupun kemudian Israel dipaksa mundur dari semenanjung Sinai karena kecaman Amerika Serikat.

Kelanjutan dari perang Israel-Arab II adalah Perang Israel-Arab III pada tahun 1967. Perang ini diawali dengan provokasi Mesir dengan mengusir PBB dari Sinai dan pembentukan persekutuan militer negara-negara Arab (Unified Arab Command) yang terdiri dari Surian, Yordania dan Irak dengan Mesir sebagai pemimpinnya. Israel menanggapi itu dengan menyerang terlebih dahulu trehadap Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak serta menghancurkan hampir semua kekuatan senjata negara-negara ini pada 5 Juni 1967. Perang yang hanya berlangsung 6 hari ini membawa perubahan yang dramatis bagi pihak Arab maupun Israel. Dari pihak Arab, nasib bangsa Arab/Palestina menjadi semakin terpuruk. Dari pihak Israel, akibat perang ini wilayah negaranya bertambah 25%.

Mesir yang kehilangan Semenanjung Sinai dan Suriah yang kehilangan dataran Tinggi Golan dalam perang 1967 menginginkan wilayah itu diperoleh kembali. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 1973 atau bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan dan Yom Kippur (hari penebusan dosa bagi agama Yahudi), Mesir dan Yordania melakukan penyerangan mendadak terhadap Israel. Berkat bantuan Amerika dan para sekutunya yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization), Israel dapat melumpuhkan Mesir dan Yordania.

Walau kalah, Mesir mendapat apresiasi dari negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi. Bentuk apresiasi itu adalah kesepatan negara-negara Arab untuk melakukan embargo minyak teradap negara-negara yang terlibat membantu Israel. Tapi sangat disayangkan, kekompakan negara-negara Arab melawan Israel dinodai dengan kesediaan Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat berunding dengan Israel dan Amerika Serikat, dalam Perjanjian Camp David pada September 1978. Hasil utama perjanjina ini adalah Israel mundur dari seluruh Semenanjung Sinai, sebagai imbalannya Mesir mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat.

Perang Israel-Arab V terjadi pada 6 Juni 1982, ketika 40.000 pasukan Israel dibantu Amerika Serikat menyerbu Libanon Selatan. Tujuannya adalah menghancurkan kekuatan PLO yang bermarkas di Libanon. Tujuan ini tercapai karena PLO segera meninggalkan Linanon Selatan sebelumnya menutup Markas Besarnya di Tripoli. Setelah Perang 1982, tidak ada lagi deklarasi prang Israel-Arab, kecuali serangkaian tindakan-tindakan kekerasan antara kedua belah pihak.

Pada November 1991, dipelopori oleh Presiden Amerika Goerge Bush bersama dengan Uni Soviet, menyelenggarakan Konferensi Perdamaian di Madrid. Dari pihak Arab yang diajak adalah: Mesir, Libanon, Yordania, dan Pihak Palestina. Perkembangan penyelesaian konflik Israel-Arab mencapai tingkat kulminasi pada 13 September 1993, ketika Ketua PLO, Yasser Arafat dan PM Israel, Yitzak Rabin, disaksikan oleh Prsiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Raja Hussein dari Yordania menandatangi Perjanjian Oslo. Berikutnya juga ditandatangani Perjanjian Camp David pada Juli 2000.

Kaum yahudi ekstrim yang kebanyakan merupakan imigran dari Eropa Timur ini tidak bisa menerima pembagian Jerusalem untuk Palestina dan Israel. Mereka memandang Jerusalem adalah kota suci Yahudi yang harus dikuasai Israel dan menjadi ibu kotanya. Kelompok ini menentang perjanjian Oslo. Yigal Amir, aktivis radikal sayap kanan yahudi ortodoks menembak mati Yitzak Rabin pada 4 November 1995. Shimon Perez, menteri luar negeri Israel pada saat itu ditunjuk menggantikan Rabin.

Dengan kematian Rabin masa depan Palestina yang hampir menemui titik terang kembali suram. Netanyahu yang kemudian terpilih menjadi perdana Menteri Israel dengan dukungan dari partai sayap kanan radikal berusaha menggagalkan dan menggerogoti isi kesepakatan Oslo serta menghalangi berdirinya negara Palestina merdeka. Bill Clinton akhirnya turun tangan dan mempertemukan kedua belah pihak hingga disepakatinya memorandum Wye River yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak dalam meneruskan proses perdamaian.

Walau sudah ada perjanjian-perjanjian antara Israel dan Arab/Palestina, akan tetapi dalam realisasinya sampai sekarang, masing-masing pihak masih mengingkarinya, baik Israel maupun negara-negara Arab/Palestina. Akhir desember 2008 Israel melakukan serangan udara ke wilayah Gaza dalam upaya melumpuhkan kekuatan Hamas dan dilanjutkan dengan serangan darat. Perang masih terus berlanjut dan ribuan korban telah jatuh.

Menyikapi konflik terakhir di wilayah gaza, negara-negara Arab berencana mengadakan konferensi darurat di Doha. Pertemuan ditujukan untuk menyatukan suara negara-negara Arab dalam menyikapi konflik yang terjadi. Namun Mesir dan Saudi memboikot pertemuan tersebut karena kehadiran Iran dan Syria (pendukung Hamas). Mesir dan Saudi takut pertemuan itu dimanfaatkan oleh Hamas dan dua pendukungnya (Iran dan Syria) untuk menyampaikan posisi garis keras yang akhirnya menghalangi langkah Mesir untuk melakukan upaya damai.

 

Analisis tentang Daya Tahan Israel Mengatasi bangsa Arab

  1. Pendekatan Koalisi dengan Negara Besar

Mengapa Israel mempunyai daya tahan yang tinggi dalam mengatasi bangsa Arab? Ini adalah pertanyaan yang dapat ditemukan jawabannya dalam beberapa analisis berikut ini. Salah satunya adalah dengan pendekatan bersekutu dengan negara yang lebih kuat/besar. Dalam hal ini Israel berhasil menjadi sekutu utama negara terkuat secara militer di dunia, yaitu Amerika serikat dan juga Inggris. Di bawah ini dipaparkan bagaimana Israel membangun aliansi dengan Inggris.

Penduduk arab dan yahudi membantu Inggris dalam perang melawan kesultanan Turki yang selama ratusan tahun menguasai seluruh wilayah Arab. Dalam hal ini orang arab lebih percaya kepada Inggris daripada kesultanan Turki yang muslim. Ketika wilayah Arab dikuasai oleh bani Abbasiyah, Umayah dan dinasti-dinasti lain yang juga korup dan bengis, mereka tidak merasa kekuasaan daulah-daulah tersebut sebagai penjajah karena mereka sama-sama arab. Begitu pula ketika diansti-dinasti arab menguasai Turki dan spanyol, mereka tidak pernah mengatakan itu sebagai penjajahan. Inilah diantara cara pandang yang zalim.

Bantuan tentara dan dana Israel kepada Inggris dalam perang dunia pertama membuat Lord Balfour mengeluarkan Piagam yang memberikan hak kepada kaum Yahudi untuk mendirikan sebuah negara di wilayah Palestina. Karena pertikaian yang terus berlangsung antara orang-orangArab dan Yahudi, dan tentu saja atas lobby zionis yang memang berencana mendirikan negara israel, PBB memutuskan dibentuknya dua negara Yahudi dan Arab di wilayah tersebut. Wilayah masing-masing negara ditentukan dari penguasaan tanah masing-masing kelompok.

  1. Pendekatan Achilles Heells: titik lemah.

Negara-negara Arab di sekitar wilayah tersebut tidak setuju dengan berdirinya negara Israel maupun palestina. Mesir menginginkan wilayah barat dari British Mandate of Palestine sebagai wilayahnya. Jordan menginginkan wilayah sebelah timur sebagai wilayahnya. Dengan demikian, yang pertama kali menghalangi berdirinya negara Palestina adalah orang arab, bukan orang Israel.

Orang-orang arab menganggap bani Israil tidak berhak tinggal dan mendirikan negara di wilayah tersebut. Mereka menolak berdirinya negara Israel sekaligus juga tidak menginginkan adanya negara Palestina. Koalisi arab justru menginvasi wilayah Palestina dan mengepung Israel. Israel berhasil memukul mundur mereka. Wilayah Israel menjadi semakin luas karena perang tersebut. Israel dan koalisi arab setuju gencatan senjata. Koalisi arab juga mengakui perluasan wilayah Israel tersebut pada tahun 1949. Jadi meluasnya wilayah Israel dari batas yang ditentukan oleh PBB itu diakui oleh koalisi arab. Hal tersebut dikarenakan kesalahan koalisi arab sendiri yang melakukan invasi dan serangan.

Di sini patut diajukan sebuah pertanyaan (pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh orang Israel); kalau orang yahudi dianggap tidak berhak tinggal dan mendirikan negara di wilayah Israel yang sekarang, Bisakah orang arab menunjukkan satu saja tempat lain di dunia ini yang lebih layak dan lebih memiliki hubungan sejarah dengan bani Israil serta lebih tepat untuk mendirikan negara Israel? Ada beberapa tempat selain Israel yang ada sekarang ini yang mempunyai hubungan sejarah dengan bani Israil. Di antara tempat itu adalah Mesir, karena Nabi yusuf dan bani Israil lama tinggal di Mesir. Tempat lainnya adalah Madinah dan Khaibar. Tentu saja orang arab tidak bisa menyebutkan satu tempatpun di dunia yang lebih layak ditinggali dan lebih punya hubungan sejarah dengan bani Israil. Orang arab juga tidak akan mungkin menunjuk Mesir atau Madinah. Pada titik inilah bangsa Arab tidak bisa melakukan apa-apa ketika beradu dengan Israel, karena Israel telah “menyerang” mereka pada sisi yang paling lemah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

  1. Gresh dan D. Vidal, The Midlle East, War Without End, London: Lewrence and Wishart, 1988

Beinin, Joel  dan Lisa Hajjar, “Palestine, Israel, and the Arab-Israeli Conflict: A Primer” dalam Middle East research and Information Project, hal. 3 diakses dari https://www.lsa.umich.edu/UofM/Content/complit/document/Arab%20Identity%20Panel%20Readings.pdf pada 25 April 2015

Brenner, Michael  dan Shelley Frisch, Zionism: A Brief History, (New Jersey: Markus Wiener Publishers, 2003

Pipes, Daniel . “The Real History if Israel’s Founding, and Why It Matters” dalam National Review, edisi Juni 2011 (diakses darihttp://www.nationalreview.com/articles/270064/not-stealing-palestine-purchasing-israel-daniel-pipes pada 25 April 2015

http://dedirohmanu.blogspot.com/2013/10/sejarah-perang-arab-israel-perang-enam.html

Siti Muti’ah Setiawati, Irak di Bawah Kekuasaan Amerika, Dampaknya bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia, Yogyakarta: Pusat Pengkajian Masalah Timur Tengah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2004

Oleh: Anjar Nugroho SB | Oktober 3, 2014

Hizbul Wathan (HW)

REVITALISASI GERAKAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI:

MENYOAL HIZBUL WATHAN

 

Oleh : Anjar Nugroho, S.Ag., M.S.I.

  1. Pendahuluan

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan sebagai bagian dari gerakan kepanduan mempunyai peran yang sangat strategis untuk terlibat dalam proses pembangunan karakter generasi muda. Pelbagai problematika keummatan dan kebangsaan yang bersumber dari degradasi moral generasi muda adalah lahan kerja dan dakwah gerakan kepanduan HW. Sesuai dengan semangat Pandu HW yang selalu menanamkan sifat-sifat mulia atau ihsan di manapun berada. Semangat tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran semangat dan ide semata, akan tetapi bisa mewujud dalam sebuah gerakan sistematis dan terstruktur sehingga tujuan dan cita-cita kepanduannya dapat menjadi realitas yang historis.

HW di perguruan tinggi sejalan dengan semangat pendidikan tinggi menyeimbangkan antara pendidikan berbasis keilmuan (hard skill) dengan pendidikan berbasis karakter dan sifat-sifat kepribadian (soft skill). HW dalam konteks ini dapat memainkan peran dalam wilayah pendidikan sotfskill melalui pelbagai kegiatan dan aktivitas.

Dalam makalah ini mencoba untuk dielaborasi lebih dalam bagaimana Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dapat mengambil peran yang signifikan dalam proses pendidikan dan kaderisasi generasi muda untuk membangun kader-kader masa depan baik untuk persyarikatan maupun untuk bangsa yang unggul dan berkarakter. Lebih-lebih jika HW tersebut berada dalam wilayah perguruan tinggi yang mempunyai tanggung jawab menelorkan intelektual-intelektual yang nota benenya adalah para aktor perubahan sosial dan peradaban manusia di masa yang akan datang.

  1. Idealitas Kader Muhammadiyah

Dalam gerakan atau organisasi manapun, termasuk Muhammadiyah terdapat elemen penting yaitu pimpinan, kader dan anggota. Kader atau cadre (bahasa Perancis) berarti inti tetap dari suatu resimen. Kader adalah Sekelompok manusia (ummah, jamaah) yang terbaik karena terlatih ( dan terdidik) yang merupakan inti dan tulang punggung (kerangka) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen.

Menurut Prof. Dr.HM. Amin Rais (1995) menyatakan bahwa kader memiliki 2 (dua) pengertian pertama. Kader adalah Sejumlah manusia yang terorganisir secara permanen, yang menjadi soko guru dari kesatuan yang lebih besar Kedua .Kader yaitu kaum remaja atau kaum muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan dari oranganisasi yang bersangkutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana idealitas kader Muhammadiyah yang dimaksud. Beberapa rumusan normatif dari sumber-sumber otoritatif Muhammadiyah menjelaskan tentang sosok kader Muhammadiyah. Sosok ini tentu adalah makhluq imajiner yang mencoba diposisikan sebagai batas idealitas manusia unggul yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah melalui institusi dan kegiatan-kegiatan kaderisasi yang berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah.

Profil kader Muhammadiyah yang ideal minimal memiliki 4 (empat) kompetensi yaitu (1). Kompetensi keberagamaan (2) Kompetensi akademis dan intelektual, (3).Kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan dan (4) Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan:

  1. Kompetensi keberagamaan.

Kader Muhammadiyah membekali diri dengan pemahaman keagamaan yang lebih baik , dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Kemurnian aqidah (keyakinan berbasis tauhid yang bersumber pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang shahih dan maqbullah) yang membentuk keshalehan dalam kehidupan.

2) Ketaatan beribadah (senantiasa menjalankan ibadah mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnat tathawwu’ sesuai tuntunan Rasulullah) yang tahsinah (kemanfaatan dan fungsi) dari ibadah itu terpantul dalam kehidupan sehari-hari.

3) Keiklasan (melakukan sesuatu semata-mata karena Allah SWT) dalam hidup dan berjuang menegakkan ajaran Islam melalui Muhammadiyah.

4) Shiddiq (jujur dan dapat dipercaya) dalam hati, kata, dan tindakan.
5) Amanah (komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi) dalam mengemban tugas organisasi.

6) Berjiwa gerakan (semangat untuk aktif dalam Muhammadiyah sebagai panggilan jihad di jalan Allah)

  1. Kompetensi akademis dan intelektual

Kader Muhammadiyah yang ideal adalah kader yang memiliki intelektulitas yang dicirikan dengan nilai – nilai :

1) Fathonah (kecerdasan pikiran sebagai Ulul Albab) dalam berpikir, berwawasan, dan menghasilkan karya pemikiran.

2) Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju) dalam mengembangkan kehidupan dan menggerakkan Persyarikatan sesuai jiwa ajaran Islam.

3) Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran, dan tindakan.
4) Etos belajar (semangat dan kemauan keras) untuk selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya ilmu, serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan.

5) Moderat (arif dan mengambil posisi di tengah) dalam bersikap,berpikiran dan bertindak.

  1. Kompetensi social kemanusiaan dan kepeloporan.

Kader Muhammadiyah yang ideal peka terhadap permasalahan sosial umat, yang dapat dicirikan dengan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Keshalehan (perilaku yang baik) dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat luas.

2) Kepedulian sosial (keterpanggilan dalam meringankan beban hidup orang lain).
3) Suka beramal (gemar melaksanakan amal shaleh untuk kemaslahatan hidup).
4) Keteladanan (menjadi uswah hasanah [teladan yang baik] dalam seluruh hidup dan tindakan).

5) Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif, dan terampil membangun jaringan).

6) Inovatif (menemukan hal-hal baru) dalam mengembangkan kemajuan organisasi.
7) Berpikiran maju dan membawa Muhammadiyah pada kemajuan di berbagai bidang yang menjadi misi dan usaha gerakan.

  1. Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan.

Kader Muhammadiyah yang ideal memiliki semangat berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat dicirikan dengan nilai-nilai sbb:
1) Pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

2) Menempati posisi apapun dengan semangat iklas,berdedikasi,berprestasi, dan menghasilkan hal-hal terbaik.

3) Menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan Persyarikatan, umat, dan bangsa sebagai wujud menjalankan misi organisasi.
4) Berkomitmen dan menjunjung tinggi ideologi Muhammadiyah dan mampu bersikap tegas tetapi arif dalam membela serta menegakkan prinsip dan kepentingan Persyarikatan.

5) Mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah di atas lainnya dengan niat iklas dan berkhidmat.

  1. Idealitas Kader Bangsa

Sebelum berbicara tentang konsep ideal kader bangsa, perlu melihat dulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari melihat persoalan tersebut, maka pada akhirnya ketika berbicara tentang kader bangsa adalah manusia-manusia unggul dan berkarakter yang menjadi agen penyelamat bangsa yang mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsanya tersebut.

Di bawah ini adalah beberapa masalah pokok bangsa yang diringkas dari berbagai hasil survey, diantaranya adalah:

  1. Korupsi sebagai penyakit bangsa yang belum teratasi
  2. Ketidak Percayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan dan Penegak hukum
  3. Krisis ketidakpercayaan dan demoralisasi pada politikus di DPR
  4. Buruknya sistem birokrasi di pemerintahan mulai dari level paling bawah hingga ke atas
  5. Hancurnya Perekonomian Global yang sedikit berimbas pada perekonomian bangsa
  6. Permasalahan Korupsi Nazarudin dan beberapa elit Partai demokrat
  7. Masalah NARKOBA yang mengancam generasi produktif bangsa ini
  8. Angka Kemiskinan dan pengangguran yang masih besar
  9. Masalah kesejahteraan dan kesehatan yang masih mengancam khususnya HIV AIDS, malnutrisi (kurang gizi) dan kesehatan ibu dan anak
  10. Kekerasan dan pengabaian hak terhadap kaum lemah khususnya anak, perempuan dan kaum miskin
  11. Krisis kepemimpinan dan keteladanan.

Banyak pihak menyebut indonesia sebagai negara berkembang, namun sampai sekarang perkembangannya selalu terseok-seok, entah kapan benar-benar mampu berkembang ke arah yang lebih maju. Indonesia pernah menjadi macan asia, tapi itu dulu, ketika Indonesia menghalalkan segala cara, meraih pembangunan dengan meninggalkan aspek-aspek lingkungan dan kemanusiaan, ketika kesejahteraan hanya tampak sebagai kulit, sedang didalam tak lain dan tak bukan hanyalah kebobrokan.

Indonesia merupakan negara yang kaya, berbagai hasil bumi dan alam yang melimpah, namun kita tidak sejahtera, uang rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan masuk ke saku orang-orang tak bertanggungjawab, mereka tidak malu memakan yang bukan haknya. Korupsi telah mendarah daging dan sulit untuk diberantas.

Kemiskinan yang tinggi, banyaknya rakyat yang hidup dibawah garis kesejahteraan. Pengelolaan BBM yang tidak becus dan tidak transparan semakin memperburuk kondisi negara. Melengkapi deretan-deretan masalah bangsa Indonesia.

Bicara soal sistem pendidikan, mahalnya biaya untuk sekolah dan kuliah, ketidakberesan sistem semakin membuat rakyat dan bangsa ini lengkap dengan kebobrokan dan penderitaan. Lihat saja perbandingan yang cukup mengejutkan antara jumlah penduduk indonesia dengan orang-orang ahli yang dimilikinya. Belum lagi pengangguran yang merajalela, tingginya harga bahan pangan, menyebabkan kelaparan bagi saudara-saudara kita, hal tersebut tentu meningkatkan angka kriminalitas, makin merusak keamanan dan kestabilan negara.

Bicara soal alam Indonesia, Bencana alam yang muncul silih berganti, seolah telah menjadi masalah biasa bagi bangsa ini. Penanganan, pencegahan dan sosialisasi yang kurang, seolah tidak pernah berubah, masih sama saja, Indonesia masih belum mampu berbenah dan hal tersebut masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia.

Krisis kepemimpinan, minimnya jumlah pemimpin yang benar-benar mampu merubah dan memakmurkan negara ini, krisis akan kepercayaan terhadap pemimpin dan janji-janji mereka, seolah menjadi trauma tersendiri.

Siapakan kader bangsa itu? Kader bangsa dalah mereka yang menjadi bagian dari problem solver masalah bangsa. Mereka bukan manusia yang masa bodoh dengan bangsanya, hanya berdian diri ketika bangsanya sedang sakit, apalagi malah menjadi bagian dari masalah (the part of the problem).

Sehingga kader bangsa di sini adalah manusia unggul, menguasai ilmu dan teknologi, berkarakter dan berbudaya yang berbasis kepada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma’ruf nahi nunkar dengan pelbagai institusi dan lembaga dibawahnya adalah bagian dari mesin kaderisasi, apalagi institusi pendidikan Muhammadiyah yang merambah mulai dari tingkat TK (athfal) sampai perguruan tinggi.

Muhammadiyah yang institusi dan gerakannya kompleks itu secara implementatif dibantu oleh beberapa organisasi kader (otonom) diantaranya adalah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan. Adalah sangat wajar jika kemudian beban-beban kaderisasi oleh Muhammadiyah didistribusikan kepada organisasi-organisasi otonomnya termasuk HW.

  1. Peran HW

Domain kerja HW dalam konteks pembinaan kader Muhammadiyah dan Bangsa adalah komitmennya dalam membangun akhlaq dan moral serta karakter segenap lapisan generasi, khususnya generasi muda. Komitmen ini diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas baik kaderisasi formal maupun mapupun kegiatan lainnya yang menekankan pada aktivitas yang menyenangkan. Dalam hal ini HW berpendapat bahwa proses pendidikan itu tidak selamanya adalah sesuatu yang menjadikan peserta didik tersiksa dan penuh beban. Tapi sebaliknya, peserta didik bisa menikmati proses pendidikan itu dengan menyenangkan (learning by doing/playing).

Gerakan Kepanduan HW memiliki tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraannya, yaitu pengamalan aqidah Islamiah; pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam; dan pengamalan Kode Kehormatan Pandu. Prinsip dasar pertama dan kedua menunjukkan bahwa HW bergerak dalam pembinaan generasi muda muslim yang berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan dalam hal pengamalan Kode Kehormatan Pandu, menurut ART HW Pasal 33 ayat (1) dan (2), Kode Kehormatan Pandu merupakan jiwa, semangat, dan keterikatan sebagai Pandu, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, yang terdiri atas Janji dan Undang-Undang HW. Kode kehormatan juga merupakan landasan pembinaan anggota untuk mencapai maksud dan tujuan HW.

Janji Pandu diucapkan secara sukarela oleh calon anggota ketika dilantik menjadi anggota dan merupakan komitmen awal untuk mengikatkan diri dalam menetapi dan menepati janji tersebut. Sedangkan Undang-Undang Pandu merupakan ketentuan moral untuk dijadikan kebiasaan diri dalam bersikap dan berperilaku sebagai warga masyarakat yang berakhlaq mulia. Bagi Pandu Athfal, bunyi Kode Kehormatan Pandu Athfal adalah sebagai berikut:

Janji Athfal:

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh:

Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah.

Dua, selalu menurut Undang-Undang Athfal dan setiap hari berbuat kebajikan.

Undang-Undang Athfal:

Satu, Athfal itu selalu setia dan berbakti pada ayah dan bunda

Dua, Athfal itu selalu berani dan teguh hati.

Sedangkan Kode Kehormatan bagi Pandu Pengenal, Penghela, dan Penuntun adalah sebagai berikut:

Janji Pandu HW

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh:

Satu, setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang danTanah Air.

Dua, menolong siapa saja semampu saya.

Tiga, setia menepati Undang-Undang Pandu HW.

Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan

Undang-Undang Pandu HW:

  1. Satu, Hizbul Wathan selamanya dapat dipercaya.
  2. Dua, Hizbul Wathan setia dan teguh hati.
  3. Tiga, Hizbul Wathan siap menolong dan wajib berjasa.
  4. Empat, Hizbul Wathan cinta perdamaian dan persaudaraan.
  5. Lima, Hizbul Wathan sopan santun dan perwira.
  6. Enam, Hizbul Wathan menyayangi semua makhluk.
  7. Tujuh, Hizbul Wathan siap melaksanakan perintah dengan ikhlas.
  8. Delapan, Hizbul Wathan sabar dan bermuka manis.
  9. Sembilan, Hizbul Wathan hemat dan cermat.
  10. Sepuluh, Hizbul Wathan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Melalui ketiga prinsip dasar HW di atas, optimalisasi Gerakan Kepanduan HW dapat dilakukan guna mencapai maksud dan tujuannya. Optimalisasi itu memiliki pijakan yang jelas, yaitu nilai-nilai ke-Islaman dan nilai-nilai kepanduan, sehingga Kepanduan HW tidak melepaskan hakikatnya sebagai pandu muslim yang berjuang menegakkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Bagaimana konsep dan strategi pembinaan karakter dalam Gerakan Kepanduan HW? Sesuai dengan semangat strategi pembinaan karakter pada masyarakat, dapat dilakukan melalui keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang konduksif, dan integrasi dan internalisasi.

Demikian pentingnya keteladanan, sehingga Allah SWT menggunakan pendekatan            keteladanan dalam mendidik ummat-Nya dengan menurunkan nabi dan rasul-Nya        sebagai model yang harus dan layak dicontoh. Dalam konteks pembinaan karakter    pada diri pandu, siapa yang perlu memiliki teladan dalam pembinaan karakter baik?    Tentu saja para pembina memiliki andil besar dalam memberikan teladan yang baik            kepada para pandu. Selain itu, keteladanan mesti dimunculkan dari pihak sekolah,          keluarga dan masyarakat sekitar. Sebab tanpa dukungan semua pihak sulit rasanya     membina karakter baik pada warga negara muda.

Penanaman kedisiplinan pada para pandu dapat dilakukan melalui peningkatan      motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan, penegakan aturan (rule          enforcement), takut pada aturan bukan takut pada manusia, dan penerapan reward and            punishment. Upaya penanaman kedisiplinan dapat terus dilatih dan dibelajarkan             dalam setiap kegiatan pandu sehingga pandu terbiasa disiplin. Terkait dengan         pembiasaan, terdapat pernyataan yang menarik ”first, we make a habit, so our habit          make us”.

Suasana kondusif yang mendukung terbinanya karakter baik pada generasi muda merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari unsur sekolah (lembaga pendidikan), orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama antara sekolah (lembaga pendidikan) dengan orang tua dan sekolah (lembaga pendidikan) dengan lingkungan masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab kewenangan untuk melakukan pembinaan karakter, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semua komponen merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karakter.

Terakhir, melalui strategi integrasi dan internalisasi, guru, orang tua, pembina, atau masyarakat secara luas dapat menggunakan setiap kesempatan dan pada saat mengajarkan suatu subjek dalam topik tertentu untuk memasukkan dengan sengaja isi karakter yang relevan pada saat mengajarkan topik tertentu, misalnya kasih sayang, kepedulian, kejujuran, nasionalisme, kebersamaan, dan sebagainya.

 

  1. HW di Perguruan Tinggi

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dan Perguruan Tinggi berada dalam kepentingan yang sama untuk menanamkan karakter dalam proses pendidikan dan kaderisasinya. Keduanya mempunyai komitmen yang sama, walau dalam beberapa aspek mempunyai metode yang berbeda.

Ketika dalam kepentingan yang sama, yang perlu dilakukan oleh keduanya (HW dan PT) adalah menyatukan pandangan dalam kaitan dengan konsep karakter yang dikehendaki dan metode yang akan diterapkan dalam proses pendidikan dan kaderisasi. Keduanya bisa menjadi dua komponen yang komplementer untuk mewujudkan cita-cita bersama membentuk manusia berilmu dan berkarakter.

Proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas baik faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) dimana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Pembentukan karakter mahasiswa merupakan proses pendidikan yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak antara lain, keluarga, sekolah/kampus maupun masyarakat. Wadah dari pengembangan ini adalah keluarga, kampus dan masyarakat, serta lembaga formal maupun nonformal, termasuk di dalamnya HW.

Pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi, membantu manusia yang utuh, bermoral, bersosial, berkarakter, berkepribadi, berpengetahuan dan berohani. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu menuju kearah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter.

Untuk membangun bangsa yang berkarakter dimulai dari manusia yang berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur. Setiap individu dianjurkan untuk membangun karakter bangsa sesuai kapasitasnya, sebagai ilmuwan, pemimpin, hartawan maupun orang awam. Ada enam hal dalam membentuk karakter, yaitu kejujuran, keterbukaan, keberanian mengambil resiko, bertanggung jawab, memenuhi komitmen dan kemampuan berbagi.

Membangun karakter dikategorikan sebagai komponen “the hidden curriculum” yang pencapaiannya tergantung pada proses pendidikan pada substansi pendidikannya. Kebiasaan mahasiswa belajar akan mewarnai karakter mereka. Karakter tidak dapat diajarkan, akan tetapi diperoleh dari pengalaman, oleh karena itu harus dilatihkan. Kebiasaan sehari-hari dapat menghasilkan pengalaman belajar. Pembangunan moral dan karakter lebih efektif melalui dialogik dengan mendiskusikan kasus nyata yang diangkat melalui proses pelatihan itu. Proses dalam pendidikan terbuka kondusif untuk pembangunan karakter itu. Dan HW dapat berperan dalam hal ini. HW dengan pelbagai kegiatan baik indoor maupun outdoor bisa memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan internalisasi nilai-nilai melalui pengalaman (experiential learning).

Perguruan Tinggi membentuk insan akademis yang dapat melakukan learning by themselves atau belajar secara mandiri dengan melakukan self improvement serta mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan adanya pendidikan karakter yang diterapkan di Perguruan Tinggi maka diharapkan mahasiswa dapat merancang visi masa depan untuk diri sendiri, lingkungan, dan keluarga dan membentuk masyarakat madani yang kreatif dan inovatif. Pendidikan yang diberikan dari Perguruan Tinggi ini mengarahkan pada perjuangan mahasiswa untuk mendekatkan realita dengan kondisi ideal. Melalui kegiatan HW yang bernuansa pengabdian masyarakat, mendorong mahasiswa lebih menghayati kehidupan masyarakat, sehingga pengalaman seperti ini membantu mereka menjadi insan ilmiah yang membumi.

Nilai-nilai kepribadian dikembangkan di perguruan tinggi sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Hal yang menjadi tuntutan dunia kerja antara lain; integritas, inisiatif, motivasi, kerja sama dalam tim, etika kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen, mendengarkan, tangguh, fleksibel, komunikasi lisan, jujur, berargumen logis, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan pengembangan kepribadian mahasiswa secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat. Nilai-nilai yang demikian itu sudah melekat dalam kepribadian HW. Tinggal bagaimana implementasinya dalam kegiatan-kegiatan yang real.

Para mahasiswa yang melakukan studi di dalamnya harus memiliki kecakapan dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan serta mampu memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia) dapat dipandang sebagai wahana untuk membangun karakter mahasiswa, bukan sebatas mengajari nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang baik, tetapi menemukan cara melatih dan membiasakan karakter yang kuat, dan terpuji itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perguruan tinggi, HW mempunyai peran sangat penting dalam pengembangan karakter mahasiswa.

Dalam kaitan dengan pengembangan karakter dan kepribadian secara terstruktur dan sistemik di perguruan tinggi, dalam pembinaan pembelajaran dan kemahasiswaan akan sangat dibutuhkan tahapan yang jelas dan terukur dengan program yang sistemik dan berkesinambungan, yaitu :

  1. Tahap pertama, antara semester 1 sampai semester 3 adalah pembelajaran untuk pembentukan jati diri. Mengantarkan mahasiswa menemukan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki beragam potensi, sekaligus memiliki beragam kelemahan.
  2. Tahap kedua, antara semester 4 sampai 6, tahap pembelajaran dan pembimbingan untuk pembentukan daya kreasi dan inovasi mahasiswa. Proses pembelajaran dikembangkan untuk mempersiapkan, membangun suatu kondisi sehingga kreasi, kreatifitas dan daya inovasi mahasiswa dapat ditingkatkan dan mahasiswa berperan aktif dalam berbagai aktivitas belajar dan kegiatan kemahasiswaan.
  3. Tahap ketiga, antara semester 7 sampai 8 adalah tahapan pembelajaran yang lebih diorientasikan pada pembentukan dan pematangan jiwa kewirausahaan, kepemimpinan dan manajemen mahasiswa. Sehingga peningkatan karakter dan kepribadian mahasiswa lebih berfokus pada latihan kepemimpinan dan keterampilan komunikasi, berargumentasi secara ilmiah. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pembinaan pembelajaran bagi mahasiswa di kampus.

Kapasitas seseorang dapat ditentukan oleh akumulasi 2 fungsi yaitu kompetensi bidang ilmu (hard skills) dan karakter (soft skills), sehingga pengembangan karakter harus dimulai dari pelatihan soft skills. Pendidikan karakter adalah bagian dari pendidikan soft skills. Dengan adanya karakter yang kuat adalah kelebihan dan kekuatan seseorang, apabila tidak disertai dengan karakter yang baik, kelebihan dan kekuatan itu akan muncul sebagai kelemahan. Sebaliknya orang yang memiliki potensi sederhana tetapi karakternya luar biasa, maka dapat dipastikan dia memiliki potensi yang besar. Satu unsur penting yang sepertinya selama ini diabaikan dalam praktek pendidikan adalah metode keteladanan yang proposional. Keteladanan dianjurkan dalam rangka mengantar pendidikan yang mampu membentuk karakter mahasiswa.

[I] Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pimpinan PTM dan jambore Nasional Penuntun Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, tanggal 23 Agustus 2014, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Oleh: Anjar Nugroho SB | Oktober 3, 2014

Khutbah Idul Adha 1435 H

Mewaspadai Radikalisme Agama: Kasus ISIS

Puji syukur hanya milik Allah Sang Penguasa alam semesta, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas kasih-Nya kita masih dapat menikmati indahnya hidup dengan iman dan Islam. Kita mensyukuri iman dengan merawatnya dalam balutan istiqamah. Kita mensyukuri Islam dengan menjadikannya sebagai nafas dan pedoman dalam kehidupan kita.

Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Manusia pilihan, utusan sekaligus pemimpin umat manusia. Dengan bimbingannya, umat Islam dapat memahami dan mengamalkan Islam secara otentik, karena pada dasarnya, bimbingan Beliau adalah bagian dari wahyu Allah, bukan muncul dari pikiran manusia yang serba terbatas apalagi hawa nafsu yang sebagaiannya adalah batil.

Khutbah adalah sarana efektif untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, sehingga dalam kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan pesan-pesan Islam dalam rangka mencapai pribadi Muslim yang lebih baik. Pesan Islam yang universal, yang mengajarkan kebajikan abadi (hikmah khalidah) untuk kemashlahatan manusia dan alam semesta.

Kaum Muslimin Rahimakumullah,

Islam, sebagaimana tercermin dalam arti bahasanya adalah agama keselamatan. Kehadiran Islam di muka bumi ini, misi utamanya untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga kehidupan manusia menjadi sejahtera, damai dan makmur. Hal ini didukung beberapa informasi ayat al-Qur’an sebagai berikut:

Q.S. al-Anbiya: 107

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Q.S. an-Nahl: 89

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Q.S. al-Mujadalah: 22

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan1463 yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Kalau kita perhatikan firmah-firman Allah tersebut, semua mengarah kepada bentuk otentik Islam yang sangat cinta damai dan mengutamakan tujuan-tujuan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia secara universal. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan. Bahkan dalam dakwah pun, yang harus dikedepankan adalah hikmah (kebijaksanaan) dan mau’idhah hasanah (perkataan yang bersahabat) serta jika terpaksa harus ada perdebatan maka penyelesaiannya melalui jalur-jalur dialog yang bersahabat (wajadilhum billati hiya ahsan), sebagaimana dalam firmanNya:

Q.S. an-Nahl: 125

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah845 dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Tetapi mengapa masih tetap muncul dalam sejarah kehidupan Islam, wajah agama Islam yang keras dan intoleran?

Salah satu sebabnya adalah ada sebagian umat Islam yang lebih memilih memperdalami agama, namun tidak berdasarkan sumber yang otentik, ataupun ulama yang benar-benar memiliki pemahaman agama yang luas dan lurus (hanif). Terkadang sumber bacaannya adalah buku-buku terjemahan yang kurang dapat dipertangungjawabkan, menerima ilmu dari orang yang pemahaman agamanya sangat dangkal. Ahli kimia bicara agama, ahli matematika bicara agama, ahli membuat bom pun bicara agama.

Apa jadinya kesimpulan yang mereka keluarkan. Padahal al-Quran, tafsir, dan fiqh jihad memiliki karakteristik dan syarat-syarat yang sangat teliti dan khusus dan harus tepat sesuai fungsi dan kegunaannya. Hal itu sama saja, dengan apa jadinya jika seorang ahli agama berbicara kedokteran, berbicara pertanian, teknik mesin dan lain-lain.
Maka memahami sesuatu ilmu termasuk agama harus berdasarkan dari sumber dan ahlinya yang otentik, jika tidak penyelewengan-penyelewengan kesimpulan yang dijelmakan melalui aksi akan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri.

Faktor lain yang memunculkan radikalisme/terorisme adalah faktor ekonomi. radikalisme/terorisme yang belakangan ini marak muncul merupakan reaksi dari kesenjangan ekonomi yang terjadi di dunia”. Liberalisme ekonomi yang mengakibatkan perputaran modal hanya bergulir dan dirasakan bagi yang kaya saja, mengakibatkan jurang yang sangat tajam kepada yang miskin. Jika pola ekonomi seperti itu terus berlangsung pada tingkat global, maka yang terjadi reaksinya adalah terorisme internasional. Namun jika pola ekonomi seperti ini diterapkan pada tingkat Negara tertentu, maka akan memicu tindakan terorisme nasional.

Karena boleh jadi problem kemiskinan, pengangguran dan keterjepitan ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik, menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan terror.

Sangat tepat jika kita renungkan hadits nabi yang mengatakan, “Kaada al-Faqru an yakuuna Kufran”. Hampir-hampir saja suatu kefakiran dapat meyeret orangnya kepada tindakan kekufuran”. Bukankan tindakan membunuh, melukai, meledakkan diri, meneror suatu tindakan yang dekat dengan kekufuran.?

Faktor berikutnya adalah faktor politik. Saat praktek politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok-kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya.

Bukankan kita pernah membaca sejarah lahirnya garakan khawarij pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA. yang merupakan mascot gerakan terorisme masa lalu yang juga disebabkan oleh munculnya stigma ketidakstabilan dan ketidakadilan politik pada waktu itu. Sehingga munculah kelompok-kelompok yang saling mengklaim paling benar, bahkan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Tentu kita tidak ingin sejarah itu terulang kembali saat ini.

Salah satu gerakan radikal dalam Islam yang cukup menghebohkan adalah ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Hari-hari ini fenomena gerakan ISIS telah menyedot perhatian banyak orang. Ini karena ISIS yang awalnya fenomena yang terjadi jauh di wilayah Timur Tengah, ternyata sudah merambah dan mendapat banyak pengikut di Indonesia. Indonesia yang bersama Filipina pernah mendapatkan sebutan sebagai the forefront of al-Qaeda in the Southeast Asia, dengan fenomena ISIS ini, menghadapi gejala yang sama. Kelahiran ISIS sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan konflik rumit yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kawasan Irak dan Suriah.

ISIS sebagai sebuah gerakan lebih tepat dikatakan sebagai sebuah paham neo-Khawarij yang menganggap pemahaman di luar dirinya salah. Orang-orang Khawarij inilah yang pada zaman dulu tidak setia pada khalifah Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk membunuh Ali dan pemimpin Islam lainnya. Pada banyak hal, neo-Khawarij ini diidentikkan dengan al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang kemudian dilanjutkan oleh Ayman al-Zawahiri.

Sebagai neo- Khawarij, ISIS tampaknya tanpa ragu membunuh mereka-mereka yang tidak setuju dengan kelompoknya. Kita melihat ada juga ulama Suni di Irak yang menjadi korban ISIS. Begitu juga anak-anak dan para perempuan di sana.

Propaganda ISIS yang berhasil mengecoh banyak orang itu harus disikapi dengan tegas. Penafsiran jihad secara serampangan dan sepihak seperti yang dilakukan al-Zawahiri dan ISIS jelas merusak martabat dan jati diri Islam sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang. Itu juga mereduksi makna jihad yang sebetulnya anjuran untuk berbuat secara sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Allah dan menciptakan kebaikan di muka bumi ini.

Pembajakan makna jihad dengan mengajak menyerang, membunuh, membantai, dan menyiksa orang-orang yang di luar golongannya jelas-jelas merugikan Islam. Perbuatan kaum Khawarij dan neo-Khawarij yang membuat perpecahan dan pembunuhan ini sudah terbukti dalam sejarah Islam sejak zaman dahulu.

Meski fenomena ISIS ini oleh sebagian orang dianggap tidak terlalu membahayakan, jika dibiarkan begitu saja, tentu ia akan menjadi gerakan besar. Karena itu, kita semua bersama-sama dengan pemerintah harus bersikap tegas terhadap gerakan ISIS ini. Sikap tegas ini bukan berarti melakukan tindakan penyergapan seperti yang dilakukan Densus 88. Namun, sikap tegas ini berupa kita harus mengantisipasi secara dini terhadap organisasi- organisasi dan orang-orang yang berpotensi bergabung dengan ISIS.

Kita melihat bahwa ketika ISIS menjadi musuh bersama, ada beberapa organisasi yang juga sering melakukan kekerasan baik verbal maupun nonverbal terhadap kelompok lain juga turut mengutuk ISIS. Organisasi-organisasi itu perlu diperhatikan secara serius sebelum bermetamorfosis menjadi organisasi seperti ISIS ketika berjumpa dengan momentumnya seperti di Irak dan Suriah.

Yang juga penting, tentu saja kita semua melalui organisasi-organisasi yang selama ini telah terbukti komitmennya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU untuk melakukan kerja-kerja pencegahan terhadap penyebaran gerakan ISIS.

Ini adalah kerja bersama, kerja dakwah Islam dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam yang cinta kedamaian dan anti terhadap segala bentuk radikalisme atau terorisme. Seperti firman Allah:

Q.S. Ali Imran : 104

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam jalan-Nya yang lurus.

Oleh: Anjar Nugroho SB | Oktober 25, 2012

Teks Khutbah Idul Adha 1433 H.

MENELADANI IBRAHIM AS. UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERTAUHID DAN SEJAHTERA

Oleh: Anjar Nugroho

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ : اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ: يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ


Allahu Akbar, Allahu Akbar …

Kumandang takbir kembali membahana di seluruh pelosok dunia, menyambut hari akbar bagi ummat Islam, sebuah hari yang sarat dengan makna dan nilai. Inilah hari raya kurban atau Idul Adha yang pada tahun ini jatuh pada hari jum’at yang juga merupakan hari paling mulia (sayyidul ayyam) bagi ummat Islam. Untuk semua kenikmatan ini, sangat wajar jika kita mengucapkan syukur sambil memuji Allah SWT, Sang Khaliq Penguasa Alam Semesta, Yang Maha Kuasa dan Perkasa.

Tidak lupa pula, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan abadi, Muhammad Rasulullah SAW, yang gigih dalam memperjuangkan agama Tauhid, sebuah agama yang diwarisinya dari Bapak Tauhid, Nabi Allah Ibrahim AS.

Jama’ah shalat Ied yang berbahagia,

Di tengah-tengah kekhusyu’an kita menyambut Hari Akbar ini, fenomena di sekitar perlu kita renungkan dalam-dalam. Bangsa kita yang sudah lebih dari 67tahun merdeka, masih menyisakan masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita kemerdekaan, masih jauh dari harapan. Jumlah orang miskin dan pengangguran yang kian membengkak adalah gambaran statistik bahwa sebagian besar rakyat kita masih belum merdeka dari belenggu kesengsaraan.

Di tengah-tengah kondisi rakyat yang sengsara, dipertontonkan perilaku korupsi yang marak dilakukan dan tanpa basa-basi lagi. Triyunan rupiah raib di telan mulut-mulut serakah. Kejadian tawuran seolah menjadi budaya dalam masyarakat, yang terkadang dengan alasan pemicu yang amat sangat sepele. Budaya selingkuh juga kian menjadi trend, angka pengguguran kandungan di luar menikah sangat mencengangkan, pengguna narkoba tidak pandang bulu lagi, anak-anak tingkat sekolah dasar sudah banyak yang terjerumus. Angka kriminalitas juga mengalami peningkatan. Berita pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kerusuhan dapat kita saksikan setiap hari.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah….

Masyarakat kita memang sedang sakit, dan perlu mendapat perawatan intensif dalam ruang gawat darurat. Kita harus terpanggil untuk menjadi dokter dan perawat dalam ruang itu. Kita tidak boleh berdiam diri menyaksikan sakit bangsa dan masyarakat kita semakin parah. Untuk itu pada kesempatan Idul Adha kali ini, kita jadikan sebagai ajang muhasabah dan menyusun kekuatan secara jama’i dalam menghadapi tantangan umat di masa sekarang dan masa mendatang.

Idul Adha sarat dengan makna dan nilai yang perlu digali dan diaktualisasikan kembali. Idul Adha identik dengan kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya yang sangat relevan untuk diteladani. Ibrahim, sang bapak tauhid adalah Nabi ulul ‘azmi, nabi pilihan dan juga bapak dari para nabi-nabi setelahnya, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Meneladani Ibrahim adalah seruan al-Qur’an, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nahl: 120

 ”Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan)”

Uswah yang terdapat dalam pribadi Ibrahim juga difirmankan Allah dalam Q.S. al-Mumtahanan: 6

 “Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.”

Keteladanan apa yang kita peroleh dari Nabi Ibrahim? Ada banyak keteladanan Ibrahim yang terekam dalam al-Qur’an al-Karim. Ibrahim sendiri disebut dalam al-Qur’an sebanyak 121 ayat. Dari informasi 121 ayat itu, paling tidak ada empat sifat keteladanan dalam diri Nabi Ibrahim AS.

 

Jama’ah Ied yahdikumullah….

Keteladanan pertama yang bisa kita peroleh dari Ibrahim adalah keteguhan beliau dalam memegang prinsip, khususnya prinsip tauhid. Dalam menghadapi tantangan seberat apapun, termasuk saat dia berhadapan dengan bapaknya sendiri yang syirik, beliau sangat teguh. Kita perhatikan firman Allah dalam Q.S. at-Taubah: 114 berikut:

“Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.”

Dari ayat itu pula kita dapat informasi bahwa Ibrahim juga seorang yang lembut dan penyantun. Sikap keras dalam memegang prinsip tauhid, tidak lantas membuat sikap terhadap sesama manusia menjadi sedemian keras dan kaku. Hubungan baik dengan sesama manusia tetap dijaga, karena pada hakekatnya seorang nabi, dan mungkin juga seorang ustadz atau pemimpin ummat saat ini adalah pelayan masyarakat yang harus punya sikap lemah lembut.

Jama’ah shalat ied yang berbahagia….

Ibrahim adalah pejuang sejati yang tidak mempunyai rasa putus asa jika menghadapi tantangan yang berat. Kegigihan dalam perjuangan ini perlu ditiru mengingat tantangan dakwah Islam akhir-akhir ini juga menghadapi tantangan jaman yang kian berat. Firman Allah dalam Q.S. al-Anbiya: 51-66 menyuguhkan kisah keteguhan Ibrahim bahkan saat berhadapan dengan kekuasaan sekalipun. Ibrahim berprinsip, bahwa kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini tentu berbeda dengan kebanyakan para pemimpin ummat kita sekarang yang mudah menjual kebenaran untuk ditukar dengan kekuasaan dan uang. Karena keteguhan Ibrahim ini, kemudian Allah menyelamatkan Ibrahim dari hukuman api yang membakar, seperti tergambar dalam Q.S. al-Anbiyah: 69

“Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim”

Puncak keteladanan Ibrahim adalah kerelaan beliau mengorbankan apa saja untuk Allah SWT. Termasuk harus mengorbankan sang putra tercinta Ismail AS. Allah menggambarkan pengorbanan Ibrahim itu dalam sebuah dialog antara Ibrahim dengan Ismail yang terekam dalam Q.S. Q.S. ash-Shaffat: 102:

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

Walaupun kemudian di saat Ibrahim sudah bersiap hendak menyembelih Ismail, Allah menggantinya dengan seokor hewan sembelihan, seperti diinformasikan dalam Q.S. ash-Shaffat: 107:

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”

Pengorbanan sebenarnya adalah inti sebuah keberagamaan. Mustahil bisa beragama dengan baik, tanpa adanya pengorbanan. Walaupun secara tegas Allah menyatakan bahwa pengorbanan seorang hamba manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri dan kemashlahatan ummat manusia. Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta.

Jama’ah shalat Ied rahimakumullah….

Sungguh sulit kita temukan di tengah-tengah kita, muslim yang bisa mengorbankan apa saja demi untuk perjuangan Islam. Bahkan yang banyak adalah mereka berjuangan untuk kemakmuran dan kemuliaan diri mereka sendiri. Masih teringat di benak kita, betapa para politisi sebelum bertarung di pemilu mengobral janji setinggi langit, akan tetapi bisa kita saksikan sekarang, apa yang mereka perjuangkan untuk rakyat?

Semangat pengorbanan Ibrahim perlu kita kobarkan kembali. Sebuah semangat mengorbankan ego untuk mengedepankan loyalitas keummatan. Kita gambarkan semangat pengorbanan itu dengan menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha ini, sebagai simbol kecintaan kita kepada millah Ibrahim yang hanif. Hanya saja yang perlu kita ingat, bahwa menyembelih hewan kurban bukanlah pengorbanan yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah. Ini tercermin dalam firman-Nya Q.S al-Hajj: 37

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Hanya ketaqwaan yang akan sampai kepada Allah. Taqwa merupakan puncak pengorbanan seorang hamba kepada Sang Khaliq, karena taqwa mengehendaki kepasrahan total (islam) dan amal nyata yang kongkret (total actions) dalam realitas sehari-hari. Firman Allah yang panjang dalam Q.S. al-Baqarah: 177 mengambarkan sikap taqwa seorang hamba.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Demikian khutbah Idul Adha dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita mendapat kekuatan untuk bisa meneladani sikap dan sifat Nabi Allah Ibrahim AS, dalam rangka membentuk karakter ummat Islam untuk menghadapi berbagai masalah dan cobaan yang mendera masyarakat dan bangsa kita tercinta ini. Yang terakhir, mari kita berdo’a ke hadirat Allah SWT dengan hati yang khusyu’ dan penuh harap.

Oleh: Anjar Nugroho SB | Desember 2, 2009

Tajdid Pemikiran Islam

TAJDID PEMIKIRAN ISLAM ERA KLASIK SAMPAI MODERN

Oleh: Anjar Nugroho

Tajdid (pembaharuan) sering digunakan dalam konteks gerakan Islam modern, tetapi istilah ini juga memiliki akar pra-modern yang penting, bahkan bisa menelasar jauh pada masa awal sejarah Islam. Tajdid pemikiran Islam pra-modern biasanya berkaitan dengan tokoh pemurnian (reformator puritanikal) yang dipilih secara khusus untuk memperbaharui cita rasa iman dan model peribadatan kaum muslim. Abu Hamid al-Ghazali adalah contoh mujaddid pra Islam yang gigih melakukan kritik atas pembelokan dan sinkretisasi (percampurbauran) ajaran Islam oleh para filosof. Setelah itu kemudian muncul nama Ibn Taimiyah yang menolak setiap penggunaan logika dalam khasanah ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus menolak prantek-praktek ibadah yang tidak ada dasarnya dalam teks al-Qur’an dan hadist. Paham Ibn Taimiyah ini dihidupkan kembali oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab lima abad kemudian. Seperti Ibn Taimiyah, ia mengkritik keras dan cenderung mencela kaum mutakallimun, filosof dan sufi.

Mereka disebut sebagai mujaddid klasik karena langkah-langkahnya yang ingin memperbaharui ajaran Islam dari daki-daki sinkretisme, baik oleh paham rasionalisme khas para filosof yang cenderung hellenistik, maupun oleh paham tradisionalisme yang dianggap terlalu adaptatif terhadap tradisi dan budaya lokal.

Akan tetapi, tajdid yang telah mereka lakukan menimbulkan implikasi ketertutupan pintu ijtihad yang bagi sejarah Islam berarti pula era stagnasi (kemandegan) dan kejumudan. Untuk situasi ini, kemudian muncul tajdid era modern yang lebih bercita rasa reformasi yang dikawal diantaranya oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Khairuddin al-Tunisi, Abdurrahman al-Kawakibi dan banyak lainnya. Dorongan gerakan ini berpusat pada disadarinya bahwa masyarakat Muslim gagal mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. Dan kegagalan ini salah satu sebabnya adalah karena pintu ijtihad telah tertutup rapat-rapat.

Lepas dari model tajdid pemikiran Islam yang dikotomis antara mujaddid pramodern dengan mujaddid modern, secara garis besar sebenarnya terdapat dua aliran pembaharuan pemikiran Islam dalam sejarah Islam, yakni pembaharuan yang beraliran skripturalisme (ahlu al-hadits) dan yang beraliran liberalisme (ahlu ar-ra’yi). Dua aliran ini ketika dilacak akar geneologisnye ternyata sudah muncul pada masa shahabat dan mengemuka pula pada masa sekarang.

Jejak Tajdid Pemikiran Islam Era Klasik

Jejak tajdid pemikiran Islam klasik dapat dilacak dari warisan khasanah kelilmuan klasik (turats) yang kaya dengan varian dan bidang kajian. Turats itu dapat ditemukan dengan mudah di perpustakaan-perpustakaan Islam dan selalu dikaji (marja’) dalam tradisi intelektualisme Islam modern sekarang ini. Tetapi sebenarnya jejak tajdid itu dapat ditelusuri sejak awal Islam, walaupun tentu sulit untuk ditemukan warisan khasanah keilmuannya.

Pada era Sahabat, bisa diambil contoh tajdid pemikiran Islam yang dimotori Umar ibn Khattab saat ia dihadapkan pada kenentuan normatif nash dengan tuntutan realitas. Contoh pemikiran inovatif Umar kala itu adalah saat ia menjabat Khalifah kedua yang mengambil kebijakan untuk tidak membagikan tanah pertanian di Syiria dan Irak yang baru dibebaskan kepada tentara Muslim yang turut berperang, tetapi justru kepada petani kecil setempat, sekalipun mereka ini belum menjadi Muslim. Pemikiran Umar yang menjadi kebijakan Khalifah ini menimbulkan protes keras dari kalangan Sahabat yang lain. Dipelopori Bilal, sang Muadzin Nabi, banyak Sahabat menuduh Umar telah menyimpang dari al-Qur’an, yang menurut mereka, telah jelas menyatakan ke mana saja harta rampasan perang didistribusikan (Q.S. al-Anfal). Lagi pula Nabi sendiri telah pernah membagi-bagi tanah pertanian rampasan serupa itu kepada tentara, yakni tanah-tanah pertanian Khaibar setelah dibebaskan dari kekuasaan Yahudi yang memusuhi Nabi.

Contoh klasik lain yang dapat dikemukakan di sini adalah tindakan Umar yang melarang tokoh Sahabat Nabi menikah dengan perempuan Ahl- al-Kitab (Yahudi dan Nasrani), padahal al-Qur’an jelas membolehkan (Q.S. al-Maidah: 5). Umar tidak berpegang pada makna lahiriyah teks al-Qur’an itu, akan tetapi ia melihat dari perspektif sosio-politik umat Islam yang menurutnya jika perkawinan antar agama diijinkan, maka akan terjadi kasus-kasus penelantaran kaum Muslimah.

 Melihat contoh ini, sebagian ulama memandang bahwa apa yang dilakukan Umar adalah sejenis ijtihad politik (tasharruf siyasi), yang timbul karena pertimbangan kemanfaatan (expediency) menurut tuntutan zaman dan tempat.. Ijtihad Umar, betapapun menimbulkan kontroversi dikalangan Sahabat dan penilaian negatif pada era berikutnya, adalah langkah tajdid pada awal Islam sebagai upaya Umar melakukan kontekstualisasi ajaran Islam dalam sejarah. Umar tidak meninggalkan nash al-Qur’an maupun Sunnah, tetapi ia menggali semangat yang ada pada nash itu untuk diaktualisasikan kembali dalam konteks problem kekinian yang dihadapi umat Islam pada masa Umar. Dapat dikatakan Umar adalah mujaddid pemikiran Islam pertama dalam sejarah Islam.

Jangka waktu sekitar seratus lima puluh tahun sejak Umar melakukan tajdid al-afkar al-Islami, adalah masa banyak sekali diletakkan dasar-dasar perumusan baku ajaran Islam seperti yang dikenal sekarang. Selain munculnya ilmu kalam oleh kaum Mu’tazilah serta falsafah oleh adanya gelombang masuk Hellenisme, pada masa itu terjadi konsolidasi teologi mayoritas umat, yaitu ahlu as-sunnah wa al-jama’ah (aswaja). Epistemologi hukum Islam (fiqh) juga menemukan kerangka bakunya, berkat aktivitas intelektual para ulama besar fiqh, khususnya para Imam Madzab (Abu Hanifah, Anas ibn Malik, Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal).

Banyak yang menyebut, Abu Hanifah adalah pewaris tradisi rasionalisme Umar ibn Khattab. Ia memang sangat sedikit meriwayatkan hadis, karena Abu Hanifah sangat memperketat syarat-syarat penerima hadis. Kurangnya hadis pada masa Abu Hanifah karena ia tidak merasa puas dengan menyampaikan hadis saja, ia menguji hadis dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Madzab Hanafi adalah madzab yang frekwensi penggunaan akalnya lebih banyak. Akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum daripada hadis. Contoh kasus dalam hal ini adalah pemikiran Abu Hanifah tentang kedudukan wali dalam perkawinan. Menurut hadis, perkawinan tidak sah kecuali dengan melibatkan wali dan dua orang saksi. Tetapi Abu Hanifah mensyahkan perkawinan tanpa wali dengan pertimbangan bahwa Muslimah saat itu adalah perempuan-perempuan cerdas dan mandiri yang bisa mengurus dan menentukan nasibnya sendiri, termasuk kemandirian dalam memutuskan dengan siapa ia menikah.

Pada era klasik, pemikir teologi terkemuka yang sukses menempatkan ilmu kalam dalam bangunan intelektual Islam adalah Abu al-Hasan al-Asy’ari. Ia berhasil mengkonvergensi antara paham Jabariyyah dan Qadariyyah, antara dogmatisme kaum Sunni konservatif dengan rasionalisme sistem teologi kaum Mu’tazilah. Asy’arisme, seperti halnya ilmu Kalam pada umumnya, adalah produk intelektual orang Islam dalam upaya mereka memahami agama secara lebih sistematis, dalam bentuk “suatu faham teologis yang di bangun di atas metodologi skolastik dan Aristotelian”. Justru karena hakekatnya yang moderat, merupakan jalan tengah antara dogmatisme dan liberalisme, maka ilmu Kalam al-Asy’ari cepat menjadi sangat populer di kalangan umat Islam.

Tetapi, aktifitas intelektualisme dunia pemikiran Islam klasik, khususnya falsafah, sama sekali tidak berhenti dan tuntas dengan tampilnya moderatisme pemikiran teologi Asy’ariyah. Berbeda dengan ilmu Kalam yang merupakan intelektualisme memasyarakat (popular intelectualism), falsafah masih tetap merupakan aktifitas intelektual pribadi dalam suatu gaya yang elitis. Para filosof selalu memandang dirinya sebagai al-Khawwash (orang-orang khusus/spesial) yang berbeda dari kelompok al-Awwam (kaum kebanyakan). Dan justru saat al-Asy’ari sibuk mengkonsolidasi metodologi Kalamnya, falsafah memperoleh momentumnya yang baru dengan tampilnya Muhammad Abu Nashr al-Farabi.

Sebagai seorang filosof, al-Farabi adalah penerus tradisi intelektual al-Kindi, tetapi dengan kompetensi, kreatifitas, kebebasan berfikir (liberalisasi) dan tingkat kecanggihan (sofistikasi) yang lebih tinggi. Jika al-Kindi dipandang sebagai filosof Muslim pertama dalam arti yang sebenarnya, al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar epistemologi filsafat Islam. Maka setelah Aristoteles sang “guru pertama” (al-mu’allim al-awwal), al-Farabi dalam dunia intelektual Islam diposisikan sebagai “guru kedua” (al-mu’allim al-tsani).

 Setelah dunia falsafah mencapai puncak kejayaan pada masa al-Farabi dan Ibn Sina, tampil al-Ghazali (Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali), seorang pemikir yang dengan dahsyat mengkritik filsafat, khususnya Neoplatonisme al-Farabi dan Ibn Sina. Ia menulis karya polemisnya yang sangat besar dan abadi, Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Filosof) adalah, menurut ia sendiri, karena terdorong oleh gejala berkecamuknya pikiran bebas waktu itu yang banyak membuat orang Islam meninggalkan ibadah. Pada akhirnya, al-Ghazali berhasil memberi tempat yang mapan kepada esoterisme Islam dalam keseluruhan paham keagamaan yang dianggap sah dan ortodoks. Implikasinya, pasca Ghazali, umat Islam terkungkung dalam kamar sel nyaman Ghazalisme. Walaupun nyaman, tetapi kemudian mempunyai efek pemenjaraan kreatifitas intelektual Islam, yang konon sampai sekarang.

Tajdid Pemikiran Islam Era Modern

Gema tertupnya pintu ijtihad tidak menghalangi gelombang kesadaran umat untuk mendobrak pintu itu dan memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif berikutnya. Masih sejalur dengan tradisi pemikiran di era klasik, perkembangan pemikiran secara dikotomis menempati aras ahlu al-hadis dan ahlu ar-ra’yi, walau dalam konteks kekinian dua poros pemikiran itu telah menurunkan beraneka macam varian baru. Pada dasarnya mereka ingin tampil sebagai gerakan pemikiran alternatif dalam menghadapi perkembangan dunia yang kian modern.

Issa J. Boullata (2001) membagi pemikiran Islam modern menjadi dua kecenderungan, yaitu konservatif-tradisionalis dan progresif-modernis. Menurutnya, kelompok konservatif-tradisional adalah gerakan pemikiran yang memiliki pola pikir dengan frame klasik (salaf). Mereka sangat membanggakan kemajuan dan kejayaan Islam masa lampau, dan untuk membangun kamajuan dan kejayaan peradaban Islam masa mendatang, pemikiran Islam harus berbasis metodologi pemikiran Islam klasik (past oriented). Adapun kelompok progresif-modernis adalah gerakan pemikiran yang mengidealkan tatanan masyarakat Islam yang modern, dengan kata lain, gerakan pemikiran yang berorientasi ke masa depan (future oriented). Pola berfikir mereka tidak keluar dari frame metodologi Barat yang mereka klaim sebagai satu-satunya alternatif untuk membangun peradaban Islam modern. Gerakan pemikiran ini secara mayoritas diwakili oleh kalangan yang pernah belajar dan berinteraksi dengan pemikiran Barat.

Pemikiran Islam tradisional-konservatif lebih dikenal – dalam istilah Arab – sebagai kelompok ‘salafiyah’. Menurut ‘Abd al-Mun’im al-Hifni (1993), bahwa golongan salafiyah adalah mereka yang mengajak kembali kepada perilaku para ulama salaf (al-salaf al-shalihin), yaitu mereka yang hidup dalam tiga generasi pertama, yakni Sahabat Nabi SAW., Tabi’in dan Atba’ Thabi’in.

 Karakteristik pokok kelompok ini antara lain; pertama, argumennya harus jelas diambil dari al-Qur’an dan al-Hadis. Kedua, penggunaan rasio harus sesuai dengan nash-nash yang shahih. Ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa dalam konteks aqidah harus bersandar kepada nash-nash saja. Mereka mempercayai dan hanya menerima nash per se, karena itu yang bersumber dari Allah. Adapun rasio hanya berfungsi sebagai pembenar (tashdiq) dan saksi (syahid), bukan sebagai penentu (hakimi).

Tipologi kelompok ini diwakili oleh mayoritas pemikir keagamaan yang sangat committed kepada Islam sebagai doktrin seluruh aspek kehidupan. Kelompok ini percaya sepenuhnya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif untuk kebangkitan kembali sejarah kegemilangan kaum Muslim. Menurut kelompok ini, umat Islam harus kembali kepada ajaran asli Islam, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Usaha penyucian Islam dari ajaran-ajaran asing baik yang berasal dari dalam (bid’ah kaum Muslim) maupun dari luar (Barat dan modernitas) menjadi agenda utama untuk mencapai keaslian ajaran Islam (Ashlah al-Islamiyah). Kemunduran yang dialami kaum Muslim sekarang ini disebabkan jauhnya mereka dari ajaran Islam. Usaha Islamisasi untuk segala aspek kehidupan Muslim menjadi agenda utama. Dari masalah etika, tingkah laku secara individu maupun sosial, hingga ilmu dan landasan epistemologi yang akan diserap oleh mereka, harus diislamkan, agar seluruh gerak dan tindakan yang hendak dilakukan oleh kaum Muslim adalah Islamis. Sejarah Islam yang panjang terlalu suram untuk dijadikan model emulasi. Pemimpin dan khalifah pada zaman yang disebut era kegemilangan Islam tidak lebih dari kaum hedonistik yang identik dengan wanita, minuman keras dan cerita 1001 malam. Kalaupun ada jasa mereka, tidak lebih dari memasukkan unsur kebid’ahan Yunani lewat apa yang dinamakan falsafah. Dan kaum Muslim semakin menjauh saja dari ajaran asli Islam.

Secara umum, tipologi reformistik adalah kecenderungan yang meyakini bahwa antara turats dan modernitas kedua-duanya adalah baik. Masalahnya, bagaimana menyikapi keduanya dengan adil dan bijak. Adalah salah memprioritaskan satu hal dan merendahkan yang lain, karena, kalau mau jujur, kedua-duanya bukan milik umat Islam sekarang; turats milik orang lampau dan modernitas milik Barat. Mengambil satu dan membuang yang lain adalah gegabah, dan membuang kedua-duanya adalah konyol. Yang adil dan bijak adalah bagaimana mengharmonisasikan keduanya dengan tidak menyalahi akal sehat dan standar rasional, inilah inti dari reformasi itu.

Gerakan reformistik dalam dunia Isam modern telah dimulai dan disemai oleh para pemikir-pemikir Muslim rasionalis semenjak Rifa’at Tahtawi dan al-Tunisi. Puncaknya dalam diri Muhammad ‘Abduh. `Abduh adalah cikal-bakal gerakan reformis yang ada sekarang ini. Hanya, kecenderungan dikotomis untuk menjadi “kiri” atau “kanan” dalam madzhab ‘Abduh semakin intens dan kelihatan. Kelompok kiri penerus ‘Abduh semakin lama semakin kiri dan kelompok kanan juga terus semakin kanan, atau memutuskan diri sama sekali dari kerangka ajaran sang imam, alias menjadi fundamentalis.

Gerakan reformistik adalah proses evolusi madrasah ‘Abduh yang beraliran kiri; pada mulanya adalah ‘Abduh, kemudian Qasim Amin, kemudian ‘Ali ‘Abd al-Raziq, kemudian Imarah dan terakhir Hassan Hanafi. Semakin kemari semakin kiri, dan semakin jauh dari kerangka berpikir sang Imam. Kasusnya sama dengan kelompok kanan, semakin kemari semakin menjadi radikal (perhatikan mata-rantainya: dari ‘Abduh, kemudian Rasyid Ridla, kemudian Hassan al-Banna, dan terakhir Sayyid Quthb).

Kiri Islam lahir dari kesadaran penuh atas posisi tertindas umat Islam, untuk kemudian melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan pemikiran Islam tradisional agar dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan. Upaya rekonstruksi ini adalah suatu keniscayaan karena bangunan pemikiran Islam tradisional yang sesungguhnya satu bentuk tafsir justru menjadi pembenaran atas kekuasaan yang menindas. Upaya rekonstruksi ini diawali dengan menjaga jarak terhadap Asy’arisme, pemikiran keagamaan resmi yang telah bercampur dengan tasawuf dan menjadi ideologi kekuasaan, serta mempengaruhi perilaku negatif rakyat untuk hanya menunggu perintah dan ilham dari langit. Hassan Hanafi lebih welcome dengan Mu’tazilah versi Muhammad Abduh yang memproklamirkan kemampuan akal untuk mencapai pengetahuan dan kebebasan berinisiatif dalam perilaku. Juga melanjutkan apa yang dirintis oleh Al-Kawakibi dalam menganalisis faktor-faktor sosial politik untuk membebaskan dan memperkuat kaum muslimin. Dan Kiri Islam juga mewarisi kapabilitas Muhammad Iqbal dan upaya-upayanya dalam “Pembaharuan Pemikiran Keagamaan dalam Islam” (Reconstruction of Islamic Thoughts).

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.