Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

EKONOMI POLITIK INDONESIA

POROS MARITIM SEBAGAI POLITIK EKONOMI BARU INDONESIA

Oleh: Anjar Nugroho SB

 

Pendahuluan

            Poros maritim adalah istilah lama yang muncul kembali menjadi bahan pembicaraan publik akhir-akhir ini. Pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2015 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), semakin mempopulerkan istilah poros maritim, “kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu”. (Kurniawan and Muhamad, 2014)

Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dilintasi garis khatulistiwa, terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan pperairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi menambah luas wilayah laut yuridiksi nasional menjadi 5,8 juta kilometer persegi. (Suhartono, 2012: 1)

Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Idonesia telah mempunyai jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain di dunia. Di samping itu nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti serta kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan bangsa.

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia sesungguhnya merupakan keharusan karena hal itu akan mendorong meningkatkan kesejahteraan bangsa, oleh karena itu diperlukan kemampuan maritim yaitu kemampuan ekonomi, politik, dan militer dari bangsa sendiri. Tulisan singkat ini mencoba membahasapa saja yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam upaya menuju poros maritim dunia.

Indonesia Menuju Negara Maritim

            Paling awal adalah memahami pengertian negara maritim, mengingat adanya pandangan bahwa meskipun Indonesia memiliki sejumlah prasarat untuk menjadi kekuatan maritim, sebagaimana ditetapkan oleh para ahli strategi maritim seperti Alfred Thayer Mahan dan Geoffrey Till, akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum menjadi negara maritim. Status Indonesia barulah sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 pada 16 November 1994. (Motik dan Djalal, 2011: 33)

Pakar Hukum Laut Hasyim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanafaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis (Motik dan Djalal, 2011: 40). Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang tidak atau belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada di dalam kekuasaannya.

Sebaliknya, banyak negara yang tidak mempunyai laut atau launya sangat sedikit tetapi mampu memanfaatkan laut tersebut untuk kepentingannya, misalnya Singapura. Negara Belanda yang lautnya sangat kecil menjelajahi Samudera Hindia dan menjajah Indonesia hingga ratusan tahun. Indonesia, menurut Hasyim Djalal, adalah negara kepulauan yang kini sedang menuju kembali atau bercita-cita menjadi negara maritim karena di masa lalu pernah menjadi negara maritim seperti di jaman Brawijaya atau Majapahit.

Ini berarti, jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, terlebih dahulu Indonesia harus berupaya menjadi megara maritim. Untuk menjadi negara maritim, menurut Hasyim Djalal, Indonesia harus mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dan ruang lautnya, antar lain: mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya; mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia; mampu menghapus praktek ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya; mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya; mampu menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia; mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut Internasional.

Laksamana TNI (Purn) Agus Suartono, Mantan Panglima TNI, menyatakan jika Indonesia ingin menjadi poros maritim, maka harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyediaan tempat berlabuh yang aman dan nyaman bagi kapal-kapal yang akan beristirahat atau perbaikan
  2. Penyediaan pelabuhan bungkar muat yang efisien
  3. Penyediaan galangan kapal yang mumpuni
  4. Penyediaan pelayanan pengisian bahan bakar dan air tawar yang kompetitif
  5. Penyediaan sistem informasi yang cepat dan terkini
  6. Dukungan manajemen yang efektif dan handal.
  7. Menghadirkan keamanan laut yang memadai untuk menjaga keamanan perairan laut dari berbagai tindak pelanggaran hukum. (Suhartono, 2012: 3-4)

Tantangan Pembangunan Maritim

            Untuk menjadi negara atau poros maritim, Indonesia harus mampu mengatasi tantangan-tantangan yangng muncul selama ini. Yang paling penting harus diantisipasi adalah permasalahan keamanan maritim kawasan. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan samudera Pasifik dan Hindia, dimana sebagaian dari wilayah perairannya yang luas menjadi jalur perlintasan maritim dunia, membuat Indonesia tidak bisa mengabaikan permasalahan keamanan kawasan yang terkait dengan maritim.

Perubahan iklim global juga harus mendapat perhatian untuk diantisipasi. Hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) memprediksi bahwa tahun 2030 sekitar 2000 pulau-pulau kecil Indonesia akan tenggelam. Berikut terjadinya erosi dan berkurangnya lahan pesisir, kerusakan ekosistem, intrusi air laut, menurunnya kualitas air, dan tingginya kerentanan kerusakan bangunan pantai. (Muhamad: 2014: 2)

Sarana infrastruktur untuk mendukung negara maritim masih menjadi problem yang harus segera diperbaiki. Kondisi pelabuhan di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Word Economy Forum melaporkan, kualitas pelabuhan Indonesia hanya mendapatkan nilai 3,6 atau peringkat 103 dari 142 negara. Dan dari 134 negara, menurut Global Competitiveness Report 2010-2011, daya saing pelabuhan Indonesia hanya berada di urutan ke-95 (Muhamad, 2014: 3).. Akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan dan sistem logistik, Indonessia mengalami potensi kerugian ekonomi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan salah satu lalu lintas tersibuk di dunia. Lemahnya pengelolaan logistik juga memperdalam jurang kesenjangan kawasan Timur dann Barat Indonesia.

Perairan Indonesia yang sangat kaya sumberdaya perikanan menjadi target-target bagi ribuan kapal setiap tahun untuk melakukan praktek kegiatan perikanan ilegal (illegal fishing). Kerugian ekonomi bagi Indonesia akibat kegiatan yang melibatkan tidak kurang dari 10 negara tetangga diperkirakan lebih dari Rp. 100 trilyun setahun. Disamping praktek perikanan ilegal, ternyata praktek perijinan kapal ilegal (illegal licensing) juga sangat marak di Indonesia. Praktek illegal licensing tersebut dilakuukan terhadap ribuan kapal yang melakukan aktivitas di laut Indonesia, seperti laut Arafura, laut Aru, laut Banda dan lain-lain. Praktek perikanan merusak (destructive fishing) menggunakan bom, bius, trawl juga semakin marak (Forum Maritim Hebat, 2014: 1-2). Hal-hal seperti ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia untuk menuju Indonesia sebagai negara maritim atau poros maritim dunia.

Arah, Fokus dan Prioritas Pembangunan Maritim

Potensi nilai total ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mencapai lebih dari 1 trilyun dollar AS, tentu merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam aspek pembangunan ekonomi dan politik Indonsia (Koran Tempo, 5 Oktober 2013). Untuk itu, dibawah ini akan dielaborasi beberapa prioritas pembangunan/perhatian yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Forum Maritim Hebat, 2014).

Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan menjadi lumbung ikan. Laut Indonesia menyediakan sumber pangan yang melimpah; ikan, krustasea, kerang-kerangan, dan rumput laut. Biota laut dapat menjadi sumber makanan alternatiif dan obat-obatan bagi masyarakat. Laut Indonesia juga berpotensi menghasilkan komoditas sederhana, garam yang melimpah ruah. Dengan posisi di 3 besar untuk perikanan tangkap dan budidaya, tidak sulit bagi Indonesia untuk menjadi lumbung ikan dunia. Dalam ranah ini pula Indonsia juga perlu mendorong pola perikanan berkelanjutan dan membangun siistem logistik perikanan.

Kedua, mengembangkan energi matahari, angin dan arus laut. Sektor energi di Indonesia mengalami masalah serius, karenna laju permintaan energi di dalam negeri melebihi pertumbuhan pasokan energi. Potensii energi berbasis matahari, angin (bayu), dan arus laut sangat besar namun belum mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000-an pulau besar dan kecil, upaya memenuhi target listrik di seluruh wilayah di Indonesia melalui pendekatan konvensional, mampir mustahil dilakukan. Padahal penduduk yang bermukim di pulau-pulau tersebut juga punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan fasilitas tersebut.

Ketiga, Melakukan restorasi dan rehabiltasi ekosistem dan mendukung upaya konservasi laut. Mengembangkan praktek dan strategi konservasi laut berskala lokal, nasional dan regional yang memungkinkan mendukung status keamanan biodiversity dunia.

Keempat, mengembangkan industri perkapalan/maritim, jasa maritim dan obat-obatan. Saat ini sistem perkapan Indonesia masih dikuasai asing. Pengembangan teknologi perkapalan, sistem rantai pasok, mengembangkan sistem galangan kapal dan pelabuhan, dan sistem menejemen perkapalan, perlu dilakukan, sehingga kapal yang diproduksi di Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Pengembangan bioteknologi kelautan saat ini sangat tergantung sekali dengan inport bahan baku produk kelautan berteknologi tinggi, dimana laut Indonesia sebenarnya menyediakan semua bahan-bahan tersebut. Kedepan, perlu sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung hilirisasi hasil riset kelautan guna mendukung pengembangan industri farmasi dan obat-obatan.

Kelima, pembenahan transportasi laut dan reformulasi sistem logistik (Tol Laut). Keberadaan transportasi maritim, pembangunan dan penataan pelabuhan, perlu didukung dengan sistem pengelolaan dan perencanaan yang emmadai. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan terpadu dalam reformasi dan reformulasi sistem logistik Indonesia. Aspek Keamanan dan keselamatan pelayaran juga penting untuk diperhatikan sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia transportasi laut Indonesia diselimuti awan gelap dengan banyaknya kasus tenggelamnya kapal dan tabrakan di laut.

Keenam, Pengelolaan pulau-pulau terluar, termasuk di dalamnya melakukatan tata ruang laut, pengawasan alur laut kepulauan Indonesia dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Kesemuanya ini untuk mendukung sistem kelola laut yang baik dan mendayagunakan potensi pulau dan laut Indonesia.

Ketujuh, melakukan diplomasi ekonomi maritim (Muhamad, 2014: 7-9). Saat ini, tidak ada satu negarapun yang tidak mengutamakan diplomasi ekonomi. Semua hubungan antarnegara pada akhirnya berujung pada hitung-hitungan ekonomi. Diplomasi ekonomi diharapkan dapat menopang upaya pemerintah menciptakan perekonomian nasional yang lebih mandiri dan kompetitif. Diplomasi ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong penguatan investasi asing yang dapat menunjang pembangunan di bidang kelautan maupun meningkatkan daya dukung infrastuktur kelautan.

Penutup

Ketika poros maritim dunia akan menjadi tujuan Indonesia, maka terbelih dahulu Indonesia berupaya dan memperkuat statusnya ke arah negara maritim. Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan nasional. Indonesia harus membangun sistem menejemen kelautan yang kuat dengan menyediakan pula sara dan prasarana yang diperlukan. Disamping itu juga harus peduli dan merespon berbagai permasalahan keamanan maritim yang mengancam kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.

Diplomasi ekonomi maritim juga perlu menjadi perhatian dalam uapaya untuk mendukung pencapaian Indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia, antara lain dengan mengkonsolidasikan semua kerjasama internasional yang dapat mendorong pemanfaatan semua potensi dan kekayaan alam laut Indonesia.

REFERENSI

Forum Maritim Hebat, “Manifesto Maritim Hebat”, dalam http://dfw.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Manifesto-Maritim-Hebat-2014.pdf, diakses 29 April 2015

Motik, Candra dan Djalal Hasjim, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim: 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, (Jakarta: Lembaga Laut Indonesia, 2011

Kurniawan, Budi and Muhamad, Dimas, “Defining Jokowi’s Vision of Maritime Exis”, dalam The Jakarta Post, 21 Oktober 2014

“Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia US Dollar 1,2 T” dalam Koran Tempo, 5 Oktober 2014

Simela Victor Muhamad, “Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia”, dalam Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November 2014

Suhartono, Agus, “Kedaulatan Maritim Indonesia”, dalam http://supplychainindonesia.com/new/wp-content/files/Kedaulatan_Maritim_Indonesia.pdf, diakses tanggal 29 April 2015


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: