Oleh: Anjar Nugroho SB | Agustus 20, 2015

HUMANITARIAN AID

Development Assistance Terhadap Bencana Alam Tsunami Aceh Tahun 2006

Oleh: Anjar Nugroho SB

Pendahuluan

Peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi serambi Mekkah Aceh. Gempa bumi dan Tsunami Aceh pada hari Minggu pagi, 26 Desember 2004. Kurang lebih 500.000 nyawa melayang dalam sekejab di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan banguan hancur lebur, ribuan pula mayat hilang dan tidak di temukan dan ribuan pula mayat yang di kuburkan secara masal.

Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak pada bujur 3.316° N 95.854° E kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa Bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika.

Kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah kegempaan bumi, yaitu sekitar 500-600 detik (sekitar 10 menit). Beberapa pakar gempa mengatakan menganalogikan kekuatan gempa ini, mampu membuat seluruh bola Bumi bergetar dengan amplitude getaran diatas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah samudera Indonesia ini, juga memicu beberapa gempa bumi diberbagai tempat didunia.

Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar.

Kekuatan gempa pada awalnya dilaporkan mencapai magnitude 9.0. Pada Februari 2005 dilaporkan gempa berkekuatan magnitude 9.3. Meskipun Pacific Tsunami Warning Center telah menyetujui angka tersebut. Namun, United States Geological Survey menetapkan magnitude 9.2. atau bila menggunakan satuan seismik momen (Mw) sebesar 9.3.

Kecepatan rupture diperkirakan sebesar 2.5km/detik ke arah antara utara – barat laut dengan panjang antara 1200 hingga 1300 km. Menurut Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jan Egeland, jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara (hingga minggu 2/1/2005) mencapai 127.672 orang.

Namun jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diketahui, diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia. Pasalnya, sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk karena masih banyak daerah yang terisolir.

Kerusakan dan Korban

Bencana terbesar yang pernah melanda Indonesia pada 26 Desember 2004. Bencana ini telah menimbulkan dampak bagi beberapa sektor kehidupan. Total kerusakan akibat Tsunami secara keseluruhan diperkirakan berjumlah US$ 210 milyar, yang terfokus pada dua sektor utama : infrastruktur dan sektor produktif. Pada sektor produktif, pertanian menunjukkan persentase kerusakan terbesar, yaitu sebesar 80% dari total kerusakan yang terjadi, diikuti oleh kerusakan di sektor perdagangan (14%), perikanan (2%) dan usaha kecil (4%).2 Bencana tsunami telah merusak sekitar 37.000 ha sawah, termasuk 8.000 ha sawah irigasi dan 28.000 ha perkebunan rusak.

Secara keseluruhan kerusakan tanah dan lahan pertanian di Aceh berlokasi di pesisir pantai barat dan timur Aceh. Beberapa kabupaten yang berada di Aceh yang mengalami dampak tsunami di sektor prtanian ialah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat, dan Aceh Utara. Kerusakan pada sektor pertanian tersebut mencakup kerusakan pada sifat tanah dan lahan yang mempengaruhi produktivitas pertanian masyarakat. Dan sebagian besar kerusakan itu berdampak.

Akibat dari bencana itu jauh lebih luas dan kompleks jika dipandang dari kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Kematian dalam jumlah yang besar telah menyebabkan hilangnya sumber daya manusia dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, yang berakibat sangat serius baik di Aceh maupun di Nias. Dalam jangka panjang, merosootnya kemampuan kelembagaan sosial dan pemerintahan dapat mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat. Trauma yang meluas yang dialami oleh korban dan penduduk secara umum telah menyebabkan komunikasi dalam proses trekonstruksi mengalami gangguan. Banyak penduduk di daerah bencana tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik akibat tekanan psikologis yang besar.

Bantuan Lembaga Donor Internasional

  1. Australia (Ausaid)

Australia yang merupakan salah satu donor utama bantuan kemanusiaan untuk Indonesia telah menjalin kerjasama yang baik dalam kemanusiaan dan tanggap bencana. Secara umum, program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia dikelola oleh AusAid (Australian Agency For International Development). Program bantuan Australia untuk Indonesia ini bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Pasca terjadinya bencana tsunami Aceh, bantuan luar negeri dari pemerintah Australia terus berdatangan melalui beberapa program. Bantuan luar negeri Australia terdiri dari bentuk pinjaman, hibah, maupun bantuan teknis. Tidak hanya di bidang rekonstruksi dan pemulihan pembangunan, pemerintah Australia berperan penting dalam memberikan bantuan langsung dan bantuan teknis di sektor pertanian. Melalui lembaga dibawah pemerintahannya yaitu ACIAR, Australia melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya Aceh dalam menata dan memacu kembali sektor pertanian Aceh di wlayah-wilayah yang mengalami kerusakan pasca terjadinya bencana tsunami.

ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research) merupakan bagian dari lembaga bantuan luar negeri Pemerintah Australia dan melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan pemberian bantuan dari Australia dalam membantu masyarakat mengatasi kemiskinan. ACIAR dibentuk pada tahun 1982, beroperasi dibawah naungan departemen Luar Negeri dan perdagangan.

ACIAR atau Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia baik berupa program maupun penelitian sejak 1983. Secara keseluruhan berbagai program penelitian ACIAR memberikan penekanan pada upaya meningkatkan produktivitas pertanian; meningkatkan penghidupan di daerah perdesaan; dan membangun ketahanan masyarakat sebagai landasan bagi penanggulangan kemiskinan sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

ACIAR telah membuat beberapa program bantuan, baik itu finansial maupun kerjasama dalam hal penyuluhan dan penelitian-penilitian ilmiah dengan badan penelitian daerah Aceh setempat dan kelompok-kelompok petani yang ada, salah satunya ialah Badan Pengkajian Teknologi Pertanin (BPTP) Aceh. Program kerjasama tersebut berupa rehabilitas lahan pasca tsunami, baik itu perbaikan sifat tanah maupun perbaikan sistem penanaman.

Bantuan ACIAR dalam pemulihan sektor pertanian Aceh dapat dilihat dari proyek-proyek yang dilakukan antara pihak Australia yaitu melalui lembaga ACIAR dengan lembaga penelitian pertanian Aceh dan petani-petani di Aceh. Kegiatan-kegiatan proyek tsunami pertanian diantaranya termasuk pelatihan tentang tanah, membentuk forum komunikasi, mengadakan penelitian-penelitian untuk meneliti tanah yang rusak oleh bencana tsunami dan masalah-masalah yang dihadapi oleh tanaman pada tanah setelah terjadi tsunami.

Segala proyek ACIAR yang berkaitan untuk pemulihan sektor pertanian Aceh pasca tsunami didanai oleh pemerintahan Australia dengan anggaran yang disesuaikan dengan proyek yang akan dilakukan. Disamping itu, di setiap proyek ditempatkan seorang penanggungjawab atau disebut dengan proyek leader. Manajer dari setiap proyek akan bertanggungjawab akan keberlangsungan dari proyek tersebut.

Secara spesifikasi, peran Australia dalam membantu pemulihan sektor pertanian Aceh pasca bencana tsunami dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Badan penelitian dan pengembangan pertanian terkait, dalam hal ini yaitu Badan Pengkajian Teknologi Pertania (BPTP) Aceh melalui proyek-proyek yang telah dirancang oleh ACIAR, baik itu dalam bentuk penelitian, pelatihan, dan bantuan teknis lainnya. Kerjasama juga dilakukan secara langsung terhadap petani-petani setempat dengan tujuan pemulihan dapat tercapai seefektif mungkin.

Masalah yang paling krusial dalam sektor pertanian sebagai akibat dampak dari bencana tsunami di Aceh ialah rusaknya lahan-lahan pertanian akibat genangan dan lumpur dari air laut. Kerusakam lahan secara fisik, kimia dan biologi ini, menyebabkan terganggunya produktivitas pertanian. Untuk itu, salah satu program ACIAR dalam bantuan pemulihan sektor pertania Aceh ialah dalam rehabilitasi lahan pertanian. Peran Australia dalam bantuan rehabilitas lahan pertanian dapat dilihat dari proyek-proyek kerjasama yang dibuat ACIAR. Proyek ACIAR tersebut diantaranya ialah:

  1. SMCN/2005/004 : Management of oil Fertility for restoring cropping in tsunami- affected areas of Nanggroe Aceh Darussalam province, Indonesia.

Proyek ini melaksanakan kegiatan mengenai pengelolaan tanah untuk restorasi tanam di daerah terkena tsunami di Aceh. Proyek ini dimulai pada 1 Juni 2005 dan berakhir pada 31 Mei 2007. Proyek ini mengeluarkan anggaran sebesar $447,369.00 dan di pimpiin oleh Dr Peter Slavich.1

Proyek ini melakukan kegiatan pelatihan riset dan penyuluh dalam metode lapangan untuk menilai salinitas tanah secara cepat. Metode ini menggunakan gelombang elektromagnetik (EM38) untuk mengukur salinitas tanah di daerah perakaran.2 Penilaian tanah dan tanaman dilakukan di 20 lokasi di seluruh pantai timur Aceh pada tahun 2005. Salinitas tanah dilakukan dengan pengambilan contoh tanah di setiap lokasi selama periode dua tahun.3 Hasilnya menunjukkan bahwa genangan air garam laut mengubah keseimbangan kation dalam tanah dan menyebabkan kekurangan kalium dan kalsium. Untuk itu diperlukan pemumukan pada tanah untuk mengembalikan keseimbangan tanah.

  1. SMCN/2005/118 : Restoration of annual cropping of Nanggroe Aceh Darussalam province, Indonesia

Proyek ini ditujukan untuk menangani masalah mengenai restorasi tanam tahunan di daerah yang terkena tsunami Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Proyek ini dimulai pada 1 September 2006 dan berakhir pada 31 Agustus 2008.4 Proyek ini berada di bawah tanggungjawab manajer Dr Gamini Keerthisinghe, selaku pihak dari ACIAR. Dalam bantuan proyek ini, Asutralia melalui ACIAR mengeluarkan anggaran sebesar $858,059.00.5.

FISIP Volume 2 No. 1 Febriari 2015 Page 8 Proyek ini bertujuan untuk memperkuat dan membangun kapasitas teknis penyuluhan untuk mengelola tanah yang terkena dampak tsunami dan memulihkan produksi tanaman kembali. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan dan memperagakan praktek pengelolaan tanah untuk mengembalikan produktivitas tanaman tahunan di daerah produksi yang terkena dampak tsunami, dan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi untuk pertukaran informasi antara pemerintah, non-pemerintah dan kepentingan masyarakat kelompok kerja. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah salinitas tanah yang tinggi ialah menunda penanaman sampai curah hujan meluruhkan garam yang dikandung tanah dan melakukan pemantauan dan analisis dengan menggunakan EM 38.

  1. International Labour Organization (ILO)

Sejak awal tahap respon keadaan darurat, Program Penanggulangan Tsunami ILO telah tumbuh menjadi sebuah program pengembangan terpadu yang luas dan terpusat mencakup bagian-bagian relevan dari mandat inti ILO. Fokus ILO adalah “Membuat orang kembali bekerja, memberdayakan kelompok yang dirugikan secara sosial, dan memulihkan perekonomian masyarakat Aceh dan Nias” Program tersebut berdasarkan pada prinsip kepemilikan lokal, pembangunan sosial ekonomi yang berkesinambungan dan adil, dan pembangunan-kapasitas kelembagaan, dimana kebutuhan masyarakat dan komunitasnya menjadi basisnya. Program ILO bertujuan untuk mendirikan lembaga-lembaga yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas di antara mitra-mitranya.

Dalam kemitraan dengan konstituen ILO (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten, serikat buruh dan organisasi pengusaha), serta dengan sejumlah mitra lainnya, program ILO didasarkan pada sebuah analisis pasar kerja dan kebutuhan lapangan kerja masyarakat dan individu. Komponen-komponen program yang berbeda tersebut bertautan satu sama lain, baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk secara ekonomis memadukan orang kembali dan di saat yang bersamaan meningkatkan daya serap tenaga kerja perekonomian lokal.

Komponen-komponen program adalah: 1) layanan ketenagakerjaan, 2) pelatihan kejuruan dan keterampilan, 3) pengembangan perusahaan dan keuangan mikro, 4) rehabilitasi jalan pedesaan berbasis sumber daya lokal, 5) pencegahan pekerja anak, dan 6) pembangunan ekonomi lokal. Kesetaraan jender dan partisipasi mitra sosial ILO adalah persoalan lintas bidang utama.

Di sepanjang program tersebut. terdapat prakarsa-prakarsa tingkat provinsi serta aktivitasaktivitas lokal, yang terpusat terutama di Banda Aceh, Aceh Besar dan Nias. Berbagai komponen-komponen program ILO berusaha keras untuk bekerja bersama sampai pada tingkat yang paling memungkinkan guna meningkatkan dampak dan keterpaduan internal program tersebut. Sejauh ini pada tahun 2006, ILO telah berhasil dalam meningkatkan kapasitas operasionalnya di Nias. Secara keseluruhan, ILO telah bekerja pada 7 daerah tambahan, yaitu Bireun, Calang, Lhokseumawe, Meulaboh, Pidie, Teluk Dalam (Nias) dan Sabang. Aceh Besar dan Teluk Dalam adalah lokasi yang dipilih untuk prakarsa Program Bersama PBB serta merupakan daerah geografis untuk program terpadu ILO dalam bidang Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi.

Mitra kelembagaan utama ILO di Aceh dan Nias adalah BRR, pemerintah provinsi, yang diwakili oleh dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten, organisasi Serikat Pekerja/Buruh (seperti KSPI dan KSBI), organisasi pengusaha (APINDO) di Aceh dan Nias. Sebuah kemitraan yang strategis juga telah dibina dengan Program Pembangunan Kecamatan, sebuah program pemerintah bagi pengembangan masyarakat dengan cakupan nasional. Kolaborasi dilakukan dengan beberapa badan pemerintahan dan LSM.

Sebagai bagian dari sistem PBB, ILO juga bekerja erat dengan banyak badan PBB lainnya, khususnya dengan UN Habitat dan FAO. Sampai saat ini, Program ILO di Aceh telah menerima pendanaan lebih dari 18 juta dolar Amerika,1 yang berasal dari sumber daya ILO sendiri serta sejumlah donor lainnya. Pendanaan dalam jumlah besar telah disediakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di bawah program Respon Darurat dan Pemulihan Peralihan (Emergency Response and Transitional Recovery – ERTR). Donor-donor lainnya meliputi Australia (AusAID), Selandia Baru (NZAid), Amerika Serikat (Departemen Tenaga Kerja), Finlandia, Belanda, Irlandia, Kanada (CIDA), OCHA, Federasi Serikat Pekerja/Buruh Internasional, Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh Inggris, dan perusahaan sektor swasta — Migros dan ADDECO.

Komponen Pelatihan Kejuruan saat ini adalah komponen yang mendapatkan pendanaan paling sedikit. Namun, semua kegiatan dan campur tangan yang dilakukan oleh Program ILO di Aceh memiliki elemen pelatihan keterampilan sebagai intinya guna memberikan kontribusi bagi tujuan keseluruhan untuk menciptakan pekerjaan bagi para lelaki dan perempuan di Aceh dan Nias. Untuk tahun 2006, alokasi program keseluruhan adalah sebesar 10 juta dolar Amerika. Pendanaan saat ini untuk Program Pencegahan Pekerja Anak, Program Mulai dan Tingkatkan Bisnis Anda (SYB) dan aktivitas Rehabilitasi Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal (LBIR) pada tahun 2007-2008 berjumlah 4.2 juta dollar Amerika. Program pelatihan kejuruan, pengembangan perusahaan, promosi kesetaraan jender, pembangunan ekonomi lokal dan mata pencaharian bagi korban yang terkena dampak konflik adalah program-program prioritas yang membutuhkan mobilisasi sumber daya lebih lanjut.

Kebijakan Pemerintah untuk Rekonstruksi Aceh

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan pemerintah terkait rekonstruksi Aceh pasca Tsunami, maka pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Tugas yang diemban oleh BRR bukanlah tugas yang ringan karena sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, belum pernah didirikan suatu badan yang khusus dibentuk sebagai koordinator dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kepalanya setingkat Menteri, sehingga BRR tidak memiliki panduan/contoh sebelumnya dalam menjalankan tugasnya ini. Oleh karena itu, BRR berusaha keras untuk membangun NAD lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya bencana (build back better) dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, menerapkan struktur administrasi dan manajemen yang “flat“, serta sistem pendukungnya yang fungsional dan ringkas.

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, Negara-negara/ Lembaga-lembaga Donor (multilateral dan bilateral), Palang Merah Internasional/Negara Lain/Indonesia, NGO/LSM (internasional dan lokal), serta dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri (private sector), yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 900 lembaga.

Di antara banyaknya tantangan yang dihadapi oleh BRR baik itu dengan pemerintah Indonesia, masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia dan pihak-pihak donor yang menjadi sumber dana rehabilitasi, fokus pada penelitian ini hanya terkait tantangan yang dihadapi oleh BRR dengan lembaga-lembaga donor terutama internasional. Lembaga donor terutama pihak internasional menyumbangkan 2/3 dari total bantuan yang sebesar USD 7,2 milyar dan dipihak lain BRR merupakan pihak yang mengelola dana tersebut serta melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan serta pelaksanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

BRR memiliki tantangan mengelola dana dari pihak asing yaitu bagaimana BRR dapat membangun kepercayaan para donatur atas dana yang diamanatkan padanya untuk proyek rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Menjaga integritas dan kredibilitas adalah sangat penting bagi BRR terutama terhadap dunia internasional (dalam hal ini adalah lembaga donor) karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Mengapa integritas harus dijaga? Kepercayaan dunia internasional harus dijaga, agar komitmen dana untuk membangun kembali NAD dan Nias dapat direalisasikan dan dipergunakan sesuai rencana (kegunaan, jumlah dan waktu).

Perlu dipahami bahwa jumlah USD 7,2 milyar adalah janji negara/lembaga donor (pledge) yang dinyatakan pada Januari 2005, yang dalam realisasinya sangat bergantung pada kinerja, integritas dan pelaporan hasil kerja keseluruhannya. Pada intinya, ini semua bergantung pada kredibilitas dan integritas organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu BRR yang menjadi faktor penentu (Reorganisasi & Regionalisasi BRR NAD-Nias, Banda Aceh, 22 Juni 2006). Selain itu, BRR memiliki tantangan akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai program pembangunan dan pelaporannya karena hal itu merupakan kunci sukses mengatasi berbagai tantangan korupsi.

Belajar dari kasus bencana alam di negara lain, banyak negara/institusi donor yg membatalkan komitmennya, dimana alasan utamanya adalah karena tidak percaya dengan negara penerima bantuan. Namun pada kenyataannya, BRR mampu dan berhasil membangun kepercayaan dari negara-lembaga donor karena dana tersebut mampu ia realisasikan secara baik dan kongkret untuk pembangunan NAD dan Nias. BRR berhasil meyakinkan pihak donor untuk merealisasikan komitmen sumbangan dananya sebesar 93% sampai masa bakti BRR akhir tahun 2008, 4 bulan sebelum akhir masa tugas BRR dan lebih dari 100% 1 tahun setelah masa tugas BRR berakhir. Hal ini menjadi penting karena proses kerjasama antara negara pemberi donor dan Negara yang ditimpa bencana seperti di southeastern Iran pada tahun 2003 dan Gujarat, India tahun 2001 tidak pernah mencapai angka seperti yang diraih oleh BRR.

Hubungan antara BRR dan lembaga donor adalah kolaborasi yang melibatkan dilema-dilema atau hambatan yang berkaitan dengan kepercayaan dan kerjasama. Dilihat dari drama theory, hambatan untuk kerjasama bisa hilang, bila setiap pihak dalam kasus ini tidak mempunyai dilema konfrontasi dan kolaborasi. Dilema konfrontasi terjadi bila kepentingan semua pihak belum bisa dipertemukan. Untuk kasus BRR dan lembaga donor, kedua belah pihak sudah mempunyai kesepakatan, dimana lembaga donor berkomitmen untuk memberikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias sehingga kedua belah pihak sudah tidak mempunyai dilema konfrontasi.

Walaupun, sudah ada komitmen, lembaga donor bisa saja tidak merealisasikan komitmennya, karena ada dilema-dilema kolaborasi, yang terdiri dari dilema kepercayaan (trust) dan dilema kerjasama (cooperation). Kedua dilema ini disebabkan karena adanya keraguan dari pihak donor terhadap pihak Indonesia dalam memanfaatkan dana yang diberikan. Namun pada kenyataannya, BRR berhasil meyakinkan pihak donor untuk merealisasikan komitmen sumbangan dananya sebesar 93%. Hal ini menunjukkan bahwa BRR dapat membuat suatu sistem yang bisa menghilangkan dilema kepercayaan dan memperkuat dilema kerjasama dari lembaga donor untuk merealisasikan komitmen dana bantuan.

Dalam menghilangkan dilema-dilema kolaborasi dengan lembaga donor, BRR juga harus menghilangkan dilema-dilema yang terjadi dengan beberapa pihak internal seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), institusi pelaksana ditingkat daerah, pemerintah Aceh maupun masyarakat Aceh sendiri. Karena jika BRR dapat menghilangkan dilemanya dengan pihak internal tersebut, proses kolaborasi dengan lembaga donor akan semakin baik.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: