Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2007

Bermadzab di era modern


BERMADZAB DI ERA MODERN :

MENJAWAB KEMODERNAN DENGAN AL-IJTIHAD AL-‘ILM AL-‘ASHR

Oleh : Anjar Nugroho

A. Pengantar

Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh fenomena di kalangan umat Islam yang menempatkan bermadzab dengan berijtihad pada posisi yang dikotomis. Sekelompok orang atau ulama yang tergolong bermadzab seolah tidak menyentuh praktik ijtihad. Sebaliknya, sekelompok orang atau ulama yang mengklaim dirinya sebagai pendukung ijtihad, seolah tidak pernah mempraktikkan model bermadzab (mengikuti ulama lain, taqlid atau ittiba’). Kelompok bermadzab dianggap sebagai pengikut masa lalu yang tidak menyentuk masalah kekinian. Sebaliknya, kelompok pendukung ijtihad dianggap a-historis karena mengabaikan khasanah pemikiran masa lalu. Untuk itu menurut penulis buku ini, adalah sangat penting untuk melakukan kajian kritis dalam rangka mengadakan redifinisi untuk keduanya (bermadzab dan berijtihad)

Penulis buku ini adalah Guru Besar Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Meraih gelar megister dan Ph.D-nya di University of Chicago, Amerika Serikat dalam bidang Islamic Studies dan sempat menjadi dosen tamu di McGill University, Montreal, Canada. Dia termasuk penulis produktif, buku-bukunya yang telah terbit antara lain : Eklektisisme Hukum Nasional; Pendidikan (Agama) untuk membangun Etika Sosial; Melawan Globalisasi; dan buku yang sedang dikaji ini.

Dia mengawali tulisan dalam bukunya (Bab I) dengan membahas tentang redifinisi bermadzab. Dalam pembahasan ini dia memulainya dengan uraian mengenai fiqih dan konsep bermadzab. Kemudian dia melanjutkan kajiannya dengan sejarah perkembangan dan perjalanan bermadzab. Benang merah yang dapat ditemui dalam pembahasan bab ini adalah bahwa taqlid merupakan bentuk bermadzab yang paling rendah dari lima tingkatan bermadzab, dan bermadzab tidak membatasi untuk melakukan ijtihad.

Pada bab berikutnya (Bab II), – setelah pembahasan redifinisi bermadzab – Qadri menguraikan pembahasan tentang redifinisi tajdid dan ijtihad. Ijtihad dan tajdid dalam setiap madzab, menurut buku ini, tidak pernah berhenti dalam perjalanan sejarahnya. Tesis itu untuk membantah anggapan bahwa praktik tajdid atau ijtihad telah berhenti dalam waktu berabad-abad. Yang terpenting dalam bab ini adalah bagaimana mengembangkan model atau formulasi ijtihad baru atau memperbaharui ijtihad itu.

Selanjutnya (Bab III), buku karya Prof. Qodri ini menawarkan model ijtihad baru yang dinamainya al-Ijtihad al-‘Ilmi al-’Ashr (Modern Scientific Ijtihad). Model ijtihad ini diperlukan untuk membangun hukum Islam yang benar-benar dapat mewujudkan masyarakat yang modern, sejahtera (prosperius), adil dan aman dalam kehidupan yang pluralistik di era globalisasi. Al-Ijtihad al-‘Ilmi al-’Ashr mensyaratkan penggunaan prosedur ilmiah seperti yang terjadi di dunia akademik pada setiap ilmu pengetahuan, seperti : history of ideas[1], primary sources[2], historical continuity, living knowledge[3] dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, pendekatan yang perlu digunakan dalam al-Ijtihad al-‘Ilmi al’-Ashr adalah induktif dan empirik.

B. Redifinisi Bermadzab

Dalam buku ini, Madzab, secara bahasa diartikan pendapat (view, opinion, ra’y), kepercayaan, ideologi (belief, ideology, al-mu’taqad), doktrin, ajaran, paham, aliran (school, al-ta’lim wa al-thariqah). Kemudian yang dimaksud bermadzab adalah mengikuti madzab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/fiqih.

Sejarah timbulnya madzab bermula dari ijtihad yang dilakukan oleh seorang imam/mujtahid yang kemudian hasil ijtihadnya itu diikuti oleh para murid-muridnya. Lama-kelamaan melalui proses dialektis, terjadi pembakuan baik dalam manhaj maupun corak pemikiran hukum Islam hasil ijtihad para imam, dan dari sinilah madzab terbentuk. Pada mulanya dikenal madzab sebuah kota atau daerah (misal madzab Hijazi dan madzab Iraqi), tapi madzab berbasis kedaerahan ini berakhir setelah munculnya Imam Syafi’i yang mengembalikan basis madzab dari daerah ke individu. Lalu munculah madzab berbasis individu/imam diantaranya yang terkenal : madzab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. (hal. 16-18)

Praktek bermadzab selama ini adalah dengan mengikuti pendapat-pendapat fuqaha (ahli hukum Islam) yang telah megklaim diri mereka sebagai pengikut salah satu imam pendiri madzab. Kalau ada kelompok umat yang menjadi pengikut madzab Syafi’i, maka mereka harus mengikuti pendapat-pendapat fuqaha tersebut (yang pada umumnya masa mereka sangat jauh dari imam madzab itu sendiri) dengan merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh mereka. Dan ironisnya, kitab-kitab karya imam pendiri madzabnya (dalam hal ini imam Syafi’i) jarang atau hampir tidak pernah dijadikan rujukan secara langsung, bahkan karya murid langsung sang imam juga jarang atau tidak pernah dijadikan rujukan. Dengan demikian, penulis buku ini ingin mengatakan bahwa bermadzab Syafi’i berarti identik dengan taqlid terhadap aqwal (pendapat-pendapat yang sudah matang ) fuqaha Syafi’iyah. (hal. 21)

Kemudian setelah realitas umat dalam bermadzab seperti tergambar dia atas, penulis buku ini mengajukan pertanyaan kritis dan mendasar : Apakah bermadzab harus mengikuti dan tidak boleh berfikir, termasuk tidak boleh mengetahui alasan penerapan hukum? Pertanyaan itu mendapat jawaban langsung yang intinya bahwa bermadzab tidak musti atau harus mengikuti pandapat madzab tanpa perlu tahu landasan normatif dan filosofis di balik pendapat itu. Bermadzab terdiri atas beberapa tingkatan, dan yang paling rendah adalah bermadzab taqlid yang prakteknya seperti terurai di atas. Namun, bermadzab dalam pengertian ittiba’ (mengikuti dengan mengetahui alasan dan dalil pengambilan hukum ) tidak selalu demikian. Bahkan masih tetap disebut bermadzab, meskipun menjalankan ijtihad, terutama sekali atas kasus-kasus kontemporer. Dan lebih dari itu, juga tetap masih disebut bermadzab meskipun juga berupaya mengembangkan metodologi (manhaj) yang sangat mungkin akan mempunyai akibat terjadi perbedaan pendapat dengan imam madzabnya. (hal. 21-22)

Bermadzab tidak musti melulu mengikuti pendapat imam madzab dari kata-katanya (fi al-aqwal), mamun bisa dalam metodologinya (fi al-manhaj), bahkan juga untuk mengembangkan metodologinya, bukan lagi mengikuti manhaj yang sudah ada. Berangkat dari tesis itu, maka penulis buku ini juga menawarkan redifinisi terhadap konsep talfiq yang konotasinya selalu pada bermadzab fi al-aqwal. Tetapi bagaimana talfiq (eklektik) juga dapat dipraktekkan dalam wilayah bermadzab fi al-manjah. (hal. 24-25)

Pada akhirnya dalam bab redifinisi bermadzab, buku ini menguraikan tingkatan bermadzab yang terdiri dari lima tingkat : Pertama, taqlid kepada fuqaha madzab. Kedua, taqlid kepada imam madzab. Ketiga, ittiba’ kepada ulama madzab atau langsung kapada imam madzab. Keempat, bermadzab fi al-manhaj. Dan kelima, mengembangkan metodologi imam madzab. (hal. 51-56)

C. Memaknai (Hasil) Ijtihad

Dalam reformasi bermadzab, suatu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaknai hasil ijtihad atau proses ijtihad itu sendiri. Buku ini memberi panduan tentang hal tersebut yang diberi nama oleh pengarang bukunya dengan istilah “mengembalikan kepada kodrat hukum Islam (the nature of Islamic law).” Tahap-tahap untuk mengembalikan kodrat hukum Islam setidaknya meliputi empat hal, sebagai berikut :

Pertama, hukum Islam yang merupakan hasil karya fuqaha atau mujtahidin yag lalu, yang selama ini selalu ditempatkan pada posisi doktrinal atau diabaikan sama sekali, hendaknya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai hasil ijtihad ualama terdahulu. Penulis buku ini menggunakan istilah “humanisasi hukum Islam” untuk menyebut upaya “deabsolutisasi” (untuk tidak mengatakan “desakralisasi”)[4] atas hasil ijtihad sehingga menjadi sesuatu yang dapat tersentuh oleh pemikiran manusia zaman sekarang. Di sisi lain, hasil ijtihad yang selama ini dianggap sebagai sebagai “barang mati” dapat diangkat menjadi khasanah intelektual yang sangat berharga. (hal. 73)

Kedua, melihat hasil ijtihad itu secara kontekstual, sehingga menjadi hidup dan mempunyai nilai.[5] Hasil ijtihad jika ditempatkan secara proporsioal – termasuk melihatnya secara kontekstual -, akan mampu memberi inspirasi dari produk pemikir terdahulu yang telah memberi jawaban terhadap permasalahan atau tantangan zaman pada masanya. Oleh karena itu, usaha kontekstualisasi terhadap hasil ijtihad masa lalu , menurut penulis buku ini, perlu digairahkan, bahkan mestinya menjadi suatu keharusan. Kajian seperti ini tidak cukup hanya membaca teks dari hasil ijtihad tersebut, namun harus dibarengi dengan kajian sejarah dan sosial yang melingkupi mujtahid serta kajian metodologi yang duipergunakan oleh mujtahid di dalam menghasilkan hukum Islam itu. (hal. 74)

Ketiga, setelah kontekstualisasi maka dilakukan reaktualisasi. Untuk memulai proyek reaktualisasi, yang harus menjadi landasannya, menurut penulis buku ini adalah kemampuan interpretasi terhadap hasil ijtihad dan dilanjutkan dengan reinterpretasi. Pasca itu, pada waktunya nanti, akan ada tuntutan reformasi atau pembaharuan (tajdid) terhadap ajaran dalam tataran praktis yang merupakan pemahaman para mujtahid terhadap wahyu. Maka di sini perlu historical contiunity dalam mempelajari hukum Islam secara akademik. (hal. 75-76)

Keempat, perlu pendekatan interdisipliner atau multidisipliner[6] dalam membaca/meneliti pemikiran hukum Islam masa lalu. Berbagai pendekatan itu bisa meminjam dari ilmu sosial dan humaniora, termasuk –yang paling urgen – adalah pendekatan sejarah (historical approach), lebih khusus lagi sejarah sosial. (hal. 76)

D. Al-Ijtihad al-‘Ilmi al-’Ashr (Modern Scientific Ijtihad).

Setelah selesai mengupas tentang redifinisi bermadzab dan berijtihad pada bab-bab terdahulu, buku ini kemudian memasuki kupasan yang menjadi heart core dalam karya Prof. Qodri ini yaitu formulasi ijtihad modern yang dia beri mana al-ijtihad al-‘ilmi al-’ashr (modern scientific ijtihad).

Untuk mewujudkan formulasi ijtihad modern yang mampu memberi jawaban masa kini dan diharapkan juga untuk masa yang akan datang, penulis buku ini menawarkan persiapan langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, menggunakan sumber primer (primary sources) sebagai sumber rujukan dalam bermadzab. Dalam bermadzab Syafi’i, misalnya, agar menekankan untuk mengkaji secara intensif, serius dan kritis kitab-kitab karya imam Syafi’i, bukan kitab-kitab karya murid-muridnya (pendukung madzab Syafi’i). (hal. 110-111)

Kedua, Mengkaji pemikiran fiqih ulama atau keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak lagi secara doktriner dan dogmatis, tetapi dengan critical study. Hal ini berarti menempatkan fiqih sebagai sejarah pemikiran (intellectual history atau history of ideas). Artinya, mengkaji sejarah pemikiran ulama sekaligus latar belakang mengapa ulama tersebut menelorkan pemikiran itu. Konteks historis atau background sosial-politik tidak bisa diabaikan dalam membaca karya-karya pemikiran ulama terdahulu. Pada akhirnya , ketika proses bermadzab dilakukan, tidak semata-mata menemukan produk ijtihad para mujtahid terdahulu, tetapi yang lebih penting adalah menggali metode (manhaj) yang digunakan oleh mujtahid itu. Inilah yang dikenal dengan istilah bermadzab fi al-manhaj, sebagai sisi lain dari bermadzab fi al-aqwal. Memposisikan fiqih dalam ranah sejarah pemikiran berarti pula menjadikan fiqih sebagai living knowledge, untuk merangsang tumbuhnya inspirasi memunculkan pemikiran fiqih baru. Beberapa syarat akademik agar pemikiran fiqih menjadi living knoledge antara lain tidak boleh mengabaikan historical backgrounds saat pemikitan fiqih muncul, sehingga berarti pula masuk pada wilayah hermeneutika dan sejarah sosial hukum Islam (social history of Islamic law). Pada akhirnya, ketika keseluruhan prasarat akademik itu terpenuhi, maka proses historical contiunity dapat dijamin. (hal. 111-114)

Ketiga, semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai pengetahuan (knowledge), baik yang didasarkan atas dasar deduktif dan verstehen maupun yang dihasilkan secara empirik. Hanya al-Qur’an dan teks hadis yang terbatas (khususnya yang mutawatir) saja yang tidak dapat diuji ulang (re-examined), walaupun pemahamannya tetap dapat dikaji secara mendalam. (hal. 114-115)

Keempat, mempunyai sikap terbuka terhadap pemikiran di luar madzabnya dan responsif terhadap berbagai perkembangan problem-problem baru yang muncul. Syarat ketiga ini untuk menjamin tidak adanya sikap apriori terhadap dinamika pemikiran sekaligus sikap reatif yang berlebihan saat merespon permasalahan fiqih aktual. Harus disadari bahwa wilayah fiqih tidak hanya meliputi ibadah mahdhah, tetapi secara luas meliputi pula wilayah-wilayah kemanusiaan, kebudayaan bahkan peradaban. Disiplin ilmu lain (di luar ilmu fiqih dan ushul fiqh) perlu dilibatkan dalam proses ijtihad atau setidak-tidaknya istinbath al-ahkam. Dalam khasanah keilmuan imam Syafi’i dikenal metode istiqra’i yang berarti pula pendekatan interdisipliner dalam mengkaji masalah-masalah fiqih. (hal. 115-117)

Kelima, meningkatkan daya tangkap (responsif) dan cepat terhadap permasalahan yang muncul, dimana bisabya umat ingin cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukum Islam. Untuk ini, perlu dibentuk jaringan atau organisasi yang mampu dengan cepat mempertemukan diantara para fuqaha untuk segera mengambil inisiatif menanggapi permasalahan yang ada. (hal. 117-118)

Keenam, melakukan penafsiran yang aktif dan bahkan responsif. Yang dimaksud aktif atau proaktif adalah ketika jawaban hukum Islam itu sekaligus mampu memberi inspirasi dan guidance untuk kehidupan yang sedang dialami oleh umat. (hal. 119)

Ketujuh, ajaran al-ahkam al-khamsah atau ketetapan berupa hukum wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah agar dapat dijadikan sebagai konsep atau ajaran etika sosial. Selama ini banyak kritik bahwa hukum Islam selalu berkutat pada wilayah ibadah mahdhah dan kurang menyentuh kehidupan sosial. (hal. 119-120)

Kedelapan, menjadikan ilmu fiqih sebagai bagian dari ilmu hukum secara umum. Hal ini dimaksudkan agar sasaran akhir fiqih berupa “hukum nasional” dapat tercapai. Alangkah sia-sianya jika fiqih hanya sebatas wacana di masjid dan forum pengajian, tanpa ada upaya untuk memperjuangkannya menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. (hal. 120)

Kesembilan, dalam kajian fiqih lebih dititik beratkan pada pendekatan induktif atau empirik disamping deduktif. Proses deduktif dapat terwakili saat memahami nash al-Qur’an dan Hadis yang shahih dengan segala jenis metodenya, termasuk qiyas. Sedangkan induktif adalah memberi peran lebih akal dalam proses ijtihad yang bentuknya antara lain mashlahah, istihsan dan ijma’ (dimana harus dimaknai sebagai prosedur penciptaan mashalih ‘ammah. (hal. 121)

Kesepuluh, menjadikan mashalih ‘ammah menjadi landasan utama dalam membangun fiqih atau hukum Islam. Mashalih ‘ammah dapat dipadankan dengan universal values pada dataran aspek yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Berbicara mengenai mashlahah, berarti mengakui peran penting akal dalam proses ijtihad. Kemashlahatan dunia, menurut al-Sulami dpat diperoleh dengan adat kebiasaan, percobaan (tajarib) realitas yang dinilai oleh akal dan semacamnya. (hal. 122-123)

Kesebelas, menjadikan wahyu Allah lewat nash (al-Qur’an dan hadis yang shahih) sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad. Kontrol ini tidak dengan menggunakan pendekatan tekstual (scipturalist), namun lebih menekankan pada konsep etika. (hal. 125)

E. Catatan Akhir

Buku ini mendapat sambutan yang cukup hangat dari para intlektual Muslim terkemuka Indonesia. Sambutan-sambutan itu bisa dilihat dari komentar mereka terhadap buku yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit Teraju-Mizan tahun 2003 dan telah mengalami cetak ulang pada tahun yang sama. Salam satu yang berkomentar positif adalah Prof. KH. Ali Yafie yang mengatakan bahwa tulisan Prof. Qodri Azizy merupakan suatu reformulasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia ilmiah masa kini dalam memahami dua masalah besar yang berkembang terus menerus dalam dunia ilmu-ilmu keislaman, yakni bermadzab dan berijtihad. Komentar positif lain disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa buku ini “sungguh memuat gagasan-gagasan segar yang diurai secara argumentatif dan menarik”.

Tapi catatan penting yang perlu diberikan di sini adalah bahwa tulisan Prof Qodri Azizy tidaklah sebuah tulisan yang utuh dan genuin pada masalah yang diangkat. Reformasi bermadzab yang menjadi term sentral pada buku ini telah banyak yang mengupas yang dalam beberapa aspek lebih sophisticated. Syekh Yusuf al-Qaradhawi adalah satu ulama terkemuka yang telah menulis hal serupa dalam bukunya Al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indilbat wa al-Infirat[7] (telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan). Tawaran al-Qaradhawi tentang ijtihad intiqa’[8]i dan ijtihad insya’[9]i senafas dengan tawaran Prof. Qodri tentang redifinisi ijtihad dan ijtihad al-‘Ilmi al-‘asr, tapi dalam beberapa aspek tawaran al-Qaradhawi lebih “liberal” karena al-Qaradhawi berani untuk lepas sama sekali dari pemikiran madzab masa lampau dalam kasus ijtihad insya’i.

Tetapi lepas dari segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam karya Prof. Qodri ini, adalah bijaksana untuk mengatakan bahwa karya ini adalah karya yang “dalam proses untuk menjadi”. Sebagaimana saran Prof. Qodri dalam buku ini untuk umat Islam ketika berhadapan dengan karya intelektual apapun dan dari siapapun, untuk senantiasa memposisikannya sebagai living knowledge, yang bisa dikririsi agar dapat dikembangkan teori-teorinya. Buku ini bukan sekumpulan doktrin yang beku, tapi karya intelektual yang terbuka untuk dikaji ulang, khusunya bagi mereka yang concern terhadap isu-isu pembaharuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

David Hackett, Historian’s Fallacies ; Toward o Logic of Hitorical Thought, New York : Harper Torchbook, 1970

Erdward Halled Carr, What Is History?, New York : Vintage Book, 1961

Mircea Eliade, A History of Ideas, Chicago : the University of Chicago Press, 1985

Richard King, Agama, Orientalisme dan Poskolonialisme : Sebuah Kaian Tentang Pertelingkahan antara Rasionalitas dan Mistis, penterj. Agung Prihantoro, Yogyakarta : Qalam, 2001

Sayyed Hossein Nasr, “Philosophy” dalam The Study of Midlle East, John Wiley & Son, 1976

Yusuf al-Qaradhawi, Al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indilbat wa al-Infirat, Kairo ; Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994


[1] Untuk memahami lebih dalam tentang history of ideas, penulis buku ini menyarankan untuk melihat buku-buku antara lain : David Hackett, Historian’s Fallacies ; Toward o Logic of Hitorical Thought (New York : Harper Torchbook, 1970); Erdward Halled Carr, What Is History?, (New York : Vintage Book, 1961); Mircea Eliade, A History of Ideas (Chicago : the University of Chicago Press, 1985)

[2] Primary Sources ini dalam rangka mengambil fakta (fact) dan bukti (evidence) kebenaran tentang apa yang menjadi pendapat seseorang ketika pendapat tadi disandarkan kepadanya. Ini juga sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran sejarah (historical truth).

[3] Living Knowledge ini untuk menyebut karya intelektual yang diposisikan sebagai sejarah pemikiran dalam kontek kajian akademik yang dapat berperan untuk menjadi inspirasi memunculkan pemikiran baru

[4] Penulis buku ini tidak mengatakan desakralisasi karena dia memandang bahwa nilai sakral sejauh proporsional akan tetap ada, sebagai konsekuensi esensi hukum Islam yang mempunyai sumber utama wahyu Allah.

[5] Terhadap hasil ijtihad masa lalu yang masih mempunyai nilai untuk masa kini, penulis buku ini menyebut dengan istilah living tradition and knowledge hasil pinjaman dari Sayyed Hossein Nasr, “Philosophy” dalam The Study of Midlle East, (John Wiley & Son, 1976), h. 327-445

[6] Pereview lebih setuju jika tidak disamakannya istilah interdisipliner dengan multidisipliner. interdisipliner artinya menggunakan berbagai pendekatan dimana antara satu pendekatan dengan pendekatan lain saling mengisi, tetapi dalam multidisipliner antara pendekatan satu dengan pendekatan lain berjalan sendiri yang pada prakteknya bahkan bisa saling menafikan. Lihat Richard King, Agama, Orientalisme dan Poskolonialisme : Sebuah Kaian Tentang Pertelingkahan antara Rasionalitas dan Mistis, penterj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta : Qalam, 2001), hlm.98-113

[7] Yusuf al-Qaradhawi, Al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indilbat wa al-Infirat, (Kairo ; Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994)

[8] Yang dimaksud ijtihad intiqa’i menurut al-Qaradhawi adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.

[9] Ijtihad insya’i disebut juga ijtihad kreatif yang berarti pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ualama terdahulu.


Responses

  1. OKelah Imam Syafi’i dan IMam2 lain adalh mujtahid dan mereka juga memenuhi syarat mujtahid. masalahnya pengikut madzhab mereka senangnya bertaklid buta. mengambil setengah- setengah dan yang enak- enak saja. Yang diambil bukan apa dasar hukumnya imam Syafii dll berkata begini begitu. Tapi Katanya begitu ya sudah saya amalkan begitu. Kalau mau jadi Mujtahid bisa tdk memenuhi syarat seorang mujtahid ?bisa tdk menjamin para pengikut ijtihad anda mengetahui bahwa yang harus dmengerti bukan hanya ijtihad anda tapi dasar ijtihad anda yang ujungnya adalah Al- Qur’an dan Al- hadist? Dan Sekali lagi melihat referensi dari tulisan ini?? Saya meraguak isi tulisan ini karena referensi anda tidak bisa dipercaya. ISLAM ADALAH AGAMA YANG RELEVAN SEPANJANG ZAMAN DAN GENERASI KHAIRU UMMAH ADALAH GENERASI NABI DAN 3 GENERASI SESUDAHNYA


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: