Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2007

Gagalnya Islam Politik

Gagalnya Islam Politik di Timur Tengah: Studi Kasus Mesir

 

Oleh : Anjar Nugroho

A. Pendahuluan

Mesir, salah satu negara terkemuka di kawasan Timur Tengah yang menjadi obyek kajian ini, adalah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim. Secara historis, Mesir mempunyai makna tersendiri sebagai bagian dari peradaban Islam masa silam yang begitu gemilang. Kultur masyarakat negara itu tidak bisa lepas dari kultur induk masyarakat Timur Tengah yang kental sekali dengan tradisi yang berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini wajar karena Islam sendiri turun di Timur Tengah dan Mesir adalah kawasan yang bersebelahan dengan Arab Saudi, tempat kelahiran Islam. Sejak masa al-Khulafa al-Rasyidun, Mesir pun telah berada dalam wilayah kekuasaan Islam, sehingga islamisasi masyarakat Mesir telah berlangsung lama.

Fakta mayoritas ini tidak serta merta menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pengeloaan masyarakat di Mesir modern. Sebaliknya, penguasa negara itu lebih condong pada pemerintahan sekuler sebagaimana yang telah lebih dahulu dipraktekkan di Barat. Fakta ini tentu menjadi sebuah ironi; mayoritas penduduknya Muslim, tetapi secara politik terdapat marjinalisasi yang cukup sistemik atas ajaran yang diyakini oleh penduduki mayoritas.

Mesir tentu bukan satu-satunya negara dalam menjalankan praktek sekularisme pemerintahan di kawasan Timur Tengah. Kebanyakan negara-negara di kawasan Timur tengah mengalami nasib serupa dengan perkecualian untuk beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Iran, tetapi kritik yang terlontar pada negara-negara tersebut adalah sejauh mana implementasi nilai-nilai Islam dalam praktek politik kenegaraannya, atau malah yang terjadi adalah sekadar simbolisasi Islam, bukan penerapan nilai-nilai Islam secara substantif.

Olivier Roy dalam master peace-nya, The Failure of Political Islam, menyatakan bahwa gerakan Islam politik, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah mengalami kegagalan secara total dan hanya menyisakan bentuk-bentuk ekstrimisme baru. Pelbagai cita-cita mulia gerakan Islam politik seperti Revolusi Islam, negara Islam, perekonomian Islam hanyalah sebuah mitos yang tak kunjung menjadi kenyataan di dunia Muslim.[1] Roy menyebut kegagalan itu sebagai kegagalan yang telah memupus cita-cita sosial-politik gerakan Islam politik dalam mewujudkan masyarakat dan negara Islam di wilayah Islam

Lantas apa yang menyebabkan kegagalan itu? Bukankah Islam, yang dipahami oleh mayoritas umatnya, tidak sedekar agama eskatologis (akherat oriented), tetapi juga agama dunia (din, dunya dan daulah)? Apakah umat Islam telah meninggalkan ajaran suci agamanya, dan lebih suka menerapkan bentuk-bentuk sekularisme ala Barat yang telah terbukti mengantarkan Barat pada bentuk peradaban luhur? Ataukah ada yang salah dalam gerakan Islam politik? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian mendasar dari kegelisahan akademik yang akan menjadi titik tolak pembahasan utama dalam tulisan ini.

B. Fenomena Gerakan Islam Politik

Karena fokus tulisan ini adalah fenomena Islam politik (political Islam), maka berikutnya akan dikupas paradigma gerakan Islam politik sebelum sampai kepada potret buram alias kegagalan gerakan itu di beberapa negara Muslim seperti Mesir. Fenomena Islam politik hampir ada di setiap negeri-negeri Muslim sebagai bentuk respon atas kebijakan-kebijakan para penguasa Muslim yang menurut kacamata kaum Islam politik “tidak Islami”.

Islam politik sebagai lawan dari Islam kultural, adalah gerakan Islam yang lebih berorientasi kepada perjuangan politik dalam rangka mengislamkan masyarakat. Olivier Roy menyebut mereka dengan istilah kaum Islamis yang membedakannya dengan kaum tradisionalis. Gerakan Islamis, menurut Roy, memilih terlibat langsung dalam kehidupan politik, “perlu keluar dari Masjid”.[2]

Masih menurut Roy, gerakan Islamis memiliki argumen politik yang berpijak pada asas bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh. Menurut mereka, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja tidak cukup, tetapi juga harus Islami dalam landasan maupun strukturnya.. Pembedaan pun dipertegas antara apa yang “muslim” dan apa yang “Islami”, suatu pembedaan yang dalam hal ini mengabsahkan pemakaina kata “Islamisme”. Konsekwensinya, tapi ini hanya bagi kaum Islamis yang paling radikal (para pengikut Sayyid Quthb dan Imam Khomeini, tapi bukan pengikut Maududi), setiap orang punya kewajiban untuk memberontak terhadap negara Muslim yang dinilai korup; bahkan juga keharusan untuk mengekskomunikasikan (takfir) penguasa yang dipandang murtad serta untuk melakukan tindakan kekerasan (terorisme dan revolusi) terhadapnya.[3]

Gerakan Islam politik dengan demikian menggambarkan dirinya dengan tegas sebagai gerakan sosio-politik, yang didasarkan atas Islam yang didefinisikan sebagai ideologi politik maupun agama. Gerakan ini berbeda dengan gerakan keagamaan lainnya yang lebin cenderung a-politik dan lebih berorientasi sosial-keagamaan dengan titik tekan gerakannya pada aktivitas dakwah, pendidikan dan penyantunan sosial. Gerakan Islam politik berorientasi pada kekuasaan yang diasumsikan sebagai hak kaum Muslim yang harus direbut demi tegaknya nilai-nilai ajaran dan hukum Islam di negeri Muslim.

Ikhwan al-Muslimin dan Jama’at-I Islami adalah contoh sebuah gerakan Islam politik di Timur Tengah yang masing-masing didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928 dan Abu al-A’la al-Maududi pada tahun 1941 di Pakistan. Keduanya merupakan prototype gerakan Islam politik par-exellence yang gigih memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara. Pengaruh kedua gerakan itu sangat terasa di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah. Gerakan Ikhwan al-Muslimin dan Jama’at-I Islami mengilhami berbagai gerakan Islam di dunia Islam, mulai yang bercorak Islamis (sebagaimana corak kedua gerakan ini) sampai yang bercorak neo-Islamis seperti yang tampak pada gerakan FIS (Front Islamique du Salut) di Aljazair.

Gerakan Islam politik pada taraf selanjutnya mengalami transformasi akibat berbagai kegagalan yang dialaminya dalam memperjuangkan cita-cita sosial-politik Islamnya melawan para penguasa-penguasa di negeri Muslim yang cenderung represif terhadap gerakan Islam politik. Ada yang mengalami transformasi menjadi gerakan Islam moderat dan ada yang radikal. Walau keduanya masih mengakui bahwa perlu adanya pengendalian atas kekuatan politik, tetapi ada strategi yang berbeda dari keduanya. Kaum moderat mendukung proses Islamisasi dari bawah ke atas (bottom up), (lewat khutbah, melakukan gerakan sosio-kultural) sembari mendesak para pemimpin (khususnya melalui aliansi politik) agar menggalakkan Islamisasi dari atas (memasukkan syari’at dalam perundang-uandangan). Mereka menerima opsi revolusi jika negara jelas-jelas bersikap anti Islam dan bila semua cara proses damai telah dijalani.

Sementara itu, kaum radikal berpandangan bahwa tidak boleh ada kompromi dengan masyarakat Muslim yang sekarang. Mereka menganjurkan perpecahan politik serta memperkenalkan konsep-konsep revolusi yang dipinjam dari ideologi-ideologi progresif abad itu. Sayyid Qutub, seorang tokoh Ikhwan al-Muslimin Mesir, memposisikan dirinya sebagai ahli teori perpecahan dan memberi ilham pada kelompok-kelompok revolusioner di tahun 1970-an. Dalam bukunya yang berjudul Mu’alim fi al-Thariq, Qutub menjelaskan bagaimana gerakan Islam politik diartikualasikan dengan metode gerakan revolusioner untuk melawan kekuasaan tiranik yang sudah terlebih dahulu diposisikan sebagai kaum kafir (takfir). Karena sikapnya yang revolusioner itu, wajar jika penguasa Mesir saat itu (Anwar sadat) sangat geram dan sampai akhirnya menghukumnya di tiang gantungan pada tahun 1966.

Dalam kenyataannya, gerakan Islam politik banyak mengalami kegagalan dalam perjuangannya. Perkecualian dalam hal ini adalah gerakan Islam politik di Iran yang telah berhasil menumbangkan kekuasaan Syah Reza Pahlevy dalam momentum revolusi Islamnya. Gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir dibungkan baik pada masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser (1952-1971) dan Anwar Sadad (1971-1981). Sampai hari ini, Mesir di bawah pemerintahan Husni Mubarok (memerintah sejak tahun 1981) tidak menunjukkan sikap- yang dalam perspektif kaum Islam politik- lebih Islami, bahkan cenderung manipulatif, anti-demokrasi dan tidak serius mendukung perjuangan Muslim Palestina.

Kegagalan Islam politik di Mesir dialami pula oleh gerakan serupa di berbagai negara di kawasan Timur tengah yang mayoritas penduduknya Muslim. Yang berkuasa di berbagai negara Muslim Timur Tengah, jika bukan kelompok yang diidentikkan dengan kelompok sekuler, maka yang muncul adalah penguasa Islam tetapi lebih berorioentasi kepada kepentingan-kepentingan Barat yang sekuler dan kapitalis. Protret buram akibat kegagalan gerakan Islam politik vis-à-vis penguasa sekuler inilah yang akan menjadi lokus kajian ini berikut analis atas kegagalan itu, khususnya yang telah terjadi di Mesir.

C. Kondisi Sosial Politik Mesir

Nazih Ayubi dalam bukunya, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (1991), menyatakan bahwa Mesir sering dianggap sebagai garda depan perkembangan politik, sosial, intelektual dan keagamaan di dunia Arab dan di dunia Muslim yang lebih luas. Mesir telah bertarung menghadapi kebangkitan Islam yang mentang keras negara dan elite penguasa.[4] Kebangkitan Islam kontemporer (“fundmentalisme Islam” atau “Islamis” atau “Islam politik”), ditilik dari asal usul dan menifestasinya, memiliki akar yang kuat dalam pengalaman Mesir. Pengalaman ini mempunyai dampak regional dan internasional pada Islam transnasional juga Barat. Ikhwan al-Muslimin telah menawarkan model-model ideologi dan organisasi bagi pertumbuhan dan perkembangan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia Muslim, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara.

Sebagian besar karakter dan politik Mesir kontemporer dipengaruhi oleh revolusi 1952 dan pemerintahan Gamal Abdel Nasser dari tahun 1952 sampai 1971. Nasser mendefinisikan kembali hakekat nasionalisme Mesir dan mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab baik di dalam maupun di luar negeri. Dia menciptakan suatu negara “keamanan” yang otoriter dan memproyeksikan dirinya sebagai seorang pemimpin regional dan dunia.[5]

Meskipun Nasser dan revolusi pada awalnya mendapatkan dukungan dari Ikhwan al-Muslimin,[6] usai revolusi, Ikhwan menentangnya setelah terbukti bahwa Nasser tidak berniat mendirikan sebuah negara Islam, tetapi mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab sekular.[7] Ketika hubungan dengan Ikhwan memburuk, pemerintah dan Ikhwan terlibat dalam konflik yang dalam beberapa kesempatan meledak menjadi tindak kekerasan. Akhirnya, pada tahun 1966, Nasser bertindak tegas untuk mencerabut Ikhwan sampai ke akar-akarnya, menghukum mati Sayyid Quthb, ideolog utamanya, serta tokoh-tokoh lain, menahan dan memenjarakan beribu-ribu orang, dan mengejar anggota-anggota lain hingga mereka bersembunyai atau lari ke pengasingan. Menjelang akhir periode Nasser, negara telah membelenggu lembaga keagamaan dan membungkam oposisi Islam.

Anwar Sadat, yang memerintah dari tahun 1971 sampai 1981, mewarisi Mesir yang telah mengalami kekalahan (dalam perang Arab-Israel) dan kemerosotan moral. Sdat merusaha membentuk identitas dan legitimasi politiknya sendiri, memanfaatkan Islam untuk menyingkirkan kubu Nasseris dan kelompok kiri, meningkatkan legitimasinya, dan mengerahkan dukungan rakyat. Dia memanfaatkan lembaga keagamaan yang didukung negara dan membantu pertumbuhan kembali gerakan Islam, suatu langkah yang mendorong upaya penegasan kembali Islam politik, bangkitnya Ikhwan al-Muslimin yang telah direhabilitasi namanya, serta tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi Islam yang lebih militan.[8]

Inisiatif-inisiatif Islami Sadat terbukti tidak terbukti ketika dia menemukan kenyataan yang telah diketahui oleh banyak orang dalam konteks-konteks yang berbeda bahwa Islam adalah padang bermata dua, yang dapat mendatangkan dan melenyapkan legitimasi, dapat mengerahkan dukungan dan dapat menggerakkan oposisi. Untuk itu Sadat pun sadar dengan apa yang telah dia lakukan selama ini tidak efektif untuk membungkam para oposan, khususnya gerakan Islam politik radikal, maka dia pun mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak populer; dengan menyatakan pemisahan agama dan politik, memperketat kendali atas Ikhwan, melarang kelompok-kelompok mahasiswa Islam, dan berusaha menasionalisasikan masjid-masjid agar lebih mudah mengontrol aktifitasnya.

Anwar sadat terbunuh oleh anggota Jama’ah al-Jihad pada tanggal 3 Oktober 1981 ketika dia sedang meninjau parade militer memperingati Perang 1973.[9] Wakil Presiden Hosni Mubarak akhirnya mengisi jabatan presiden dengan semangat kekuasaan Islam militan. Ini perlu ia lakukan untuk lebih mengkonsolidasikan kekuatan dalam negeri dengan menarik simpati dari kelompok Islam. Tetapi itu hanya terjadi di masa-masa awal pemerintahannya, pada tahap selanjutnya dia tidak lebih baik (sikapnya terhadap kelompok Islam) dari apa yang dilakukan oleh Anwar Sadat.

Mubarak mengupayakan langkah liberalisasi politik dan toleransi, sementara pada saat yang sama dia mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang ingin kembali menggunakan kekerasan untuk menentang otoritas pemerintah. Secara hati-hati ia memisahkan antara pembangkang agama, pembangkang politik, dan ancaman langsung bagi negara. Para pengkritik dari kalangan agama diberi wadah terbuka untuk mengungkapkan sikap oposisi mereka, dan boleh bersaing dalam pemilihan parlemen, menerbitkan koran, dan menyuarakan keberatan-keberatan mereka di media.

Ihwal kebajikan Mubarak ini seorang pengamat menyatakan. “alasan utama mengapa pemerintah Presiden Mubarak mau menjalin hubungan baik dengan para penentangnya adalah kesadaran bahwa … ‘kebangkitan Islam’ bukan merupakan suatu kekuatan asing dan subversif, melainkan kelanjutan dari gerakan-gerakan yang telah berumur panjang … yang melibatkan banyak unsur sesuai dengan perkembangan kapitalisme dan demokrasi.”[10]

Namun pada akhir tahun 1980-an, kebijakan Mubarak yang luwes, yang ternyata gagal mengkooptasi dan membungkam oposisi Islam secara efektif, mulai memberi tanggapan yang lebih agresif menghadapi tantangan kaum ekstremis agama (yang mendukung penggulingan pemerintah melalui kekerasan ) maupun golongan moderat (yang berpartisipasi di dalam kerangka politik dan hukum yang ada.[11] Mubarak mulai tidak pandang bulu dan memperluas perangnya sehingga tidak lagi hanya memusuhi kaum militan bawah tanah semacam Jama’ah Islamiyah dan Jama’ah al-Jihad, dengan melakukan pelecehan dan pemenjaraan demi mengendalikan kekuatan yang semakin berkembang, dan menentang gerakan-gerakan Islam yang lebih moderat moderat seperti Ikhwan al-Muslimin.

D. Gerakan Islam Politik yang Gagal

Ikhwan al-Muslimin yang didirikan oleh Hassan al-Banna sebagai respon atas kondisi Mesir yang dialami pula oleh negara-megara Mulim lainnya; berada dalam subordinasi politik oleh kekuatan Barat yang hegemonik. Kondisi demikian ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh budaya Barat. Hassan al-Banna percaya bahwa peradaban Barat terdiri atas ateisme, ketidakbermoralan, egoisme individu dan kelas, serta riba. Dia menyebut budaya Eropa (Barat) sebagai budaya materialistik yang menghutangi kaum Muslim agar dapat mengendalikan ekonomi Muslim. Kejahatan Eropa yang diimpor ke Mesir, antara lain minuman keras, ruang dansa, dan pakaian wanita ala Barat.[12]

Banna dan pembaharu Muslim sebelumnya seperti Jamaluddin al-Alghani dan Muhammad Abduh, percaya bahwa kelemahan dan kerentanan Muslim terhadap domiansi Eropa (Barat) disebabkan oleh penyimpangan kaum Muslim dari Islam ‘sejati’. Untuk membangkitkan Mesir, kaum Muslim harus bertekad untuk kembali memahami dan hidup menurut Islam seperti yang ditegaskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dan seperti yang dicontohkan generasi-generasi pertama Muslim (salaf)[13]

Hassan al-Banna dengan Ikhwan al-Musliminnya memulai langkah-langkah reformasi keummatan di mesir dengan melakukan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga terbangun jaringan antar jamaah di seluruh pelosok Mesir. Tujuan utama gerakan ini tetap pada poros utamanya yaitu menyebarkan dakwah Islam sejati. Untuk langkah ini maka pergerakan Ikhwan al-Muslimin menyentuh aspek pendidikan secara menyeluruh. Berbagai aneka sekolah pun didirikan, dari sekolah dasar, menengah dan teknik.

Berbeda dengan Ikhwan al-Muslimin pada era Hassan al-Banna yang menonjolkan aktifitas sosial dan menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan, pada masa-masa berikutnya Ikhwan al-Muslimin bersikap lebih kritis dan oposan. Ini dipicu oleh sikap pemerintah yang berkuasa yang bertindak lebih represif terhadap keberadaan Ikhwan. Dimulai dari peristiwa pemilihan parlemen tahun 1945 yang diikuti oleh Ikhwan al-Muslimin sebagai salah satu partai kontestan pemilu, dimana Ikhwan al-Muslimin tidak mendapat satu kursi pun lantaran rezim otoriter Gamal Abdel Nasser berlaku curang, sampai pemberangusan aktifitas Ikhwan pada era Sadat dan Mubarak.

Sukses paling gemilang gerakan politik Ikhwan al-Muslimin adalah pada pemilihan umum 1984, di mana Ikhwan al-Muslimin yang berkoalisi dengan partai Wufu memenangkan 65 dari 450 kursi sehingga membuat mereka menjadi kelompok oposisi terbesar di Parlemen.[14] Kemudian dalam pemilihan umum 1987, Ikhwan membentuk koalisi baru, Aliansi Islam, bersama Partai Buruh dan Partai Liberal. Berkampanye dengan slagon “Islam adalah solusi” dan menyerukan penerapan hukum Islam, mereka memenangkan 17 persen suara, dan tampil sebagai oposisi politik utama bagi pemerintahan Mubarak.[15]

Dengan selalu tampil sebagai oposisi sepanjang sejarah Ikhwan al-Muslimin, baik oposisi liar (di luar parlemen) maupun resmi (dalam parlemen), Ikhwan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah yang pada realitasnya tetap berat sebelah. Sepanjang sejarah Ikhwan al-Muslimin, pemerintah yang berkuasa selalu menerapkan sistem kekuasaan yang otoriter dan tiranik yang kekuatannya sulit dibendung dengan kekuatan oposisi rakyat. Walau tampil sebagai oposisi utama di parlemen, dengan ‘hanya’ mengantongi 17 persen suara, berat bagi Ikhwan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam peta gerakan Islam di Mesir, Ikhwan al-Muslimin adalah salah satu eksponennya yang kebetulah tampil (relatif) lebih moderat dan memilih jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi politiknya. Di luar Ikhwan, tampil eksponen lain, yakni gerakan-gerakan Islam yang lebih radikal di satu sisi, dan gerakan-gerakan Islam rezimis (pendukung kekuasaan). Yang disebut terakhir ini diwakili oleh para Mufti Mesir dan para pemimpin al-Azhar. Berbedaan sikap dari ketiga model gerakan Islam di Mesir ini disinyalir menjadi penyebab mengapa kelompok-kelompok Islam sulit mendapat posisi strategis dalam sistem kekuasaan Mesir kontemporer. Ketiganya bukanlah aliansi sinergis untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Islam di Mesir, tetapi justru saling menafikan satu dengan yang lain. Kelompok Islam rezimis senantiasa menyuarakan kecaman-kecaman terhadap kelompok Islam yang lebih radikal, dan kelompok radikal menuduh kelompok yang berkompromi dengan kekuasaan adalah bagian dari kekufuran yang melekat dalam kekuasaan itu.

Sementara pada sisi lain, penguasa Mesir senantiasa memburu dan mencoba membumi hanguskan gerakan-gerakan Islam radikal yang dituduh akan menggulingkan pemerintah yang sah. Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, perlawanan Islam Islam radikal yang paling keras terhadap pemerintah berasal dari Jamaah Islamiyah dan Jamaah al-Jihad, yang telah menyatakan perang sampai mati terhadap pasukan keamanan dan polisi. Pemerintah Mubarak telah menanggapi secara agresif ancaman serius radikalisme Islam terhadap stabilitas pemerintah dan keamanan regional. Walaupun dalam prakteknya sering tidak jelas garis pemisah antara gerakan Islam radikal dan moderat, antara keamanan negara dan batas-batas otoritas negara, antara hukuman atau kejahatan dan hak-hak asasi manusia. Dalam perangnya melawan “terorisme”, tindakan tegas pemerintah dan penahanan massal terhadap para tokoh ekstremis dan simpatisannya mencakup juga tokoh-tokoh moderat beserta para anggota keluarganya, dalam rangka membungkam dan manakut-nakuti oposisi.

Pada pemilihan umum tahun 1990, pihak oposisi secara resmi memboikot pemilu itu karena sebuah undang-undang pemilihan yang diperbaiki tidak menjamin sebuah pengawasan yang independen. Dengan kondisi demikian sangat sulit pemilu akan berlangsung secara fair, dan pihak pemerintah yang berkuasa akan memanfaatkannya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan bertindak manipulatif. Dan hasil pemilu pun sudah diduga sebelumnya, NDP (National Democracy Party), partai pendukung pemerintah, berhasil meraih 94 persen kursi, dan hanya menyisakan 6 persen kursi untuk para oposisi. [16]

Semenjak Hosni Mubarak berkuasa, pemilihan presiden selalu menggunakan sistem calon tunggal. Sistem ini tidak memungkinkan calon alternatif selain Hosni Mubarak, sehingga nyaris tanpa ada perubahan yang berarti dalam sistem politik Mesir sampai hari ini. Kekuatan-kekuatan Islam politik tetap dalam posisinya yang marjinal dan tidak berdaya menghadapi cengkraman kekuasaan pemerintah yang otoriter dan hegemonik.

E. Sebab-Sebab Gagalnya Islam Politik di Mesir

Faktor paling mendasar yang menyebabkan Islam politik gagal di Mesir adalah keengganan pihak penguasa untuk melakukan perubahan dalam sistem politiknya yang tidak beranjak dari ideologi nasionalisme sekuler. Pihak penguasa sengaja memberangus upaya-upaya oposisi dalam negeri yang ingin merubah ideologi tersebut menjadi ideologi Islam, agar kekuasaannya tetap stabil dan tidak mendapat ancaman yang berarti dari lawan-lawan politiknya. Pemerintah cukup efektif untuk melakukan memberangusan karena posisi kekuasaannya yang begitu kuat (dengan dukungan penuh militer) dan tentu saja dukungan dari pihak luar yang dalam hal ini Barat.

Dari mana munculnya sekulerisme Mesir? Bukankah Mesir adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim? Hal ini bisa dirutut ke belakang dalam sejarah panjang Mesir. Selama abad kesembilan belas, nasib baik politik dan ekonomi Mesir semakin erat terkait dengan Eropa. Selama awal 1800-an, Mesir mengekspor kapas ke Eropa dalam jumlah besar, dan kapas pun akhirnya menjadi hasil utama Mesir. Untuk memudahkan tumbuhnya perdagangan antara Mesir dan Eropa, para investor asing mendukung berbagai proyek untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi dan transportasi modern. Jalan kereta api, pelabuhan, kanal, telegram dan bendungan dengan cepat dikembangkan. Proyek terpentingnya adalah pembangunan Terusan Zues yang selesai tahun 1869.[17] Selain memodernisasi Mesir, berbagai proyek ini juga membuat Mesir banyak berutang kepada kreditor Eropa.

Penetrasi finansial dan perdagangan asing di mana-mana, dan kehadiran mereka yang semakin luas di Mesir, menyebabkan penguasa dan elite kaya di dalam negeri ini berperilaku dan beradat istiadat seperti orang Eropa. Kondisi ini memicu ketegangan dalam negeri dengan munculnya gerakan menentang dominasi Eropa. Karena dikhawatirkan akan mengancam kepentingan Eropa, Inggris lantas melakukan invasi pada September 1882. Inggris kemudian mendirikan rezim politik yang disiapkan untuk monarkhi konstitusional yang berparlemen, berpemilu, dan berpartai politik. Walau akhirnya- karena pihak-pihak yang berperan dalam lingkaran elit kekuasaan hanya mementingkan dirinya sendiri- rakyat Mesir menganggap sistem politik ini korup dan didominasi kepentingan pribadi. Tetapi itu tidak mengurangi dominasi Inggris dalam bidang politik di Mesir.[18]

Dominasi politik dan ekonomi Eropa disertai dominasi budaya terlihat pada kecenderungan elite Mesir untuk bergaya hidup Barat dan memungut gagasan Barat, meski dengan mengorbankan keyakinan dan praktik tradisional Islam. Pada 1920-an, elite politik dan intelektual Mesir lebih mendukung ideologi modernis sekuler. Para penulis Mesir menguraikan identitas nasional Mesir sekuler yang mencari inspirasi dari warisan Fir’aun pra-Islam.[19] Nasionalisme sekuler Mesir ini hanya menempatkan Islam hanya sebagai urusan suara hati dan ibadah pribadi yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Pada akhirnya Islam termarjinalisasi dari urusan publik dan politik, dan dari sinilah sekularisme tampak nyata dalam dinamika sosial-politik Mesir bahkan sampai hari ini.

Bertolak dari sejarah kolonialisme di Mesir inilah ideologi politik sekuler mendominasi dalam sistem politik Mesir sampai hari ini. Gerakan Islam politik yang ingin menawarkan sistem politik yang berbasis ideologi Islam akan dianggap sebagai pemberontak negara dan harus mendapat perlawanan yang sengit dari penguasa. Pertanyaan selanjutnya, apakah gerakan Islam politik tidak mampu melakukan mobilisasi rakyat untuk melawan penguasa secara revolusioner, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh revolusi Iran? Bukankan rakyat Mesir mayoritas beragama Islam dan pasti akan mendukung cita-cita politik Islam?

Jabawan dari pertanyaan itu tidaklah sederhana. Berbicara tentang politik Islam tidaklah monolitik, seperti pula ketiga berbicara tentang Islam.. Mereka terpolarisasi dalam berbagai aliran politik Islam sehingga gerakan Islam politik sulit melakukan kolaborasi dengan Muslim yang memiliki aliran politik Islam yang berbeda. Dalam sejarah intelektual Mesir pernah dikenal seorang yang bernama Ali Abd al-Raziq yang melontarkan gagasan politik Islam sekuler, yakni memisahkan secara tegas antara urusan politik dengan agama. Mereka yang berpikiran sekuler juga menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam yang tentu tidak setuju dengan upaya-upaya untuk menyatukan kembali agama dengan politik seperti yang diperjuangkan oleh kelompok Islam politik.

Di tengah-tengah perdebatan antara sekulerisme dan Islam dalam diskursus politik Mesir, kelompok sekuler selalu memenangkan berdebatan itu dengan konsep-konsep mereka yang lebih matang dan rasional. Kelompok Islam biasanya akan mengajukan doktrin politik Islam model kekhalifahan yang dinilai oleh kelompok sekuler sebagai konsep yang utopis. Belum lagi konsep kelompok Islam tentang partisipasi perempuan dalam politik yang cenderung membatasi, tentu hal ini mendapat perlawanan dari kelompok sekuler dan kaum perempuan yang tidak ingin hak-hak politiknya diberangus. Kenyataan ini hampir sama dialami oleh bangsa Indonesia di akhir-akhir menjelang kemerdekaan. Perseteruan antara kelompok Islam dan Nasionalis-sekuler akhirnya dimenangkan oleh kelompok nasionalis-sekuler karena secara konsepsional mereka lebih matang dalam menyuguhkan konsep politik di zaman modern.

Segmen pemikiran politik yang menjadi perdebatan antara kelompok Islam politik dan sekuler terkait dengan sistem kebangsaan dan kenegaraan adalah antara; dasar negara, konsep state-nation, dan nasionalisme. Kelompok Islam selalu melihat masalah-masalah ini dari perspektif doktrin agama, sementara kelompok sekular melihat dari sudut realitas sosial-politik yang ada. Ketika kelompok Islam menawarkan sebuah bentuh negara Islam dengan dasar negara al-Qur’an dan al-Hadis misalnya, hal ini di-counter olek kelompok sekuler bahwa hal itu berarti telah menafikan kenyataan empirik kalau ada pluralitas dalam masyarakat termasuk di sini pluralitas agama. Islam bukanlah satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat. Kelompok sekuler juga selalu berdalih bahwa agama (Islam) lebih memberi peluang atau keleluasaan bagi pemeluknya dalam melakukan ijtihad dalam masalah-masalah sosial-politik, termasuk di sini adalah mengenai bentuk negara. “Tidak ada aturan baku dalam Islam tentang sistem politik” Kata kelompok sekuler. Begitu pula dengan konsep nation-state yang menurut kelompok Islam tidak sesuai dengan semangat Islam, karena Islam punya konsep sendiri yang bernama khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah adalah kesatuan masyarakat Islam dalam negara tunggal, tidak seperti dalam konsep nation-state yang membagi masyarakat Islam dalam beberapa negara berdasarkan status kebangsaannya. Tentu saja apa yang ditawarkan oleh kelompok Islam politik tentang sistem khilafah ditentang keras oleh kelompok sekuler yang menganggap konsep tersebut tidak masuk akal (utopis) pada saat dilihat secara empirik masyarakat Islam telah terbagi-bagi dalam beberapa negara. Nasionalisme juga menjadi aspek penting yang diperdebatkan antara dua kelompok itu. Kelompok Islam politik menganggap nasionalisme telah menghalangi upaya membangun kekuatan Islam tunggal berdasar “innama al-mu’minun al-Ihkwah (sesama mukmin adalah saudara)”. Tetapi lagi-lagi kelompok sekuler menepis asumsi itu dengan dasar bahwa setelah realitas di lapangan menunjukkan pembagian wilayah berdasarkan kebangsaan tertentu, maka sudah selayaknya masyarakat yang mendiami wilayah tertentu itu mempunyai keterikatan dalam semangat nasionalisme.

Gagal menyuguhkan konsep politik yang matang dan senantiasa mendapat tekanan keras pihak penguasa dari aksi-aksi politiknya, kelompok Islam politik menggeser isu perjuangannya dari politik murni (pure politics) kepada reformasi moralitas. Pelbagai proyek ideologis-revolusioner, yang mengusung Islam sebagai ideologi dan sistem politik, diganti dengan proyek isu penerapan syari’at Islam yang lebih transformatif dan cukup pemerintah mengakomodasinya dalam bentuk perundang-undangan. Gerakan mereka akhirnya menjelma menjadi gerakan non-politik dengan titik tekan pada reformasi masyarakat Muslim ketimbang turut larut dalam hingar-bingar perebutan kekuasaan.

Gerakan Islam politik juga mati langkah karena dipakainya simbol-simbol Islam oleh negara dalam rangka menarik simpati rakyat yang mayoritas Islam untuk mendapatkan legitimasi politik.[20] Dengan upaya ini negara seolah tampak telah menerapkan prinsip-prinsip Islam walaupun tampak sangat simbolis dan hanya menyentuh permukaaannya saja, jika dilihat secara mendalam, kebijakan-kebijakan prinsipil yang telah dilakukan pemerintah telah menyimpang dari ajaran Islam. Di samping politisasi agama, juga semarak fenomena “kembali ke pangkuan Islam” mulai menguat kembali dalam ruang publik sebagai strategi mempertahankan status quo pemerintahan.[21]

Gerakan politisasi agama yang dilakukan oleh penguasa memang cukup efektif untuk menarik simpati anggota masyarakat sehingga mereka terpolarisasi menjadi kelompok yang mendukung dan yang kritis terhadap kekuasaan. Kelompok yang mendukung akan selalu mendapat dukungan finansial dari pemerintah, dan ini membuat gerakan mereka semakin kuat, tetapi kelompok yang kritis akan selalu mendapat perlawanan balik yang tidak kalah sengitnya. Perlawanan dari pihak penguasa yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara represif-militeristik untuk sementara mampu membendung gerakan protes dalam negeri untuk tidak menjadi gerakan revolusioner yang cukup berbahaya.

Disamping faktor-faktor internal yang telah terpapar di muka, terkait dengan gagalnya gerakan Islam politik di Mesir, maka akan ada pula faktor eksternal yang turut meyumbang kegagalan itu. Faktor ini adalah keterlibatan pemerintah konservatif Arab Saudi dalam menyokong dana bagi gerakan-gerakan Islam non-politik sebagai upaya untuk membendung gelombang revolusi yang diusung kelompok Islam politik.[22] Pemerintah Arab Saudi dengan kekuatan dananya berupaya mempengaruhi kegiatan dan ideologi kelompok Islam politik agar lebih bergeser ke arah gerakan non-politik yang lebih konservatif. Dengan kata lain ingin mengembalikan gerakan Islam politik ke masjid dari arena pergulatan kekuasaan dan politik, karena ini akan membahayakan stabilitas politik di kawasan Timur Tengah yang rata-rata dikuasai oleh pemerintah sekuler atau pemerintah Islam konservatif.

Campur tangan asing yang begitu kentara diperlihatkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dalam rangka membentung gelombang perlawanan Islam politik radikal dan mendukung penuh rezim berkuasa di Mesir. Kairo di mata Amerika mempunyai nilai politis dan strategis, sehingga segala upaya dilakukan Amerika untuk membantu rezim berkuasa menumpas gelombang radikalisme yang ada di dalam negeri Mesir.[23] Amerika mempunyai alasan untuk membantu rezim yang berkuasa di Mesir karena Amerika berkepentingan menciptakan stabilitas politik di kawasan itu. Amerika tidak ingin sekutu utamanya, Israel, diganggu atau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok Islam politik yang ingin membantu kelompok-kelompok pejuang Palestina. Sehingga adalah wajar jika Amerika membantu upaya-upaya penguasa Mesir untuk membungkam gerakan dalam negeri yang mengusung Islam sebagai ideologi.

Dari aneka intervensi dari negara-negara asing tersebut semakin memperlemah posisi Islam politik di Mesir, baik di lingkup lokal, domestik maupun internasional. Dalam fase selanjutnya, gerakan Islam politik itu menjelma menjadi gerakan yang lebih militan dan radikal dengan pola gerakan bawah tanah (underground). Model gerakan ini memberi legitimasi bagi kekuasaan untuk lebih mem-presure mereka dengan dalih mengacau keamanan. Sebagian lagi memilih untuk menjadi gerakan sosial keagamaan yang lebih moderat dan non-politik.

Kondisi gerakan Islam politik yang terpolarisasi antara gerakan radikal dan moderat sangat menguntungkan pihak yang berkuasa. Satu sisi hal ini memperlemah konsolidasi dan mobilisasi kekuatan pihak gerakan Islam politik, dan pada sisi lain penguasa lebih leluasa melakukan politisasi agama dengan menggandeng kelompok yang lebih moderat dalam upaya melakukan kampanye anti radikalisme agama. Masyarakat luas pun secara real lebih memilih kondisi damai dengan menerima kekuasaan yang ada, dari pada harus menghadapi situasi chaos saat terjadi pergolakan politik dalam negeri. Kampanye anti radikalisme agama yang dilakukan oleh ulama atau lembaga resmi kegamaan semacam al-Azhar cukup efektif meredam gejolak politik masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih pro-Barat dan anti Islam politik.

F. Kesimpulan

Dari paparan panjang lebar tentang gagalnya gerakan Islam politik di kawasan Timur tengah, dengan fokus kasus di Mesir, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Ketiga, Sebab utama gagalnya gerakan Islam politik adalah karena mengakarnya ideologi nasionalis-sekuler dalam kehidupan para elite politik negara-negara Muslim. Hal ini karena kesengajaan pihak kolonial waktu itu yang ingin menancapkan pengaruh kolonialismenya dengan menanamkan tradisi sekuler di negara-negara Mulim jajahannya, tak terkecuali di Mesir.

Keempat, faktor kegagalan lain adalah tidak siapnya gerakan Islam politik dengan pemikiran alternatif tentang politik Islam yang sesuai dengan semangat pembaharuan, kebanyakan gerakan Islam politik masih mengusung konsep politik Islam lama yang dalam banyak hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Pada prinsipnya gerakan Islam politik mengusung pemikiran politik yang berbasis syari’at Islam, sementara kelompok sekuler pemikira politiknya berbasis sekularisme barat. Dalam banyak sisi pemikiran kaum sekular lebih matang secara konsepsional (karena sudah lama digagas dan diterapkan sebagai sistem politik di Barat) jika harus dihadapkan dengan pemikiran politik kaum Islamis.

Kelima, Islam politik gagal juga karena tidak adanya sinergitas antar gerakan Islam, dan justru yang nampak adalah saling menafikan satu sama lain, karena masing-masing mengusung kepentingan yang berlainan. Terdapat polarisasi yang cukup tajam antar gerakan Islam; satu sisi ada yang menginginkan perubahan secara radikal atas fenomena sosial-politik dalam negara Muslim, tetapi di sisi lain memilih jalam kompromistis dengan kekuasaan dengan harapan ada kesempatan untuk melaksanakan perubahasan secara evolutif-transformatif.

Keenam, Akibat campur tangan pihak asing yang tidak menghendaki tampilnya Islam politik dalam panggung politik di negara-negara Muslim menjadi faktor penyebab gagalnya Islam politik juga. Kebanyakan mereka keberatan karena tidak ingin kepentingannya di negara-negara Muslim diganggu dengan munculnya kelompok Islam politik, karena orientasi kelompok Islam politik adalah anti imperialisme dan kapitalisme Barat, dan hal ini sangat jelas akan mengganggu agenda mereka di kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Bandung: Mizan, 2004

Charles Tripp, “Sayyid Quthb: Visi Politik”, dalam Ali Rahmena, Para Perintis Zaman Baru Islam, Bandung: Mizan, 1996

Dale F. Eickelman dan James Pscatori, Ekspresi Politik Muslim, Rofiq Suhud (penterj.), Bandung: Mizan, 1998

David Commins, “Hasan al-Banna (1906-1949)” , Ali Rahmena (ed.), Para Perintis Zaman Baru Islam, Bandung: Mizan, 1996

Fawaz A. Gerges, Amerika dan Islam Politik: Bentuiran Peradaban atau Benturan Kepentingan, Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib (penterj.), Jakarta: Alfabet, 2002

Hassan Hanafi, al-Din wa al-Tsaurah fi al-Misr 1952-1981, Kairo : Maktabah Madbuli, 1989

James Piscatory, “Islam, Islamis, dan Prinsip Pemilihan di Timur Tengah”, dalam Dick van der Meij (ed.), Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, Somardi (penterj.), Leiden-Jakarta: INIS, 2003

John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, Rahmani Astuti (penterj.), Bandung: Mizan, 1999

Leonard Binder, Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, London and New York : Routledge, 1991

Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik, Harimurti dan Qamaruddin SF (penterj.), Jakarta ; Serambi, 1996

Robert Bianchi, “Islam and Democracy in Egypt”, Current History, Februari, 1989


[1] Lihat Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik, Harimurti dan Qamaruddin SF (penterj.), (Jakarta ; Serambi, 1996), hlm, 32-33

[2] Ibid., hlm. 43

[3] Ibid., hlm. 43-44

[4] Lihat Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London and New York : Routledge, 1991), hlm. 84-86

[5] John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, Rahmani Astuti (penterj.), (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 235

[6] Nasser dan koleganya mempunyai pandangan yang sama dengan pandangan banyak anggota Ikhwan soal perlunya keadilan sosial yang lebih besar, dan perlunya “pembaharuan”. Lihat Charles Tripp, “Sayyid Quthb: Visi Politik”, dalam Ali Rahmena, Para Perintis Zaman Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 159

[7] Bagi sementara pengamat, Rezim Nasser merupakan contoh negara yang mengambang di antara langit dan bumi, yakni tidak diridhai Allah sekaligus tidak didukung oleh umat atau rakyat. Lihat Leonard Binder, Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 486

[8] Lihat John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim … op.cit., hlm. 237

[9] Ibid., hlm. 238

[10] Robert Bianchi, “Islam and Democracy in Egypt”, Current History, (Februari, 1989), hlm. 93, dikutip dari Olivier Roy, Gagalnya Politik Islam… op.cit., hlm. 150

[11] Lihat John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim … op.cit., hlm. 239-240

[12] Lihat David Commins, “Hasan al-Banna (1906-1949)” , dalam Ali Rahmena (ed.), Para Perintis … op.cit., hlm. 134.

[13] Ibid., hlm. 135

[14] lihat John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim … op.cit., hlm. 244

[15] Ibid., hlm. 245

[16] lihat James Piscatory, “Islam, Islamis, dan Prinsip Pemilihan di Timur Tengah”, dalam Dick van der Meij (ed.), Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, Somardi (penterj.), (Leiden-Jakarta: INIS, 2003), hlm. 62

[17] David Commins, “Hasan al-Banna (1906-1949)” , dalam Ali Rahmena (ed.), Para Perintis … op.cit., hlm. 127

[18] Ibid., hlm. 128

[19] Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 313

[20] Sadat menyebut dirinya sebagai ”Amir al-Mu’minin”, secara teratur difoto ketika sedang emnjalankan Shalat Jum’at, mendorong pembangunan masjid dan sebagainya. lihat John L. Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim … op.cit., hlm. 236; Bandingkan dengan Dale F. Eickelman dan James Pscatori, Ekspresi Politik Muslim, Rofiq Suhud (penterj.), (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 23

[21] Menara dan masjid dihiasi lampu warna-warni, pelaksanaan shalat disiarkan langsung dalam media massa, masjid-masjid dibangun dan direnovasi, peringatan rakyat menyambut Hari Besar Islam, semua surat kenegaraan menggunakan “mismillahirrahmanirrahim”, semua itu adalah bagian dari aktivitas politisasi agama yang dilakukan penguasa Mesir untuk mendapatkan legitimasi umat Islam dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Lihat Hassan Hanafi, al-Din wa al-Tsaurah fi al-Misr 1952-1981, (Kairo : Maktabah Madbuli, 1989), hlm. 185-187

[22] Lihat Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik… op.cit., hlm. 97

[23] Fawaz A. Gerges, Amerika dan Islam Politik: Bentuiran Peradaban atau Benturan Kepentingan, Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib (penterj.), (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 230


Responses

  1. ana jadi terinspirasi neh……


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: