Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

DUNIA ISLAM

PROPOSAL PERDAMAIAN UNTUK KONFLIK SURIAH

Oleh: Anjar Nugroho SB

ABSTRAK

Makalah ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana konflik internal yang terjadi di Suriah dan bagaimana penyelesaian konflik internal Suriah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar alAssad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang. 2. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.

 

  1. Latar Belakang

Menilik kedalam konflik Suriah sendiri disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri lima dekade pemerintahan partai Ba’ath. Pemberontak yang bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah berjuang dengan cara yang semakin terorganisir. Pihak oposisi sendiri didominasi oleh Muslim Sunni. Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang ‘sejiwa’ dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah.[1] Inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat, dan rakyat ingin rezim ini digulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat. Konferensi Jenewa II telah melahirkan berbagai ‘tawaran’ untuk dapat menyelesaikan konflik. Konferensi ini bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara di Suriah terlepas pihak mana yang memiliki kendali besar di medan perang.[2]

Hukum internasional jelas menjunjung tinggi prinsip non-intervensi seperti yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang secara garis besar memuat penjelasan mengenai prinsip non-intervensi. Intervensi pihak asing terhadap konflik yang terjadi dalam suatu negara berdaulat adalah tidak sah dalam hukum internasional apabila tidak disertai mandat dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun juga diperlukan apabila pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah mencederai hukum internasional. Pandangan hukum internasional terhadap intervensi dalam konflik internal suatu negara dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pihak yang mempunyai yurisdiksi secara internasional dalam hal ini PBB namun jika sebaliknya yang terjadi maka intervensi tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.

PBB telah mengupayakan penyelesaian konflik bersenjata di Suriah, dari blokade damai, embargo,pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa proposal perdamaian ke Suriah hingga dikeluarkannya Resolusi mengenai perlucutan senjata kimia dan resolusi bantuan kemanusiaan di Suriah namun konflik yang terjadi di negara Timur Tengah itu belum mencapai titik akhir perdamaian. Sebagai badan organisasi internasional seharusnya PBB dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif sesuai ketentuan dalam hukum internasional terhadap konflik bersenjata yang terjadi di Suriah sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut dapat dihentikan dengan segera. Namun berbagai cara penyelesaian konflik yang diupayakan oleh PBB belum menemui titik temu yang dapat membawa perdamaian di negeri Timur Tengah itu.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai fokus kajian dalam makalah ini antara lain: seperti apakah konflik internal yang terjadi di Suriah dan bagaimanakah penyelesaian konflik internal Suriah.

 

  1. Tragedi Kemanusiaan di Suriah

Bukan yang pertama kali ini Suriah menghadapi masalah dalam negeri yang mengundang intervensi luar. Ketika Hafez al Assad, ayah dari Bashar al Assad, berkuasa, Suriah juga menarik perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan di kota Hama tahun 1982 yang menewaskan ribuan orang. Tragedi itu terjadi ketika Presiden Hafez al Assad memerintahkan pasukannya untuk menghabisi demonstrasi yang digalang oleh kelompok Muslim Brotherhood. Kelompok ini berkembang pada tahun 1970-an di Hama sebagai cabang dari Muslim Brotherhood di Mesir.

Muslim Brotherhood menghendaki reformasi politik, termasuk diberikannya hak-hak sipil warga negara, pengakhiran penyiksaan yang biasa dilakukan oleh regim berkuasa terhadap siapa saja yang dianggap melawan, dan penegakan rule of the law. Pada bulan Februari 1982, Muslim Brotherhood menyerang unit militer Suriah yang sedang mencari anggota oposisi di Hama dan mengambil alih serta menguasai kota. Presiden Hafez al Assad menjawab aksi itu dengan mengirim 12.000 tentara.

Operasi penumpasan pemberontakan di Hama berlangsung selama 3 minggu. Hama dikepung tentara yang diperkuat kendaraan lapis baja dan tank. Helikopterhelikopter militer terus menerus menerjunkan pasukan dan menghancurkan wilayah pemukiman penduduk. Pertempuran di Hama berlangsung begitu sengit sehingga banyak pihak menyebutnya sebagai pertempuran yang menentukan. Sebab salah satu pihak yang memenangkan pertempuran diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan.

Pertempuran di Hama ini pada akhirnya berubah menjadi perang saudara karena tentara yang berasal dari daerah itu membelot dan berbalik melawan pasukan pemerintah. Jumlah korban tewas dalam pertempuran itu hingga kini masih menjadi perdebatan. Mereka yang bersimpati kepada pemerintahan Hafez al Assad mengatakan bahwa korban tewas sekitar 3.000 orang. Namun para pengritik Hafez al Assad mengatakan korban tewas mencapai 20.000 orang. Suriah akhirnya mendapat julukan sebagai negara polisi paling opresif di dunia.

Setelah sang ayah menguncang dunia dengan tragedi Hama, kini sang anak mengikuti jejak tersebut dengan peristiwa Homs. Kota Homs merupakan pusat pemberontakan dan revolusi selama 10 bulan terakhir, yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al Assad. Serangan mortir yang dilakukan pasukan Suriah di Kota Homs pada hari Jum’at tanggal 2 Februari lalu telah menewaskan setidaknya 217 orang. Apa yang terjadi di kota Homs hanyalah salah satu dari sekian banyak aksi kekerasan oleh aparat keamanan Suriah yang menewaskan lebih dari 5000 orang tewas di seluruh negeri sejak demontrasi yang menuntut Suriah lebih demokratis dan pluralis dimulai awal tahun 2011. Karena itu, tidak kurang dari Sekjen PBB Ban Ki Moon memperingatkan Presiden Bashar al Assad agar berhenti membantai rakyatnya sendiri. Menurut Ba Ki Moon, angin perubahan telah berhembus kencang di Suriah sehingga tidak ada gunanya dihentikan dengan aksiaksi kekerasan.

Namun pemerintah Suriah dengan tegas menolak segala bentuk intervensi asing, atas nama siapapun. Kini setelah Rusia dan China memveto Resolusi DK PBB, bukan mustahil tragedi Hama akan terulang lagi. Perang saudara bisa terjadi lagi. Jika itu terjadi, dunia menuntut agar Rusia dan Cina ikut bertanggung jawab. Sebab pada kenyataannya situasi dalam negeri Suriah tidak semakin membaik pasca penolakan resolusi PBB tersebut. Hanya dua hari setelah penolakan itu, pada tanggal 6 Februari 2012 pasukan Suriah kembali menyerang kelompok pemberontak di Kota Homs hingga menewaskan 95 warga sipil.

Fakta membuktikan, bahwa sebagian besar negara Arab adalah aliansi abadi blok Barat, yang dinakhodai langsung oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan Super Power tunggal dunia. Keberadaan kekuatan militer Suriah di kawasan tentu saja menjadikan mereka jengah, karena dianggap sebagai kekuatan lawan. Tidak jarang, beberapa kasus sebelumnya sudah pernah diangkat untuk merontokkan Suriah terutama presidennya, namun semuanya gagal.

Konflik Suriah pada awalnya dimulai dari kekecewaan besar dan penindasan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya sendiri, maka timbulah perlawanan dari rakyat dan akhirnya menjadi perlawanan dan perjuangan secara sistematis untuk mengakhiri rezim. Tidak dipungkiri bahwa menggeliatnya perlawanan rakyat Suriah banyak diilhami oleh ‘Musim Semi Arab’ yang melanda negara Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 sampai dengan 2011.[3]

Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba’ath dan mengganti dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan “gerombolan bersenjata” untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.[4] Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menuding semua pihak yang terlibat perang saudara di Suriah telah melakukan pelanggaran hukum internasional lantaran mempersulit pengiriman bantuan ke negara itu. “Ribuan orang tidak mendapatkan perawatan medis, termasuk obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk menyelamatkan jiwa,” kata Ban, seperti dikutip BBC, Kamis, 24 April 2014.[5]

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi mengenai krisis kemanusiaan di Suriah. Resolusi Nomor 2139 itu menuntut semua pihak, khususnya pihak berwenang Suriah, segera memberikan akses kemanusiaan yang cepat, aman dan tanpa hambatan bagi badan-badan kemanusiaan PBB dan mitra pelaksana mereka, termasuk lintas garis konflik dan lintas batas untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat mencapai orang yang membutuhkan melalui rute tercepat.[6] Resolusi tersebut juga menuntut penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, termasuk penggunaan pemboman udara seperti bom barel yang digunakan rezim Suriah tanpa pandang bulu untuk menargetkan penduduk sipil. PBB juga menuntut semua pihak mendemilitarisasi fasilitas medis, sekolah dan fasilitas sipil lainnya, dan menyerukan kebebasan akses terhadap seluruh area untuk tenaga, peralatan, transportasi dan persediaan medis.

Dewan Keamanan PBB, Sabtu, 22 Februari 2014, memutuskan mengadopsi resolusi yang menuntut kedua belah pihak dalam konflik mematikan di Suriah–pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan para pemberontak–memberi akses langsung ke seluruh negara itu untuk penyaluran bantuan dari luar kepada jutaan orang warganya yang membutuhkan.

Ini adalah pertama kalinya 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tentang krisis kemanusiaan Suriah saat pendukung Assad–Rusia dan Cina–bergabung dengan anggota Dewan Keamanan lainnya untuk mengirim pesan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertikai agar penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya untuk warga sipil yang terperangkap dalam konflik, tak diblokir.

Rusia dan Cina telah melindungi sekutunya di Suriah, Assad, di Dewan Keamanan PBB selama perang saudara yang berlangsung tiga tahun. Kedua negara telah mem-veto tiga resolusi yang mengutuk pemerintah Suriah dan mengancam untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Assad. Dalam resolusi tersebut, Dewan sangat mengutuk “pelanggaran luas hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional oleh pemerintah Suriah” dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk mencabut pengepungan daerah permukiman, termasuk di Aleppo, Damaskus dan pedesaan Damaskus, serta Homs.

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), saat ini terdapat lebih dari 2,4 juta pengungsi yang terdaftar di wilayah tersebut: 932.000 di Libanon, 574.000 di Yordania , 613.000 di Turki, 223.000 di Irak, dan sekitar 134.000 di Mesir.[7] Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, penggunaan senjata nuklir biologi kimia (Nubika) dilarang sebab bertentangan dengan kemanusiaan.

Laporan badan PBB menyimpulkan bahwa senjata kimia memang telah digunakan dalam konflik Suriah. PBB mencatat, senjata kimia digunakan sebanyak lima kali sepanjang konflik Suriah berlangsung sejak tahun 2011ini.Laporan itu menyebut adanya bukti-bukti yang kredibel dan konsisten dengan penggunaan senjata kimia. PBB menyebutkan lima lokasi penggunaan senjata kimia tersebut, yakni Ghouta, Khan Al Asal, Jobar, Saraqueb dan Ahsrafieh Sahnaya. Untuk dua lokasi lainnya, yakni Bahhariyeh dan Sheik Masqood tidak terdapat cukup bukti soal penggunaan senjata kimia.

Menurut laporan tersebut, ada penggunaan senjata kimia dalam skala besar di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Untuk wilayah ini, PBB menemukan adanya penggunaan gas sarin[8] yang mematikan. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak yang ikut menjadi korban. Senjata kimia juga digunakan di wilayah Khan Al Asal pada 19 Maret lalu terhadap tentara Suriah dan juga warga sipil. Kemudian di Jobar, tercatat penggunaan senjata kimia dalam skala kecil terhadap tentara Suriah pada 24 Agustuslalu. Di wilayah Saraqueb, penggunaan senjata kimia tercatat digunakan pada 29 April lalu. Ada korban sipil yang turut menjadi korban senjata kimia tersebut. Pada 25 Agustus, senjata kimia dalam skala kecil digunakan melawan tentara Suriah di wilayah Ashrafiah Sahnaya, dekat Damaskus. Laporan tersebut disampaikan oleh tim PBB yang dipimpin oleh seorang ahli bernama Swede Ake Sellstrom. Pada 16 September lalu, Sellstrom telah menyampaikan laporan awal kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon soal penggunaan senjata kimia di Suriah. Dalam laporan awal, disebutkan bahwa senjata kimia yang dilarang telah digunakan secara luas di Suriah.

Laporan awal tersebut juga menyebut adanya penggunaan gas sarin dalam serangan di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Namun sayangnya, laporan PBB ini tidak turut menyebutkan pihak-pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia tersebut. Mengingat hal tersebut di luar mandat yang diberikan DewanKeamananPBB terhadap tim investigasi mereka. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengakui bahwa tentaranya memang memiliki senjata kimia. Dia juga telah sepakat untuk menyerahkan senjata kimia tersebut kepada dunia internasional untuk dihancurkan. Namun Assad bersikeras bahwa militernya tidak pernah menargetkan warga sipil.Hal ini menanggapi tudingan negara-negara Barat, pemerintah negara Arab, kelompok HAM internasional serta kelompok pemberontak bahwa rezimnya yang bertanggung jawab secara penuh atas serangan dengan senjata kimia tersebut. Assad dan sekutunya, Rusia serta Iran menyalahkan kelompok pemerontak atas serangan mematikan tersebut.[9]

Dalam 10 bulan terakhir ini Presiden Bashar al Assad harus menghadapi unjuk rasa yang menentang kepemimpinannya. Ia menjuluki para pendemo sebagai teroris karena kegiatan yang dilakukannya dianggap sebagai konspirasi asing. Meskipun telah berkuasa selama 11 tahun tetapi Presiden Assad tidak mau meninggalkan tampuk kekuasaannya. Ia bertekad untuk terus mengatasi berbagai aksi kerusuhan di negaranya dengan kekuatan yang dimilikinya, meskipun untuk itu akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Di lain sisi, ia juga berjanji untuk membiarkan rakyat Suriah menentukan pilihannya pada bulan Maret mengenai konstitusi baru yang akan memusatkan perhatian pada sistem multipartai. Ia mengatakan pemilu parlemen akan menyusul dan bisa diselenggarakan paling cepat bulan Mei 2012. Namun apa yang dijanjikan Presiden Assad itu gagal mengurangi semangat para pemberontak. Pemimpin oposisi Suriah yang mengasingkan diri ke Turki, Omar al Muqdad mengingatkan para penguasa otoriter di kawasan Timur Tengah agar memperhatikan apa yang terjadi dengan pemimpin Libya Muammar Khadafi, yaitu siapapun yang membunuh rakyatnya sendiri akan berakhir seperti itu. Pemimpin Dewan Nasional Suriah itu tidak lupa mendorong rakyat Suriah agar menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al Assad. Kematian Khadafi telah memberi efek domino seperti hal nya Arab Spring. Sebab, revolusi yang pertama kali terjadi di Tunisia itu kemudian menjalar ke Mesir, kemudian berlanjut ke Yaman dan Libya. Meskipun negara-negara Barat mendukung digulingkannya Presiden Assad, namun banyak faktor lokal yang menghambat seperti kelas menengah yang tidak bersatu menjadi oposisi. Dalam konteks di atas terlihat bahwa apa yang dikatakan Dubes Rusia di PBB bahwa mereka yang mendukung resolusi DK PBB hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi berkuasa, sangat beralasan. Namun sebaliknya sikap Rusia itu juga memperlihatkan dukungannya untuk mempertahankan regim yang berkuasa.

Sebab Rusia merupakan pemasok utama senjata bagi Suriah. Seperti pada tanggal 10 Januari 2012 lalu, sebuah kapal kargo Rusia yang berisi senjata sempat berhenti di Lamasol, Siprus, karena cuaca buruk. Kapal tersebut membawa berton ton amunisi untuk pasukan Suriah. Setelah berada di Limasol selama beberapa jam, kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tartus, Suriah, beberapa hari kemudian. Diperkirakan, sepuluh persen penjualan senjata Rusia secara global masuk ke negara sekutunya itu. Kontrak penjualan senjata itu bernilai 1,5 miliar dolar AS. Selain amunisi, penjualan senjata Rusia ke Suriah itu termasuk pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata antitank. Pengamat meyakini, Rusia khawatir, jatuhnya Presiden Suriah Bashar al Assad akan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar AS. Apalagi, Suriah menjadi sekutu terakhir setelah pemimpin Libya, Muammar Khadafi dijatuhkan. Sebaliknya Amerika Serikat yang sangat ingin Presiden Assad digulingkan, bergerak diluar payung PBB untuk menekan regim penguasa Suriah. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengusulkan agar dibentuk koalisi internasional di luar konteks payung PBB yang terdiri dari negara-negara sahabat rakyat Suriah untuk mendukung konsep perubahan di Suriah secara damai. Menurut Hillary Clinton, kelompok komunikasi sahabat Suriah ini mirip dengan kelompok komunikasi sahabat rakyat Libya yang berani menumbangkan regim Muammar Khadafi. Seruan Menlu AS ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Dukungan juga datang dari kelompok oposisi Suriah melalui Dewan Nasional Suriah (SNC) yang menyatakan niatnya untuk meminta Majelis Umum PBB mengeluarkan keputusan internasional yang mendukung rakyat Suriah serta mendukung pembentukan kelompok komunikasi internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Suriah serta mengucilkan regim Bashar al Assad. Lebih jauh Amerikat Serikat juga menginginkan agar aliran senjata dan dana ke Suriah dapat dihentikan dengan menjatuhkan sanksi tambahan. Menurut AS, tekanan harus ditingkatkan serta memperberat sanksi nasional dan regional yang telah terjadi.

Pemberlakuan sanksi – 8 diharapkan dapat menguras sumber pendanaan dan pengapalan senjata sehingga pemerintah Suriah tidak menjadi mesin pembunuh. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan bahwa AS akan mengungkap siapa saja yang masih mendanai regim Assad dan mengirimkan senjata untuk untuk pasukan keamanan Suriah. Bahkan Senator Joe Lieberman mengusulkan agar ada opsi militer untuk mengakhiri kekuasaan Assad. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan dukungan pada tentara Suriah yang membelot dan melakukan perlawanan. Dewan Nasional Suriah (SNC) yang beroposisi, melalui ketuanya Burhan Ghalioun, menilai, dukungan seperti itu kemungkinan dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi rakyat Suriah. Demikian pula dengan Pasukan Pembebasan Suriah melalui Ketuanya Riad al Assad, mengatakan tidak ada jalan lain untuk memaksa Assad mundur selain melalui aksi militer.

Pemajuan demokrasi suatu negara saat ini pada kenyataannya harus ditandai dengan runtuhnya penguasa yang sedang berkuasa. Tanpa itu, apapun upaya yang dilakukan oleh sang penguasa tidak akan ada artinya. Seperti upaya perubahan konstitusi pada bulan Maret yang kemudian diikuti dengan penyelenggaraan pemilu pada bulan Mei seperti yang dicanangkan Presiden Assad nampaknya sudah sulit dipercaya. Kelompok oposisi sudah sangat ingin mengambil alih kekuasaan sebagai simbol perubahan. Kondisi demikian ini yang sedang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengambil keuntungan. Pemerintah Indonesia yang berpengalaman dalam pengelolaan konflik di kawasan Asia Tengggara kiranya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur-jalur yang mungkin dapat dilakukan. Misalnya melalui Organisasi Negara-negara Kerja Sama Islam (OKI) atau melalui perwakilan Indonesia di PBB.

  1. Penyelesaian Konflik Suriah

Terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah, beberapa negara anggota PBB menolak adanya rencana intervensi. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Serta pernyataan presiden Obama untuk sewaktu-waktu melancarkan gencatan senjata terhadap Suriah terlebih dengan adanya isu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al-Assad meskipun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga negara Amerika.[10] Perang Melawan Teror menjadi kampanye pembenaran bagi Amerika serta sekutunya untuk menggunakan aksi militer dalam rangka melindungi hak-hak sipil masyarakat. Dalam Konflik Suriah teror berasal dari pemerintah Suriah yang disimbolkan dengan otoritarian presiden Bashar al-Assad sehingga teror ini harus diperangi dengan tindakan intervensi.

Legalitas intervensi masih menjadi perdebatan dalam politik internasional. Golongan yang mendukung dilakukannya intervensi berdasarkan pada aspek normatif perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (HAM) sedangkan golongan yang menolak intervensi memandang setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri atas penduduk dan teritorialnya.

Konsep hegemoni dalam teori kritis menjelaskan bahwa kelompok yang berkuasa menetapkan dan melegitimsi kekuaaan mereka melalui universalisme budaya serta ide-ide. Ide-ide mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan produk dari negara-negara Barat dalam rangka mempertahankan serta memperluas hegemoninya. Dengan universalisme nilai-nilai ini negara-negara berkuasa seperti Amerika Serikat tentu akan mendukung tatanan sosial yang mereka inginkan bahkan membentuk tatanan tersebut. Pasca Perang Dunia II Amerika Serikat sudah memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan yang berpengaruh terutama dalam membentuk norma kehidupan internasional. Salah satu wadahnya adalah PBB dan institusi-institusi internasional. Dengan ikut campur dalam konflik yang terjadi di dunia, Amerika mencoba mempengaruhi hasilnya demi menguntungkan kapitalisme global. Dalam tatanan dunia saat ini Amerika Serikat merupakan negara besar yang hegemonik yang bekerja untuk memastikan bahwa dunia amanbagi kepentingan kapitalisme. Asumsi lainnya dari teori kritis menyangkut peran negara bukan sebagai aktor utama, negara adalah penjaga dari kepentingan ekonomi dan politik yang tidak dapat dipisahkan.[11]

Faktor ekonomi yang ingin dilindungi oleh Amerika dari intervensinya di Suriah menyangkut suplai minyak bumi dari negara sekutu Amerika di Timur Tengah (Arab Saudi dan Kuwait), dan faktor politiknya adalah kepentingan Amerika Serikat di negara-negara sekutunya (Turki, Israel). Atas pertimbangan dua faktor inilah Amerika berupaya untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Perdamaian di Suriah hanya dapat terjadi dengan hegemoni dari Amerika Serikat. Dan hegemoni demi kapitalisme tersebut telah diciptakan oleh Amerika melalui nilai-nilai yang mereka perjuangkan yaitu demokrasi dan hak asasi manusia.

Amerika Serikat sebagai negara yang tekun memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta HAMtentunya tidak akan membiarkan pelanggaran HAM di Suriah terus berlanjut. Ide mengenai perlindungan HAM menjadi dasar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan negara lain. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB terdapat 29 pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM akan melegitimasi intervensi.[12] Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan keberatannya dengan rencana intervensi militer di Suriah. Pertimbangannya, efektif tidaknya serangan terbatas dan kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah, jika aksi militer dilakukan serta tidak adanya dukungan internasional terhadap rencana intervensi. Walaupun hingga saat ini rencana intervensi terhadap konflik Suriah masih mengalami penundaan.

Piagam PBB ditetapkan sebagai norma hukum universal bagi doktrin non-intervensi. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PBB didasari oleh asas kesetaraan kedaulatan bagi seluruh anggotanya. Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Piagam PBB tidak mengatur pemberian kewenangan untuk mengintervensi perkara domestik dalam yurisdiksi suatu negara.[13]

Walaupun jelas tergambar dalam piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekuatan bersenjata, Piagam PBB juga menekankan mengenai HAM dalam pembukaannya. Hal ini menimbulkan dilema dan perdebatan mengenai kedaulatan dan intervensi. Bagaimanapun ada beberapa pendapat yang kontra, cukup adil bila dikatakan bahwa Piagam PBB lebih mengutamakan larangan penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter bagi negara yang bertindak bagi keasadarannya sendiri.

Selanjutnya, dalam kurun waktu saat ini penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter oleh komunitas internasional tidak mendapatkan dasar hukum yang dapat diterima secara luas. International Court of Justice (ICJ) menolak kemungkinan bahwa hak intervensi secara paksa adalah sejalan dengan hukum internasional. ICJ mengemukakan bahwa ‘apapun yang terjadi dalam organisasi internasional’ hak intervensi dengan kekerasan tidak sahdalam hukum internasional. ICJ juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah metode yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia.[14]

Hingga saat ini berbagai cara telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah. Mulai dari embargo terhadap ekspor dan impor barang-barang di Suriah, blokade, pembekuan aset Assad hingga pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah. Intervensi yang merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang dianggap ampuh untuk menghentikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Suriah juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Pada akhirnya, sebagai badan internasional yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad. Sebuah resolusi yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi mengakhiri konflik di negara Timur Tengah itu.

  1. Kesimpulan

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

 

Andrew Heywood. Global Politics. Palgrave Macmillan : 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/ diakses pada 5 Juli 2015

http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaansenjata-kimia-di-suriah diakses pada 5 Juli 2015

http://www.antaranews.com/berita/420540/pbbsetujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah diakses pada 5 Juli 2015

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-BantuanKemanusiaan-Suriahdiakses pada 5 Juli 2015

http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/115572884/Sekjen-PBB-Bantuan-untuk-SuriahDipersulit diakses pada 5 Juli 2015

http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.htmldiakses pada 5 Juli 2015

Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012

[1] Trias Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm 247

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

[3]http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/ diakses pada 5 Juli 2015

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria h diakses pada 5 Juli 2015

[5]http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/115572884/Sekjen-PBB-Bantuan-untuk-SuriahDipersulit diakses pada 5 Juli 2015

[6]http://www.antaranews.com/berita/420540/pbbsetujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah diakses pada 5 Juli 2015

[7] http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-BantuanKemanusiaan-Suriahdiakses pada 5 Juli 2015

[8] Gas Sarin adalah senyawa organofosfat dengan rumus [(CH3)2CHO]CH3P(O)F. Ini adalah cairan tidak berwarna, tidak berbau,[1] digunakan sebagai senjata kimia karena potensi ekstrim sebagai agen saraf. Ia telah diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal di Resolusi PBB 687. Produksi dan penimbunan sarin dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia tahun 1993 di mana ia diklasifikasikan sebagai Jadwal Substansi 1.

[9] http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaansenjata-kimia-di-suriah diakses pada 5 Juli 2015

[10]http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.htmldiakses pada 5 Juli 2015

[11] Michael Byers, Op.Cit Hal. 67

[12] Andrew Heywood. Global Politics. Palgrave Macmillan : 2011. Hal. 325

[13] Charter of the United Nations, Statute and rules of court and other documents , International Court ofJustice, The Hague, 197813International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement,ICJ Reports 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54

[14] International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement, ICJ Reports 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: